DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur

DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur

NERACA

Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta aparat Kepolisian memproses secara hukum kelalaian oknum yang membangun proyek-proyek infrastruktur karena pasti ada titik lalainya sehingga bisa roboh.

"Pimpinan DPR meminta Komisi III DPR memanggil dan mengundang Kapolri untuk memproses secara hukum oknum yang lalai dalam membangun proyek infrastruktur," kata Bambang usai menghadiri pertemuan di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Selasa (20/2).

Dia menilai Kepolisian harus menyelidiki apakah ada "mark up" dan apakah ada pengurangan "spek" dalam proyek-proyek infrastruktur sehingga kekuatannya lemah dan menyebabkan roboh. Hal itu menurut dia terkait berulangnya kecelakaan proyek pembangunan infrastruktur yang kedelapan dalam lima bulan terakhir atau kurang lebih dua kali dalam sebulan.

Kejadian terakhir adalah ambruknya tiang penyangga beton proyek Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu), Jakarta Timur (20/2), yang menyebabkan tujuh pekerja luka-luka."Pimpinan DPR Meminta Komisi III DPR mendorong Kepolisian untuk segera memproses hukum terhadap delapan kejadian kecelakaan pembangunan proyek infrastruktur, agar memberikan rasa pertanggungjawaban yang tinggi serta lebih memperhatikan konsorsium kontraktor proyek," ujar dia.

Bambang yang juga politisi Partai Golkar itu meminta Komisi V DPR memanggil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk mempertanggungjawabkan berulangnya insiden kecelakaan proyek pembangunan insfrastruktur.

Selain itu dia juga meminta Komisi V DPR mendorong Pemerintah mengevaluasi semua proyek infrastruktur secara menyeluruh dengan mengecek Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, mengingat selalu ada korban terkait insiden tersebut.

"Kami juga Meminta Komisi V DPR mendorong pihak konsorsium kontraktor proyek atau Penyedia Jasa (PJ) konstruksi proyek untuk mempertanggungjawabkan terjadinya insiden tersebut serta mengutamakan aspek keselamatan para pekerja proyek dengan mengikutsertakan para pekerja dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)," kata dia.

Bambang juga meminta Komisi V DPR mendorong Pemerintah dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur agar lebih cermat guna meminimalisir terjadinya kecelakaan pembangunan proyek infrastruktur.

Saat ini, PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) sedang melakukan investigasi atas kasus jatuhnya "bekisting pierhead" pada pukul 03.00 WIB.

Sebanyak tujuh korban roboh tiang tol Becakayu dibawa ke dua rumah sakit, RS UKI Cawang yakni Joni Arisman, Rusman, Supri, Kirpan, Sarmin, dan Agus, sedangkan Waldi dirujuk ke RS Polri Kramatjati.

Proyek Jalan Tol Becakayu merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk mulai tahun 2014 dengan nilai kontrak Rp7,23 triliun dan memiliki panjang ruas 11 km. Ant

BERITA TERKAIT

Paripurna Renja & HUT DPRD Kota Depok - OPD Harus Jamin Kepastian Hukum Perijinan Investor

Paripurna Renja & HUT DPRD Kota Depok  OPD Harus Jamin Kepastian Hukum Perijinan Investor NERACA Depok - Rencana Kerja (Renja)…

Yusril: Vonis Terhadap SAT Pertontonkan Ketidakadilan dan Coreng Kepastian Hukum

Yusril: Vonis Terhadap SAT Pertontonkan Ketidakadilan dan Coreng Kepastian Hukum NERACA Jakarta - Pakar hukum Prof. Dr. Yusril Irza Mahendra…

Indeks Negara Hukum Indonesia 2017 Naik

Indeks Negara Hukum Indonesia 2017 Naik NERACA Jakarta - Indonesia Legal Roundtable (ILR) melalui hasil surveinya menyatakan bahwa kinerja Pemerintah…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Sita Rp200 Juta Suap DPRD Sumut

KPK Sita Rp200 Juta Suap DPRD Sumut NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp200 juta dari salah…

Delegasi Parlemen Norwegia Akui Kemajuan Pelaksanaan Perubahan Iklim

Delegasi Parlemen Norwegia Akui Kemajuan Pelaksanaan Perubahan Iklim NERACA Jakarta - Delegasi Norwegia memberi kesan sangat positif terhadap upaya dan…

KPK-BPKP Koordinasi Terkait Kerugian Penjualan Saham Newmont

KPK-BPKP Koordinasi Terkait Kerugian Penjualan Saham Newmont NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan…