Abraham Samad : Masyarakat Harus Marah Dikasih Uang Politik

NERACA

Bandung - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan, masyarakat harus marah ketika ada pihak tertentu memberi uang untuk tujuan politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia pada 2018.

"Harus tersinggung, harus marah ketika diberi uang," kata Abraham Samad usai memberi materi antikorupsi dalam acara Road Show Seminar Motivasi di Kampus Institut Koperasi Indonesia, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (12/2).

Ia menuturkan, masyarakat harus mewaspadai segala praktik politik uang dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah kota/kabupaten maupun provinsi di Indonesia. Praktik politik uang, kata dia, merupakan bagian dari korupsi yang harus dilawan oleh semua masyarakat pemilih, termasuk para calon kepala daerah harus lebih depan melawan korupsi."Money politik bagian dari korupsi, itu sangat berbahaya apabila ada orang bisa terpilih gara-gara duit," ujar dia.

Menurut dia, organisasi partai politik yang tidak punya akuntabilitas rawan praktik jual beli partai untuk menjadikan kendaraan pencalonan kepala daerah, sehingga orang yang bermasalah juga dapat dicalonkan dalam pilkada.

Ia berharap, masyarakat memiliki keberanian dengan melaporkan segala praktik yang melanggar hukum termasuk praktik uang dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia. Jika masyarakat tidak berani dan membiarkan praktik uang, kata Abraham, maka masyarakat tersebut sedang sakit sehingga harus segera ditangani agar tidak terus meluas mempengaruhi masyarakat lainnya."Kalau ada masyarakatnya begitu (menerima uang) artinya sedang sakit, butuh dokter untuk menyembuhkannya," kata dia.

Abraham berharap, seluruh lapisan masyarakat termasuk saat ini kalangan mahasiswa harus terlibat dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia."Saya ingin mendorong mahasiswa terlibat, tanpa ada keterlibatan generasi muda maka agenda pemberantasan korupsi tidak akan berhasil sebagaimana mestinya," ujar dia.

Lalu, Abraham Samad menyatakan, mahasiswa harus mempunyai cita-cita yang besar untuk membangun Indonesia yang lebih baik, tetapi tetap mengedepankan integritas yang tinggi. Abraham mencontohkan sejumlah tokoh dunia, termasuk Indonesia yakni Mohamad Hatta yang telah menunjukan integritasnya terhadap bangsa dengan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi."Mohamad Hatta hanya karena ingin membeli sepatu harus menabung berbulan-bulan, padahal kalau mau tinggal minta," kata dia.

Ia berharap, pemimpin bangsa Indonesia memiliki kepeduliaan terhadap rakyatnya, tidak menunjukan kekayaan pribadi yang banyak tetapi rakyat di sekitar rumahnya dalam kondisi miskin. Ia mengingatkan kepada para mahasiswa untuk berusaha mengembangkan kejujuran, keadilan, kepeduliaan, kedispilinan, tanggungjawab, kemandirian, kerja keras, sederhana, dan keberanian."Makanya perlu dibangun pendidikan nilai karakter," ujar dia.

Ratusan mahasiswa dari berbagai jurusan Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) diberi pemahaman dan wawasan tentang gerakan antikorupsi dan politik yang sehat untuk membangun bangsa dan negara Indonesia lebih baik. Kegiatan itu pada Road Show Seminar Motivasi di Kampus Ikopin, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Acara tersebut dihadiri oleh potlisi Partai Demokrat juga Anggota DPR RI Dede Yusuf, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Direktur Utama PT Barata Indonesia Silmy Karim sebagai pemateri dalam seminar tersebut.

Wakil Rektor Ikopin Dr Sugianto yang membuka langsung Seminar Motivasi tersebut mengatakan, seminar tentang tema motivasi bagi generasi bangsa khususnya mahasiswa sudah sering dilakukan oleh perguruan tinggi Ikopin.

Namun kegiatan seminar kali ini, kata dia, ada yang istimewa karena dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional yang akan memotivasi para mahasiswa untuk membangun bangsa dan negara lebih baik."Mereka yang nanti akan berperan sekian tahun yang akan datang, 100 tabun Indonesia merdeka menjadi negara yang besar makmur sesuai cita-cita yang ada dalam Undang-undang Dasar 1945," kata dia. Ant