Menkopolhukam - Penegakan Hukum Diharapkan Lebih Profesional

Wiranto

Menkopolhukam

Penegakan Hukum Diharapkan Lebih Profesional

Nusa Dua, Bali - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto berharap penegakan hukum di Indonesia agar lebih profesional dan mandiri agar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dengan kualitas unggul.

"Diskusi ini sangat penting untuk kehidupan hukum di Indonesia karena seperti diketahui Indonesia merupakan negara demokrasi dan negara hukum sehingga bisa menghasilkan kesepakatan bersama," kata dia setelah menjadi pembicara saat diskusi penyamaan persepsi dalam penegakan hukum di Nusa Dua, Bali, Rabu (14/2).

Dalam diskusi yang dihadiri oleh Jaksa Agung, Ombudsman RI, MPR, perwakilan universitas negeri dan kejaksaan tinggi se-Indonesia, topik utama pembahasan terkait penyamaan persepsi dalam penegakan hukum di antra aparat penegak hukum.

Menurut Wiranto, diskusi yang ada diharapkan bisa memberi masukan terhadap penegakan hukum, sehingga nantinya bisa diolah atau dibahas di tingkat DPR dan pemerintah."Bila berbicara persaingan global yang diperlukan adalah pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Pertumbuham ekonomi bisa dikatakan berhasil apabila memiliki kondisi yang stabil. Kondisi stabil bisa tercipta apabila penegakan hukum itu kuat," ujar dia.

Oleh karena itu, diskusi ini bertujuan untuk merekonstruksi kembali bagaimana penegakan hukum yang berkualitas."Dari situ nanti diharapkan ada masukan-masukan, yang nantinya akan dibahas pada tingkat DPR dan pemerintah," ujar Wiranto.

Wiranto mengaku belum membicarakan soal amandemen. Namun hanya sebatas pemikiran yang konstruktif mengenai penegakan hukum."Kita tidak mengubah satu sistem, tetapi kita meningkatkan profesinalitas. Sistem itu ketentuannya undang-undang dan melalui kaidah-kaidah serta prosesnya panjang," kata dia.

Saat ini, Indonesia sedang menghadapi pilkada serentak, setelah itu pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden."Artinya, saat ini sedang menghadapi tahun politik. Jika penegakan hukum pada tahun politik lemah, tentu akan mengganggu stabilitas keamanan," ujar dia. Ant

 

BERITA TERKAIT

Menlu - RI Tidak Ingin Melihat Eskalasi Konflik di Timur Tengah

Retno Marsudi Menlu RI Tidak Ingin Melihat Eskalasi Konflik di Timur Tengah Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali…

Menpan RB - Halalbihalal Jembatani Kebijakan Pemerintah-Kearifan Lokal

Abdullah Azwar Anas Menpan RB Halalbihalal Jembatani Kebijakan Pemerintah-Kearifan Lokal Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)…

Wakil Ketua MPR RI - Daerah Harus Mampu Manfaatkan Momentum Mudik Lebaran

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI Daerah Harus Mampu Manfaatkan Momentum Mudik Lebaran Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari…

BERITA LAINNYA DI

Menlu - RI Tidak Ingin Melihat Eskalasi Konflik di Timur Tengah

Retno Marsudi Menlu RI Tidak Ingin Melihat Eskalasi Konflik di Timur Tengah Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali…

Menpan RB - Halalbihalal Jembatani Kebijakan Pemerintah-Kearifan Lokal

Abdullah Azwar Anas Menpan RB Halalbihalal Jembatani Kebijakan Pemerintah-Kearifan Lokal Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)…

Wakil Ketua MPR RI - Daerah Harus Mampu Manfaatkan Momentum Mudik Lebaran

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI Daerah Harus Mampu Manfaatkan Momentum Mudik Lebaran Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari…