Luhut: Dubes Harus Mampu Berikir “Out of The Box” - EKSPOR MOBIL RI KE VIETNAM MULAI TERANCAM

Jakarta-Menko bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menilai, Indonesia harus menjalankan politik luar negeri yang lebih ofensif, dengan tetap mengedepankan kepentingan negara (national interest) di atas segalanya. Untuk itu, para Duta Besar harus mampu menjalankan tugasnya dan berpikir out of the box. Sementara itu, Vietnam menerbitkan regulasi baru impor yang mengancam pasar ekspor mobil Indonesia.

NERACA

Luhut menegaskan, perwakilan Indonesia (para Duta Besar) yang sedang dan akan menjalankan tugasnya harus menjelaskan kepada dunia, bahwa Indonesia saat ini adalah pemain penting dalam percaturan global, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

"Anda-anda sebagai wakil bangsa juga harus menjelaskan bahwa Indonesia pemain penting, kekuatan Indonesia di Asia Pasifik adalah middle power. Indonesia dipandang penting untuk menjaga kestabilan dunia. Di sinilah Indonesia harus memainkan peranan pentingnya sebagai kekuatan poros maritim yang sungguh-sungguh, apalagi posisi silang Indonesia merupakan suatu kekuatan tersendiri," ujarnya di Jakarta, Jumat (16/2).

Luhut menjelaskan, perkembangan dan perubahan dunia utamanya dalam bidang ekonomi dan teknologi, menuntut para perwakilan Indonesia (Dubes) di luar negeri tersebut harus berpikir out of the box. Selain itu, menyikapinya dengan bergerak cepat dan terus melakukan langkah-langkah yang inovatif serta positif. Maka, mempromosikan dan mengemas menjadi sesuatu yang penting dan tidak boleh ragu.

"Kepercayaan diri itu harus dibangun. Kondisi Indonesia di mata dunia ini dinilai sangat baik, saya sendiri mengalaminya karena kemana pun saya pergi dan berbicara di mana pun mereka sangat apresiasi Indonesia, kemudian mereka juga masih banyak yang belum mengenal Indonesia secara jauh. Jadi, di sinilah peran Anda semua dalam memberikan penjelasan kepada mereka sangat penting," tutur dia.

Lebih jauh, mantan Menko Polhukam itu mengingatkan kepada seluruh Duta Besar yang hadir agar lebih menempatkan diri sebagai “pelayan public” dan bertugas membantu kepentingan warga negara Indonesia di seluruh dunia. "Utamanya yang mengalami kesulitan dalam bidang apapun, termasuk di bidang perdagangan maupun perlindungan," ujarnya.

Kemudian, atas nama national interest para diplomat Indonesia tidak boleh terbebani berbagai pertimbangan yang bertele-tele. Namun, justru dibebaskan untuk membina hubungan baik dan menerima investasi ekonomi dari negara manapun.

"Kita sering tidak menyadari, Indonesia adalah negara besar dan menjadi negara lima besar ekonominya di dunia pada 2030. Sekarang negara lain menganggap bahwa Indonesia satu-satunya kekuatan di kawasan yang mampu menjadi counterweight terhadap Tiongkok, tetapi sekaligus mitra ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak," ujarnya.

Ekonomi Vietnam

Sebelumnya secara terpisah, Dubes Indonesia untuk Vietnam, Ibnu Hadi mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat ekonomi Vietnam mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yang bahkan dalam beberapa sektor telah mengalahkan Indonesia. Ibnu menuturkan setidaknya ada lima faktor utama mengapa ekonomi Vietnam mampu berkembang sangat pesat, yakni upah buruh, harga tanah, harga bahan-bahan baku, harga utilitas, dan perizinnan.

"Buruh kita kalah, mereka lebh murah. Harga tanah relatif sama, namun untuk sektor industri bisa sangat murah dan terkadang gratis, paling kena biaya administrasi dan pengelolaan. Barang bahan baku relatif sama. Keempat, utilitas sedikit lima murah dan terakhir perizinan memang lebih gampang disana," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, pekan lalu.

Selain kelima faktor tersebut, menurut dia, terdapat satu faktor lain yang membuat Vietnam lebih dilirik oleh investor, yakni faktor keamanan. Ibnu mengatakan, situasi di Vietnam, baik itu secara umum ataupun politik jauh lebih stabil, dengan keamanan yang lebih baik dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya. "Keamanan, jauh lebih aman disana. Biasa, negara komunis, negara sosialis itu lebih stabil, demonstrasi itu sangat jarang terjadi disana," ujarnya.

Ibnu membandingkan nilai ekspor antara Indonesia dan Vietnam. Pada tahun lalu nilai ekspor Vietnam mencapai US$214 miliar, sedangkan Indonesia hanya US$ 168 miliar. Dari peringkat kemudahan untuk berbisnis, Indonesia memang mengalami peningkatan dengan melompat ke peringkat 72. Namun, Vietnam juga melakukan hal yang sama, dengan meningkatkan posisi ke-68.

