Petahana & Terdakwa

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Riak pesta demokrasi berlabel pilkada serentak mulai satu persatu terkuak dan tercabik. Paling tidak argumen yang mendukung adalah munculnya isu mahar politik di tahapan awal penetapan kandidat yang akan bertarung di pilkada serentak. Meski telah muncul sejumlah kasus namun tindaklanjut dari persoalan ini tidak tuntas. Bahkan, muncul juga ironi bahwa riak mahar politik adalah kekecewaan para kandidat yang gagal mendapat restu dari parpol untuk bertarung di pesta demokrasi berlabel pilkada serentak. Artinya, wajar jika rasa kecewa itu kemudian meledak dan menjadi good news bagi media. Fakta ini sekaligus membenarkan bahwa bad news is good news yang kemudian menjadi tajuk dan ulasan utama di halaman depan media sepanjang Januari 2018 kemarin.

Sejalan dengan bad news itu ternyata berlanjut dengan terciduknya sejumlah kepala daerah yang diantaranya adalah petahana yang bertarung di pilkada serentak melalui OTT KPK. Hebatnya lagi, KPK mampu menjaring sejumlah petahana secara langsung dalam rentang waktu yang singkat. Bahkan, pada dua bulan pertama 2018 KPK berhasil melakukan OTT kepala daerah dan ironisnya melibatkan petahana. Konsekuensi kasus ini muncul usulan agar parpol boleh merubah pengajuan calon petarung di pilkada yang terjerat kasus. Jika dicermati ini adalah usulan yang tidak rasional karena deliknya yaitu ingin menjaga nama baik parpol sementara parpol sendiri tidak mengakui kalau telah gagal melakukan regenerasi kepemimpinan.

Belajar bijak dari banyaknya petahana yang terciduk KPK maka ke depan seharusnya parpol mulai berbenah untuk menyiapkan kader terbaiknya bertarung di pilkada, bukan sekedar comot sana sini dengan hanya mengejar kepentingan sesaat saja. Selain itu harus juga mempertimbangkan bahwa rakyat di jaman now semakin cerdas dan sejatinya tidak bisa lagi dibodohi dengan kampanye tebar janji palsu. Pragmatisme gaya parpol jadul sudah seharusnya dihindari. Bahkan, parpol yang kental berbau kekeluargaan harus juga diwaspadai karena dikhawatirkan parpol yang demikian hanyalah bernafsu mengejar kekuasaan semata dan mengabaikan semangat reformasi yang anti KKN. Betapa tidak, parpol yang berbau kekeluargaan cenderung mengutamakan kerabatnya di tampuk kursi kekuasaan, sementara para kader militan yang berkarier dari bawah cenderung diabaikan

Terlepas dari persoalan petahanan yang menjadi terdakwa dan juga usulan parpol agar bisa menggantikan kandidat yang terjerat korupsi, maka pesta demokrasi sejatinya yaitu untuk menciptakan pemimpin yang memiliki naluri memimpin dengan hati nurai, bukan justru mencari kekuasaan dan rupiah serta proyek berbalut peluang korupsi untuk bisa balik modal setelah membayar mahar politik yang tidak kecil jumlahnya.

Sejatinya pesta demokrasi adalah milik kita semua, bukan hanya milik para petahana yang mungkin ada diantaranya yang justru menjadi terdakwa. Ironis sekali, para petahana yang menyetor mahar politik sangat besar akhirnya terciduk KPK dan pasti akan masuk bui dan tentu harapan jabatan kekuasaan 5 tahunan lepas. Kalau faktanya demikian, jangan salahkan publik yang apatis dan golput karena parpol dan para petarung di pesta demokrasi justru yang mengebiri nurani pesta demokrasi.

BERITA TERKAIT

KPK Ingin Putusan Para Terdakwa KTP-E Terkait

KPK Ingin Putusan Para Terdakwa KTP-E Terkait NERACA Jakarta - KPK mengajukan banding terhadap vonis Andi Agustinus alias Andi Narogong…

MA Tolak Kasasi WNA Terdakwa Penipuan Investasi

MA Tolak Kasasi WNA Terdakwa Penipuan Investasi NERACA Jakarta - Majelis hakim Mahkamah Agung (MA) menolak permohanan kasasi Gordon Gilbert…

Terdakwa KTP-E Divonis Tujuh dan Lima Tahun Penjara

Terdakwa KTP-E Divonis Tujuh dan Lima Tahun Penjara NERACA Jakarta - Mantan direktur jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pemudik Kampungan

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca   Meski klaim pemerintah bahwa angka kecelakaan mudik tahun ini menurun cukup…

OTT Lagi

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Menjelang lebaran lalu KPK kembali melakukan OTT untuk…

THR, Gaji 13 dan APBN - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan…