Pemerintah Benahi Beban Non-Fiskal

NERACA

Jakarta---Rencana kebijakan pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) sekitar 10% dinilai akan memukul industri manufaktur dan industri yang menggunakan alat-alat mesin. Rencana kenaikan tarif listrik akan menaikkan biaya produksi. "Yang jelas kami lagi fokus membenahi beban nonfiskal terhadap daya saing sektor riil," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Perindustrian dan Perdagangan Edy Putra Irawadi di Jakarta,7/2

Namun kata Edy, untuk menekan biaya produksi ini, pihaknya akan lebih fokus pada pembenahan beban nonfiskal untuk mempertahankan daya saing sektor riil. Makanya, beban nonfiskal yang sedang dibenahi pemerintah salah satunya adalah pembenahan birokrasi, perizinan, infrastruktur, serta penyediaan listrik.

Sebelumnya rencana pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) diakui akan memberatkan dunia industri seperti manufaktur, garment, sepatu, dan elektronik. "Ini akan memukul pabrik yang menggunakan kapasitas mesin, dan alat yang memerlukan listrik, seperti semen," ungkap Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Fokus Katrol Ekspor Produk Manufaktur

NERACA Jakarta – Pemerintah semakin fokus mendorong peningkatan ekspor industri pengolahan agar berkontribusi besar terhadap pertumbuhan dan perbaikan struktur perekonomian…

Pemerintah Terbitkan Sukuk US$ 2 miliar

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua…

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…