NERACA

Jakarta – Dibalik rencana restrukturusisasi utang, perusahaan jasa keuangan PT Intan Baruprana Finance Tbk (IBFN) bisa bernafas lega karena mendapatkan perpanjangan masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pada 14 Februari 2018, majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan perpanjangan PKPU tetap kepada perusahaan untuk jangka waktu 32 hari sejak14 Februari 2018 sampai 19 Maret 2018.

Direktur IBFN, Alexander Reyza dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin menyampaikan, selain memberikan perpanjangan PKPU, perusahaan juga menetapkan hari sidang rapat permusyawaratan majelis pada 19 Maret 2018 dan memerintahkan tim pengurus untuk memanggil pada kreditur perusahaan untuk hadir.”Putusan ini memberikan waktu yang cukup bagi perseroan dan para kreditur untuk mendiskusikan rencana perdamaian yang akan ditawarkan oleh perseroan kepada kreditur dalam rangka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menyempurnakan rencana perdamaian,” ujarnya.

Sebagai informasi, nilai total utang yang ditanggung IBFN mencapai Rp 1,3 triliun dengan kreditur di antaranya ICD, BNI, BNI Syariah, Maybank Syariah, MNC, Muamalat, Exim, Mestika, Syariah Mandiri dan SBI. Utang tersebut akan diselesaikan dengan skema tahun ke-1 sampai ke-5, cicilan jumlah utang 1% per tahun yang dibayarkan setiap bulan.

Beban utang yang ditanggung perseroan, membawa dampak signifikan terhadap performance kinerja keuangan. Tengok saja, aset perseroan sampai kuartal ketiga tahun ini tercatat sebesar Rp 2,18 triliun. Jumlah ini turun dari posisi akhir 2016 yang sebanyak Rp 2,43 triliun. Penurunan aset ini, diakui Direktur IBF Noel Krisnandar Yahja karena pihaknya harus membagi fokus kepada perbaikan kewajiban perusahaan. Terutama untuk merestrukturisasi sejumlah utang yang jatuh tempo di tahun ini.
Sepanjang tahun kemarin, perseroan telah melakukan upaya restrukturisasi kepada beberapa kreditur. Di antaranya kepada Bank Maybank Syariah pada bulan Maret, lalu kepada Indonesia Eximbank pada bulan berikutnya. Kemudian perseroan pun melakukan restrukturisasi kredit kepada Bank BNI Syariah serta Bank Mestika Dharma.

Kemudian setelah IBF masuk ke PKPU pada Oktober lalu, perseroan pun menghentikan sementara penyaluran pembiayaan baru. Hal ini disebutnya merupakan bagian dari kesepakatan dengan para kreditur. Perseroan menjelaskan, selain agar lebih fokus ke pembahasan proposal perdamaian juga untuk mengelola pembiayaan berjalan. Hal ini pun turut menekan financing to asset ratio perusahaan dari 83,09% di Desember 2016 menjadi 79,72% pada September 2017.       
Terbatasnya ruang gerak IBF sendiri bisa dibilang menjadi sedikit kerugian bagi grup Intraco Penta. Pasalnya Investor Relations Strategist INTA, Ferdinand Dion mengakui tren permintaan alat berat tahun ini justru sedang bergairah. Disamping itu, IBF tak bisa memaksimalkan potensi pasar yang ada di depan mata.