Dewan Dorong Pemkot Sukabumi Bangun Gudang Aset

Dewan Dorong Pemkot Sukabumi Bangun Gudang Aset

NERACA

Sukabumi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Sukabumi mendukung penuh jika pemerintah di tahun ini akan membangun gudang aset yang lebih besar dari sebelumnya. Apalagi, gudang aset yang saat ini tergolong tidak mampu untuk menyimpang aset-aset milik pemerintah. Khususnya aset yang bergerak seperti kendaraan dinas."Saya perhatikan khusus aset bergerak (mobil dinas) tercecer dimana-mana. Jika ada Gudang aset yang lebih prespentif lagi, saya kira semuanya akan tersusun dan tidak akan ada yang ada diluar," ujar Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi kepada Neraca, Rabu (14/2).

Selain itu lanjut Yunus, semua aset juga bisa mudah terawasi, apalagi dalam rencana SKPD terkait didalamnya akan dibuat aset per SKPD, sehingga itu akan lebih mudah dalam mengontrol dan mengawasi."Itu lebih bagus lagi jika didalam gedung aset itu akan dibuat aset per SKPD," terang Yunus.

Namun Yunus juga tidak tahu, apakah usulan rencana pembangunan gudang aset itu sudah masuk dalam tahun anggaran 2018 apa tidak, yang jelas kami (DPRD) mendorong penuh selama itu untuk kepentingan yang positif."Saya belum lihat secara terperinci, apakah rencana itu sudah masuk dalam APBD 2018 apa belum, jika sudah masuk itu sangat bagus," tuturnya.

Tapi Yunus juga mengingatkan, dalam rencana pembangunan harus benar- benar matang, mengingat area Pemerintahan Kota Sukabumi juga akan dipindahkan ke wilayah timur (Kecamatan Cibeureum). Jadi kalau bisa gudang aset juga tidak jauh di lokasi area perkantoran."Kalau lokasinya jauh dnegan area perkantoran kan repot juga. Dan mengenai lokasi atau tempat bisa dicari dan gunakan aset-aset pemkot yang kurang bermanfaat," pungkasnya.

Sebelumnya diwartakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat, berencana akan membuat gudang aset lebih besar dari sebelumnya. Sebab, gudang yang saat ini dinilai sudah tidak bisa menampung semua barang inventaris yang ada."Rencanaya sih tahun ini bisa dibangun," ujar Kasubid Aset Bergerak BPKD Kota Sukabumi Dedi Rukmadi, kepada Neraca, Kamis (1/2).

Bahkan lanjut Dedi, di gedung yang diusulkan itu, didalamnya juga akan dibentuk per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hal itu untuk memudahkan dan kelihatan darimana barang aset itu berasal."Maksudnya begini, jika ada aset yang sudah tidak layak pakai atau akan dikembalikan dari salah satu SKPD, tinggal dimasukan di gudang dan disimpan di SKPD yang bersangkutan. Jadi ketahuan barang itu dari mana," terang Dedi.

Rencana lokasi pembangunan gedung aset itu, kata dedi, akan ditempatkan di wilayah jalan jalur (lingkar selatan) dengan luas tanah sekitar 5000 meter."Rencananya sih di daerah jalur. Tapi yang jelas, mudah-mudahan semua itu bisa terwujud tahun ini," kata Dedi.

Sementara itu berkaitan dengan jumlah kendaraan operasional, Dedi mengungkapkan jumlah kendaraan dinas yang ada saat ini baik itu roda empat dan dua berjumlah 1128 unit. Dan semuanya masih layak pakai. Namun berdasarkan pendataan, jumlah tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan semua yang ada di setiap SKPD. Artinya, masih kekurangan."Kita masih kekurangan sekitar 113 lagi kendaraan untuk operasional," tutur dia.

Untuk itu, di tahun ini pihaknya akan melakukan sensus kendaraan ke semua SKPD, hal itu untuk mengetahui SKPD mana yang masih kekurangan untuk menunjang kegiatannya, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat."Selain itu juga kita periksa fisik kendaraan apakah masih layak atau tidak. Dan pemeriksan itu bukan hanya jumlah unit saja, tapi juga diperiksa secara detail nomor rangka maupun nomor mesinnya,” pungkas Dedi. Arya

BERITA TERKAIT

Pemerintah Bakal 'Paksa' Pengembang Bangun Fasilitas Difabel

Kementerian Sosial akan menyiapkan panduan penyediaan fasilitas umum ramah difabel dengan mengadopsi model terbaik di dunia dengan tetap memperhatikan kearifan…

BKN-Pemkot Tangerang Kerja Sama Aplikasi Kepegawaian

BKN-Pemkot Tangerang Kerja Sama Aplikasi Kepegawaian NERACA Tangerang - Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Pemerintah Kota (Pemkot)…

Citrus-UGM Dorong Penerbitan Perppu Spektrum Frekuensi

Citrus-UGM Dorong Penerbitan Perppu Spektrum Frekuensi   NERACA Yogyakarta - Center for Indonesia Telecommunication Regulation Studi (Citrus) bersama Fakultas Hukum Universitas…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Jamkrindo Syariah Salurkan Dana Bantuan Bencana Sulteng

Jamkrindo Syariah Salurkan Dana Bantuan Bencana Sulteng NERACA Jakarta - Jamkrindo Syariah (Jamsyar) menyerahkan dana bantuan sejumlah Rp 111.500.000 kepada…

Sampai Oktober, 20 Kasus Konsumen Masuk ke BPSK Kota Sukabumi

Sampai Oktober, 20 Kasus Konsumen Masuk ke BPSK Kota Sukabumi NERACA Sukabumi - Sampai dengan akhir Oktober 2018, kasus sengketa…

Forum Pemerhati Kebijakan Publik Akan Bedah Perpres 20 Tahun 2018

Forum Pemerhati Kebijakan Publik Akan Bedah Perpres 20 Tahun 2018 NERACA Sukabumi – Diterbitkannya Peraturan Presiden nomor  20 Tahun 2018…