Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

NERACA

Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi kendala adalah anggaran yang dimiliki oleh pemerintah sangatlah terbatas sementara anggaran yang dibutuhkan untuk infrastruktur mencapai Rp4.300 triliun. Maka dari itu, pemerintah menyiapkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Skema KPBU diyakini bisa membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur. Namun begitu, menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Lucky Alfirman, hal itu tidak akan terlaksana ketika tidak ada keseriusan dari pemerintah daerah setempat dalam membangun infrastruktur di daerahnya.

"Saat ini minat terhadap skema KPBU cukup tinggi. Namun perlu diketahui bahwa skema ini akan jalan ketika ada tanggungjawab bersama salah satunya dari pemerintah daerah. Hanya komitmen kepala daerah, skema KPBU bisa berjalan," ungkap Lucky saat memberikan sambutan dalam penandatangan, perjanjian kerjasama, perjanjian penjaminan dan perjanjian regres proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung di Bandar Lampung, Rabu (14/2).

Memang pasca dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang merupakan pengganti Perpres 67 tahun 2005, perkembangan KPBU cukup pesat. Awalnya proyek PLTU Batang dan SPAM Umbulan sempat terhenti namun dengan skema KPBU proyek tersebut kembali berjalan dan dapat terselesaikan.

Direktur Utama PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) Armand Hermawan mengatakan bahwa pihaknya menjamin 16 proyek dengan skema KPBU terdiri dari 10 proyek tol yaitu (Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung, Jakarta – Cikampek II Elevated, Krian- Legundi – Bunder – Manyar, Cileunyi – Sumedang – Dawuan, Serang-Panimbang, Probolinggo -Banyuwangi dan Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan), 3 Proyek Sektor Telekomunikasi (Seluruh paket Proyek Palapa Ring yaitu Barat, Tengah dan Timur), 1 Proyek Sektor Ketenagalistrikan (PLTU Batang), dan 2 Proyek Sektor Air Minum (SPAM Umbulan dan SPAM Bandar Lampung). “Untuk seluruhnya nilai proyek mencapai Rp147 triliun. Sementara yang dijamin oleh PII sebesar Rp37 triliun,” kata Arman.

Menurut Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, selain ketiga proyek yaitu SPAM Umbulan, PLTU Batang dan Palapa Ring, setidaknya ada 12 proyek KPBU yang sudah ditransaksikan yang mana proyek tersebut mencakup jalan tol dan pengelolaan sampah. “Dari total 12 proyek tersebut, 4 proyek sedang dalam tahap konstruksi dengan nilai investasi mencapai Rp29,95 triliun. Sementara proyek pada tahap perjanjian kerjasama badan usaha dengan nilai investasi mencspai Rp27,35 triliun dan 5 proyek lainnya sedang dalam proses pengadaan dengan nilai investasi Rp44,38 triliun," kata Bambang beberapa waktu lalu.

Bahkan, untuk mensukseskan skema KPBU dan mengawal pelaksanaan proyek-proyek KPBU yang tercantum dalam daftar rencana proyek infrastruktur, Bambang mengaku telahberkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, BKPM, LKPP, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dalam satu wadah yang disebut Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia atau PPP Office Government of Indonesia.

Diharapkan Kantor Bersama KPBU akan menjadi one-stop service pelaksanaan proyek KPBU dengan fungsi sebagai pusat informasi, koordinasi dan capacity building terkait KPBU. “Dengan berfungsinya Kantor Bersama KPBU tersebut, kami akan berupaya agar proses KPBU dapat lebih singkat namun tetap accountable,” ujar Bambang,

Untuk tahap awal, lanjut Bambang, Kantor Bersama KPBU akan mengawal pelaksanaan proses lima proyek KPBU, yaitu Pembangunan Integrated Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) Kota Medan, Pembangunan Gelanggang Olahraga Papua untuk PON 2020, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sam Ratulangi, Pengembangan Lembaga Pemasyarakatan yang terintegrasi dengan Industri Peternakan di Nusa Kambangan, dan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbar

BERITA TERKAIT

Gubernur Sumsel Minta SDA Daerah Dikelola Secara Bijak

Gubernur Sumsel Minta SDA Daerah Dikelola Secara Bijak   NERACA Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru minta agar Sumber…

Perlu Standarisasi Halal Internasional

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Perlu dan tidaknya standarisasi halal internasional sudah lama dibicarakan oleh berbagai pihak, hal…

Kemendagri Beri Penghargaan Untuk Daerah Inovatif 2018

Kemendagri Beri Penghargaan Untuk Daerah Inovatif 2018 NERACAJakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bappenas Dorong Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

    NERACA   Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan…

Devisa Sektor Pariwisata Selalu Meningkat

    NERACA   Jakarta - Devisa dari sektor pariwisata selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat 202 miliar…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…