Indef: Penciptaan Lapangan Kerja Era Jokowi-JK Paling Buruk

NERACA

Jakarta - Indonesia masih mengalami ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Salah satu caranya dalam mengatasi ketimpangan adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Ekonom Indef Drajad Wibowo mengatakan omong kosong jika berbicara mengatasi ketimpangan tanpa adanya penciptaan lapangan pekerjaan. "Program seperti bantuan sosial itu hanya mengatasi gejalanya saja. Kata kuncinya yaitu menciptakan lapangan pekerjaan," ungkap Drajad Wibowo saat paparannya tentang Kinerja Penciptaan Lapangan Kerja Tiga Pemerintahan di kantor Indef, Jakarta, Selasa (20/2).

Kajian Indef yang membandingkan kinerja penyerapan tenaga kerja di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla pada 2005 - 2007, SBY dan Budiono pada 2010 - 2012 dan Jokowi dan JK pada 2015 - 2017. Hasilnya adalah pemerintahan Jokowi dan JK menjadi pemerintahan yang paling buruk dalam menciptakan tenaga kerja.

Era Jokowi JK menciptakan tambahan penduduk bekerja sebanyak 2.127.221. Sementara di era SBY Budiono mencapai 2.868.457 pertahun. Sementara itu rasio penciptaan tenaga kerja di era Jokowi JK juga cukup rendah karena menciptakan 426.297 untuk satu persen pertumbuhan ekonomi. Sementara di era SBY Budiono bisa menciptakan 467.082 untuk satu persen pertumbuhan ekonomi.

Dibandingkan era Jokowi JK dan SBY Budiono, era SBY JK pada 2005 - 2007 terbilang paling buruk. Karena tambahan penduduk bekerja mencapai 1.678.214 per tahun dan rasio penciptaan kerja mencapai 287.062 per satu persen pertumbuhan ekonomi. Namun begitu, Drajad mengatakan bahwa di era itu pemerintahan mengalami gejolak yang luar biasa.

"Saat itu, SBY menaikkan harga BBM sehingga hal itu membuat gejolak dan multiplier effect yang besar dan berakibat kepada penciptaan lapangan kerja baru. Disamping itu, Indonesia juga baru selesai dari program IMF, karena selama masih ada IMF itu Indonesia betul betul menderita," kata Drajad. Namun begitu, ia juga mengapresiasi bahwa di 2017 penyerapan tenaga kerja jadi melonjak tajam menjadi 641.183.

"Angka tersebut sekaligus mengundang pertanyaan. Kok bisa naik tajam seperti itu?," jelasnya. Meskipun begitu, ia berharap agar pemerintah fokus untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru agar sektor produktifitasnya naik. Dan kedua jangan membuat regulasi yang merusak penyerapan tenaga kerja.

Di tempat yang sama, Anggota DPR Komisi XI Muhammad Misbakhun menyampaikan bahwa mesti dilihat juga angka pertumbuhan ekonomi Indonesia antara era SBY dengan Jokowi. "Pertumbuhan ekonomi era SBY itu hampir mencapai 7 persen dan inflasi. Ditambah lagi ekonomi China yang menggeliat dan harga komoditas yang tinggi jadi itu mengapa penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan Jokowi berada pada masa transisi," katanya.

Disamping itu, Misbakhun juga berkomentar bahwa pemerintah Jokowi juga mengalihkan subsidi dari subsidi yang bersifat konsumtif ke subsidi produksi yang mana dialihkan ke infrastruktur. "Di era SBY itukan baru kelihatan kinerjanya di periode ke dua. Maka dari itu program-program Jokowi akan terasa di periode kedua," tukasnya.

Peneliti Indef Andry Satrio Nugroho juga merasa heran dengan penyerapan tenaga kerja di era Jokowi. Pemerintah yang menggelontorkan dana ratusan triliun untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara hingga bendungan tak memberikan efek terhadap penyerapan tenaga kerja. “Dana untuk infrastrukturnya masih namun pertambahan tenaga kerjanya tak seimbang, apa yang terjadi,” tanyanya.

Andry menduga bahwa sektor konstruksi sudah mengarah ke padat modal dari yang sebelumnya padat karya. “Mungkin saja saat ini para kontraktor lebih menggunakan teknologi sehingga penyerapan tenaga kerjanya mengecil. Selain itu juga karena proyek infrastruktur masih dikerjakan BUMN sentris sehingga sektor swasta yang bisa menyerap tenaga kerja cukup banyak tak mendapatkan kesempatan,” ujarnya. bari

BERITA TERKAIT

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi…

Gubernur Banten Akan Sanksi ASN Bolos Kerja

Gubernur Banten Akan Sanksi ASN Bolos Kerja NERACA Serang - Gubernur Banten, Wahidin Halim akan memberikan sanksi tegas bagi Aparatur…

Indonesia-Vietnam Jalin Kerja Sama Konstruksi dan Properti

Indonesia-Vietnam Jalin Kerja Sama Konstruksi dan Properti  NERACA Jakarta - Indonesia dan Vietnam menjalin kerja sama konstruksi dan properti dengan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

SETELAH TERTUNDA SEJAK MARET 2018 - Peluncuran OSS Tunggu Putusan Presiden

Jakarta- Setelah tertunda pelaksanaannya sejak Maret hingga kini, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, rencana peluncuran sistem perizinan terpadu secara…

PENGUSAHA KHAWATIR PERLAMBATAN EKONOMI - IMF: Perang Dagang AS-China Tingkatkan Risiko

Jakarta-Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF) mengingatkan, kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menyatakan perang dagang dengan China dapat meningkatkan…

BANK DUNIA TURUNKAN PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI 2018 - Kebijakan “Pre-Emptive” Redam Gejolak Pasar

Jakarta-Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, kebijakan pre-emptive (menyerang) dengan menaikkan tingkat suku bunga mendahului The Fed ternyata cukup efektif dalam…