"Kalo tidak hati-hati Vietnam akan melampaui kita. Saya mengharapkan lebih intens lagi pada tingkat yang lebih tinggi, kedua harus berani ajak multi stakeholders, tidak cuma pemerintah tapi juga pengusaha. Minimal di tengah kompetisi kita coba bekerja sama, we are competing and at the same time collaborating," ujarnya.

Menghadapi kondisi ekonomi Vietnam tersebut, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan, Indonesia tengah menyiapkan strategi atas penerbitan regulasi impor untuk mobil penumpang (HS 8703) atau mobil utuh (completely built-up) oleh Vietnam.

Langkah ini dilakukan karena regulasi impor yang diterbitkan Vietnam tersebut membuat ekspor mobil penumpang Indonesia ke negara tersebut terancam terhenti. "Pemerintah Indonesia sangat keberatan dengan regulasi tersebut dan akan melakukan pendekatan persuasif dan melobi otoritas di Vietnam. Saat ini telah dibentuk tim delegasi RI yang akan dipimpin langsung oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan untuk melakukan negosiasi dan melobi pihak Vietnam," ujar Oke dalam keterangan resmi, Jumat (16/2).

Tim Delegasi RI yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) tersebut direncanakan bertolak ke Vietnam pada 26 Februari 2018.

Regulasi impor yang dikeluarkan Vietnam melalui Decree No. 116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import Of Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services) mengatur sejumlah persyaratan untuk kelaikan kendaraan termasuk emisi dan keselamatan. Regulasi ini mulai berlaku pada 1 Januari 2018.

"Persyaratan yang ditetapkan Vietnam berpotensi membuat ekspor mobil penumpang Indonesia ke Vietnam terancam terhenti. Dengan pemberlakuan Decree 116 tersebut, potensi ekspor yang hilang diprediksi mencapai USD85 juta selama periode bulan Desember 2017-Maret 2018," ujarnya.

Oke menjelaskan bahwa Vietnam mensyaratkan standar internasional untuk kelaikan kendaraan termasuk emisi dan keselamatan. Vietnam menganggap Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sudah diterapkan selama ini belum cukup sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

"Ketentuan yang dikeluarkan Indonesia yang sebenarnya juga sangat mendukung dan lengkap, masih dianggap belum dapat memenuhi standar kelengkapan persyaratan di Vietnam. Padahal sertifikasi yang dilakukan otoritas di Vietnam dan Indonesia menggunakan proses dan peralatan uji yang sama," tutur dia.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan mengatakan akan terus memantau perkembangan yang terjadi pasca-diberlakukannya regulasi impor tersebut. "Kami akan terus menjalin komunikasi dengan KBRI Hanoi. Kami juga berharap negosiasi yang akan dilaksanakan Tim Delegasi RI dapat membuka hambatan akses pasar ekspor mobil penumpang Indonesia ke Vietnam," ujarnya.

Vietnam merupakan pasar ekspor automotif yang sangat menjanjikan bagi Indonesia. Berdasarkan data BPS, ekspor mobil penumpang asal Indonesia ke Vietnam pada bulan Januari–November 2017 tercatat sebesar US$241,2 juta, atau meningkat 1.256,5% (yoy) dibandingkan tahun 2016 yang sebesar US$17,782 juta. Indonesia bahkan menempati peringkat ke-3 negara pengekspor mobil penumpang ke Vietnam setelah Thailand dan China dengan pangsa pasar 13,12%. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

BPS Nilai Mulai Terjadi Pemerataan di Indonesia

    NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini…

Iriawan Minta Kabupaten/Kota di Jabar Optimalkan Ekspor IKM

Iriawan Minta Kabupaten/Kota di Jabar Optimalkan Ekspor IKM NERACA Bandung - Penjabat Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan mendorong Kabupaten dan…

PLN: KPK Harus Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

PLN: KPK Harus Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah NERACA Jakarta - Direksi PT PLN (Persero) menegaskan bahwa perusahaan menghormati proses…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Sudah Waktunya BUMN Direstrukturisasi

  NERACA Jakarta - Mantan Menko Maritim Rizal Ramli menilai sudah waktunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan restrukturisasi menjaga…

MASIH ADA 4 POIN PROSES NEGOSIASI RI-FREEPORT - Menkeu: Penerimaan Negara Harus Lebih Besar

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih harus memastikan empat poin dalam proses negosiasi dengan Freeport tercapai. Salah satunya soal…

BPS: Ketimpangan Pendapatan Masih Tinggi

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, tingkat ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin di Indonesia (gini ratio) turun tipis dari 0,391…