Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak meminta pemerintah berhati-hati dalam menyusun peraturan mengenai pemotongan gaji untuk zakat bagi Aparatur Sipil Negara sehingga tidak ada salah sasaran potong gaji. "Jangan sampai PNS-PNS yang tidak wajib zakatpun dipotong penghasilannya," kata Dahnil.

Dia mengatakan jika hal itu terjadi maka akan menempatkan negara berlaku zalim terhadap masyarakatnya. Untuk itu, dia menyarankan pemerintah membuat mekanisme yang seksama sehingga pemotongan gaji ASN menerapkan prinsip keadilan.

Menurut Dahnil, negara harus benar-benar mempertimbangkan unsur terpenuhinya haul dan nisab zakat ASN dalam menerapkan peraturan. Nisab adalah jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat sedangkan haul adalah jangka waktu satu tahun yang menjadi batas kewajiban membayar zakat bagi pemilikan harta kekayaan, seperti perniagaan, emas dan ternak. "Ketika negara memotong gaji PNS sembarangan tanpa 'tebang pilih' mana yang mencapai nisab atau tidak, maka itu jelas perbuatan zalim. Kecuali negara memotong untuk sedekah misalnya, tapi sedekah tentu dengan kesukarelawanan tidak ada paksaan seperti zakat," kata dia.

Dia mengatakan zakat bisa dibayar per bulan atau per tahun. Akan tetapi, banyak ulama yang menyarankan agar zakat dibayarkan setelah penghasilan diterima, artinya merekomendasikan per bulan.

Sedangkan Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rio Setiady meminta kepada Pemerintah Pusat agar tidak terlalu fokus mengurus masalah kewajiban zakat bagi Aparatur Sipil Negara. "Rencana pemerintah pusat untuk menerbitkan peraturan presiden terkait kewajiban zakat bagi ASN sebaiknya tak perlu diperpanjang lagi. Kami di kota kabupaten dan provinsi sudah terlebih dahulu memiliki perda zakat atau perkada zakat, tanpa instruksi dari pemerintah pusat," katanya.

Dia mengatakan, masih banyak masalah yang penting yang lebih baik diurus oleh pemerintah pusat seperti kelangkaan gas 3 kg, carut marutnya pendataan dan pendistribusian kartu KIS , kekurangan tenaga guru di daerah dan lain sebagainya.

"Untuk kewajiban zakat justru sudah tidak menjadi masalah lagi bagi kami di daerah, malahan urusan yang berkaitan dengan pemerintah pusat ini yang sering merepotkan kami di daerah. Beras sejahtera yang akan diganti menjadi penerima bantuan tunai, ini pun masih belum 'clear'," katanya..

Selain Rastra, bantuan BPJS bagi warga tak mampu yang berasal dari anggaran pusat (APBN) juga sering bermasalah lantaran banyak yang dicabut namun tanpa pemberitahuan kepada pemegang kartu, di mana jumlahnya tidak sedikit, yaitu mencapai puluhan ribu tersebar di seluruh kabupaten kota se Babel.

Untuk rencana Perpres zakat, pemerintah pusat seharusnya melihat evaluasi pelaksanaan di daerah, karena sudah banyak lembaga penerima dan penyalur zakat seperti Baznas. "Saya yakin tanpa adanya perpres tersebut sistem ini sudah berjalan dengan baik. Dan ini kami rasakan sangat besar manfaatnya bagi masyarakat yang kurang mampu, terlebih ketika anggaran ke daerah banyak yang dipangkas oleh pemerintah pusat, maka daerah akan terbantu dengan adanya pengelolaan dana zakat ini," katanya.