NERACA

Jakarta – Pemerintah perlu benar-benar melakukan sinkronisasi data terkait dengan kebijakan yang membuka masuknya beras impor agar jangan sampai mengganggu hasil panen yang telah diupayakan petani di berbagai daerah. Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menginginkan pemerintah dapat saling menyinkronkan data antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, sehingga tidak terjadi pasokan yang berlebihan di tengah masuknya beras impor oleh Bulog.

Menurut dia, masuknya beras impor tersebut merupakan hal yang disesalkan karena produk itu dinilai tidak sebaik beras yang dihasilkan petani. “Pasokan yang berlebihan juga bakal mengakibatkan menurunnya harga gabah yang juga bisa mengakibatkan tidak kondusifnya sektor pertanian,” ujar Bambang, Rabu (14/2).

Untuk itu, Bambang, sebagaimana disalin dari laman Antara, menginginkan pemerintah ke depannya agar berhati-hati dan jangan sampai terjadi lagi terjadinya masuknya beras impor di tengah harga beras yang relatif normal serta produksi yang melimpah.

Senada dengan pendapat Bambang, dalam kesempatan lain, Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengingatkan kepada pemerintah terkait pentingnya akurasi data pangan sehingga perlu adanya koordinasi yang intensif dan sinergis antarlembaga sehingga kebijakan yang diambil juga bermanfaat bagi rakyat. Menurut Edhy, pada era teknologi seperti saat ini data juga bisa menggunakan sistem informasi geografis yang bersifat "real time" atau kondisinya sesuai dengan waktu saat ini.  Hal tersebut, lanjutnya, juga bakal mengatasi permasalahan seperti perdebatan antarmenteri yang ujung-ujungnya impor yang merugikan petani nusantara. "Data itu yang penting di lapangan, bukan data versi siapa," kata Edhy Prabowo.

Secara terpisah, Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengingatkan bahwa ketidakakuratan data pangan sudah sering disuarakan sebagai salah satu penyebab permasalahan penanganan pangan.

Menurut Hizkia Respatiaddi, hal itu bisa disebabkan antara lain parameter pengambilan sampling yang sudah ketinggalan zaman, ketidakcermatan enumerator (pengambil data) dan juga ketidakakuratan jawaban narasumber.

Selain itu, ujar dia, panjangnya distribusi data dari tingkat desa hingga pusat juga berpotensi menimbulkan ketidakakuratan. Hizkia berpendapat bahwa perbedaan data komoditas pangan antara satu institusi dengan institusi lainnya di Tanah Air sudah sering terjadi.

Tetapi, lanjutnya, masalah ini tidak juga menemukan solusi dan malah berulang lagi. Permasalahan ini kembali dibahas seiring dengan kebijakan impor yang diambil pemerintah terhadap suatu komoditas. Padahal, sebagai dasar pengambilan kebijakan, data pangan yang bersumber dari satu pihak dan akurat juga penting untuk mengukur produktivitas pangan, mengidentifikasi daerah-daerah penghasil komoditas pangan, dan juga mengetahui kondisi petani.

Hizkia mengatakan, pembangunan infrastruktur harus bisa mendukung tercapainya ketahanan pangan antara lain karena semakin beragamnya tantangan yang dihadapi dunia pertanian di Indonesia. Dia berpendapat bahwa kurangnya pasokan komoditas pangan dari petani lokal berakibat tingginya harga komoditas tersebut. Selain itu, ujar dia, luasnya wilayah Indonesia juga berakibat pada adanya biaya distribusi yang akan ditanggung oleh konsumen.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mencapai kestabilan harga dan ketersediaan komoditas pangan di seluruh wilayah Indonesia. "Pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mendukung terciptanya jalur distribusi bahan pangan yang lebih efisien, termasuk bahan pangan yang diimpor dari luar negeri. Inilah yang harus dikawal oleh pemerintah agar pembangunan infrastruktur, termasuk tol laut, mencapai sasaran tersebut," paparnya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman melapor ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bahwa pihaknya akan menjaga harga gabah di tingkat petani tidak jatuh terlalu jauh saat panen padi. Amran mengatakan pihaknya sudah memantau harga gabah sekaligus meninjau panen padi ke beberapa wilayah. munib