DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur

DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur

NERACA

Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta aparat Kepolisian memproses secara hukum kelalaian oknum yang membangun proyek-proyek infrastruktur karena pasti ada titik lalainya sehingga bisa roboh.

"Pimpinan DPR meminta Komisi III DPR memanggil dan mengundang Kapolri untuk memproses secara hukum oknum yang lalai dalam membangun proyek infrastruktur," kata Bambang usai menghadiri pertemuan di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Selasa (20/2).

Dia menilai Kepolisian harus menyelidiki apakah ada "mark up" dan apakah ada pengurangan "spek" dalam proyek-proyek infrastruktur sehingga kekuatannya lemah dan menyebabkan roboh. Hal itu menurut dia terkait berulangnya kecelakaan proyek pembangunan infrastruktur yang kedelapan dalam lima bulan terakhir atau kurang lebih dua kali dalam sebulan.

Kejadian terakhir adalah ambruknya tiang penyangga beton proyek Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu), Jakarta Timur (20/2), yang menyebabkan tujuh pekerja luka-luka."Pimpinan DPR Meminta Komisi III DPR mendorong Kepolisian untuk segera memproses hukum terhadap delapan kejadian kecelakaan pembangunan proyek infrastruktur, agar memberikan rasa pertanggungjawaban yang tinggi serta lebih memperhatikan konsorsium kontraktor proyek," ujar dia.

Bambang yang juga politisi Partai Golkar itu meminta Komisi V DPR memanggil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk mempertanggungjawabkan berulangnya insiden kecelakaan proyek pembangunan insfrastruktur.

Selain itu dia juga meminta Komisi V DPR mendorong Pemerintah mengevaluasi semua proyek infrastruktur secara menyeluruh dengan mengecek Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, mengingat selalu ada korban terkait insiden tersebut.

"Kami juga Meminta Komisi V DPR mendorong pihak konsorsium kontraktor proyek atau Penyedia Jasa (PJ) konstruksi proyek untuk mempertanggungjawabkan terjadinya insiden tersebut serta mengutamakan aspek keselamatan para pekerja proyek dengan mengikutsertakan para pekerja dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)," kata dia.

Bambang juga meminta Komisi V DPR mendorong Pemerintah dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur agar lebih cermat guna meminimalisir terjadinya kecelakaan pembangunan proyek infrastruktur.

Saat ini, PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) sedang melakukan investigasi atas kasus jatuhnya "bekisting pierhead" pada pukul 03.00 WIB.

Sebanyak tujuh korban roboh tiang tol Becakayu dibawa ke dua rumah sakit, RS UKI Cawang yakni Joni Arisman, Rusman, Supri, Kirpan, Sarmin, dan Agus, sedangkan Waldi dirujuk ke RS Polri Kramatjati.

Proyek Jalan Tol Becakayu merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk mulai tahun 2014 dengan nilai kontrak Rp7,23 triliun dan memiliki panjang ruas 11 km. Ant

BERITA TERKAIT

Caleg DPR RI A. Bagus Pekik : Kerjasama Daerah Antar Kota dan Kabupaten Sukabumi Sangat Positif - Sukabumi Harus Bangun KEK dan Menjadi Destinasi Wisata

Caleg DPR RI A. Bagus Pekik : Kerjasama Daerah Antar Kota dan Kabupaten Sukabumi Sangat Positif Sukabumi Harus Bangun KEK…

Kebanjiran Proyek Infrastruktur - Cashflow Waskita Beton Akhir Tahun Positif

NERACA Jakarta – Jelang tutup tahun yang tinggal menghitung hari, PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) diproyeksikan mencatatkan cashflow operasional…

Mitsubishi Dukung Pengembangan Infrastruktur Mobil Listrik

NERACA   Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Saber Pungli Wujud Nyata Kehadiran Negara

Saber Pungli Wujud Nyata Kehadiran Negara NERACA Bogor - Sekretaris Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Letjen TNI…

Deddy Mizwar: Proyek Meikarta Bermasalah Sejak Awal

Deddy Mizwar: Proyek Meikarta Bermasalah Sejak Awal NERACA Jakarta - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013-2018 Deddy Mizwar menyatakan proyek…

Ahli Sebut UU TPPU Adalah Suatu Sistem

Ahli Sebut UU TPPU Adalah Suatu Sistem NERACA Jakarta - Ahli hukum perbankan dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Yunus…