Ketua DPR - Kritik Adalah “Vitamin" Bagi DPR

Bambang Soesatyo

Ketua DPR

Kritik Adalah “Vitamin" Bagi DPR

Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa kritik yang konstruktif terhadap lembaganya adalah ibarat vitamin untuk meningkatkan kinerja, sehingga dirinya akan mempertaruhkan jabatannya kalau ada rakyat termasuk wartawan yang dijebloskan ke penjara karena mengkritik DPR.

"Saya pertaruhkan jabatan saya Kalau ada rakyat termasuk wartawan yang kritik DPR, lalu dijebloskan ke penjara. Sebab, kritik bagi saya itu vitamin," kata Bambang di Jakarta, Kamis (15/2).

Dia mengatakan bagaimana tahu apa yang harus diperbaiki di DPR kalau tidak ada kritik sehingga sangat berbeda antara kritik dengan penghinaan, penistaan, pelecehan ataupun fitnah. Menurut Bambang, dirinya sebagai mantan Ketua Komisi III DPR dan mantan wartawan yang bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik dan UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dirinya paham dan tahu persis, mana kritik, mana penghinaan dan fitnah.

"Tidak perlu menjadi anggota DPR dulu untuk mempidana orang yang melakukan penghinaan, penistaan, pelecehan atau fitnah terhadap diri kita," ujar dia.

Menurut dia, kalau sudah memenuhi unsur delik,maka legislator bisa langsung lapor ke penegak hukum sebagaimana diatur dalam KUHP/KUHAP mengenai penghinaan, penistaan, pelecehan dan fitnah adalah delik aduan.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR pada Senin (12/2) menyetujui Perubahan Kedua UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menjadi UU.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 122 huruf (k) yang menyebutkan MKD diberikan tugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifuddin Sudding mengatakan Pasal 122 huruf (k) UU MD3 yang baru bukan bermaksud mengkriminalisasi pihak-pihak yang mengkritik DPR. Menurut dia, DPR sangat terbuka terhadap kritik yang disampaikan secara konstruktif misalnya masyarakat menuntut anggota DPR bekerja secara proporsional. Ant

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua DPR - Dana Saksi Dibiayai Negara Hindari Persaingan Tidak Sehat

Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR Dana Saksi Dibiayai Negara Hindari Persaingan Tidak Sehat  Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah…

Ketua DPR: Kapolri Jangan Terpengaruh Rumor Dugaan Suap

Ketua DPR: Kapolri Jangan Terpengaruh Rumor Dugaan Suap NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Kapolri Jenderal Tito…

Ketua Komisi II DPRD: Walikota Sukabumi Secepatnya Lakukan Seleksi Dirut PDAM

Ketua Komisi II DPRD: Walikota Sukabumi Secepatnya Lakukan Seleksi Dirut PDAM NERACA Sukabumi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Akademisi Minta Negara Lindungi Saksi Ahli Korban Kriminalisasi

Akademisi Minta Negara Lindungi Saksi Ahli Korban Kriminalisasi NERACA Jakarta - Para akademisi meminta negara untuk melindungi saksi ahli yang…

Narapidana Korupsi Gugat Aturan Remisi ke MK

Narapidana Korupsi Gugat Aturan Remisi ke MK NERACA Jakarta - Narapidana kasus korupsi, Tafsir Nurchamid, mengajukan permohonan pengujian Pasal 14…

MA Siapkan 977 SDM untuk Pengadilan Baru

MA Siapkan 977 SDM untuk Pengadilan Baru NERACA Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menyiapkan 977 aparatur peradilan sebagai sumber daya…