Pemerintah Musnahkan Barang Ilegal Rp45 miliar

NERACA

Jakarta - Pemerintah memusnahkan barang-barang ilegal yang menjadi objek penyelundupan dan merugikan negara lebih dari Rp45 miliar yang di antaranya terdiri dari minuman keras, telepon seluler, rokok, obat-obatan, dan pita cukai palsu. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Kamis, mengatakan pemusnahan tersebut memiliki skala terbesar dalam sejarah Bea Cukai.

Pemusnahan dilakukan terhadap 142.519 botol minuman keras hasil dari penindakan di Jakarta dan Bekasi yang masuk melalui kontainer impor, pabrik, maupun dari jalur pelabuhan atau jalur tikus di kawasan Sumatera. Terdapat pula 720 liter etil alkohol diperoleh dari pabrik tanpa izin di Jakarta. Sri Mulyani mengatakan penangkapan miras ilegal secara nasional pada 2017 hingga 2018 terjadi sebanyak 1.328 kasus dengan perkiraan nilai barang lebih dari Rp87 miliar dan perkiraan potensi kerugian negara lebih dari Rp250 miliar.

Jumlah ponsel yang akan dimusnahkan sebanyak 20.545 unit dari 1.208 kasus yang berasal dari impor, barang kiriman, dan barang yang dibawa penumpang secara ilegal. Penangkapan ponsel ilegal dilakukan di beberapa lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, dan Tangerang. Penindakan terhadap ponsel ilegal secara nasional (2017-2018) memiliki perkiraan nilai barang lebih dari Rp59.6 miliar dan perkiraan potensi kerugian negara lebih dari Rp10,3 miliar.

Kemudian, sebanyak 12.919.499 batang rokok juga turut dimusnahkan oleh pemerintah. Rokok tersebut diperoleh melalui modus antarpulau dan diperjualbelikan tanpa pita ataubmenggunakan pita palsu. Pemerintah juga memusnahkan 1.008.624 keping pita cukai palsu yang diperoleh dari Kantor Pos Semarang dalam bentuk ekspedisi. Terdapat pula 11.974 kemasan obat-obatan, kosmetik, dan suplemen yang dilarang BPOM juga turut dimusnahkan.

"Kami ingin menjaga momentum ini terus, dengan demikian Bea Cukai tetap bisa menjaga kepabeanan dari penyelundupan dan meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan negara kita naik 67 persen dari setiap dokumen impor, dan industri dalam negeri meningkat lebih dari 30 persen," Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan akan terus menelusuri importir yang terkait dengan kasus penyelundupan yang terungkap.

"Mereka secara sistem akan diblokir sehingga tidak hanya rugi namun juga tidak bisa masuk lagi. Kalau tidak begitu maka tidak akan kapok, yang nakal-nakal sebaiknya tidak usah dagang lagi," ucap dia.

BERITA TERKAIT

APBN 2019: Pesan Keadilan Pemerintah

Oleh: Muhammad Yoga Pratama, Mahasiswa PKN STAN Apakah semua fraksi menyetujui RUU APBN 2019 untuk disahkan menjadi UU?" Tanya pimpinan…

Pemerintah Kucurkan KUR Khusus Peternakan

    NERACA   Wonogiri – Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikhususkan peternakan rakyat. Hal itu sebagai implementasi…

Rutin Kritik Pemerintah, Masyarakat Maklumi Kinerja DPR Jeblok

  Oleh : Sapri Rinaldi, Pemerhati Sosial Politik   Tak terasa beberapa minggu lagi tahun 2019 akan mengganti tahun 2018.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Manfaatkan Zakat untuk Pembangunan

      NERACA   Jakarta - Forum Zakat Dunia mengajak kepada semua negara anggotanya untuk mengadopsi zakat sebagai instrumen…

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

Data Penyusutan Lahan Sawah Diragukan

      NERACA   Jakarta - Kalangan Pengamat Pertanian mengomentari peringatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional…