NERACA

Jakarta---Pengembangan seluruh pelabuhan di Indonesia, termasuk yang  ada dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp117 triliun. "Ada sebanyak Rp117 triliun yang harus diinvestasikan dalam pengembangan pelabuhan-pelabuhan kita," kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, dalam diskusi "Kesiapan Pelabuhan Mewujudkan Konektivitas Logistik Nasional dan ASEAN" di Jakarta, Selasa.

Menurut Bambang, jumlah total hingga sebesar Rp117 triliun itu bukanlah jumlah yang dapat dikatakan besar mengingat Indonesia memiliki ratusan pelabuhan yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah juga akan menentukan pelabuhan mana saja yang akan dikembangkan sebagai pelabuhan lokomotif dan pelabuhan mana yang dikembangkan sebagai "gateway".

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, di Indonesia terdapat sebanyak 111 pelabuhan komersial, 614 pelabuhan nonkomersial, 472 terminal khusus, dan 721 terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS). "Kami akan melakukan "regrouping" supaya berbagai pelabuhan bisa berfungsi secara maksimal," katanya.

Lebih jauh kata Bambang, total biaya  Rp117 triliun itu tidak bisa dilakukan secara sendirian oleh satu pihak. Sehingga membutuhkan bantuan pihak lain.  Pengembangan pelabuhan itu semata-mata untuk meningkatkan daya saing logistic. Bahkan diperlukan pendekatan yang fokus dan terarah dengan mengintegrasikan pendekatan pengembangan regional dan berbasis komoditas yang akan diwujudkan dalam 6 koridor ekonomi MP3EI

Disisi lain, kata Bambang lagi, sekitar  29,7%  dari berbagai pelabuhan yang tergabung dalam skema pelabuhan konektivitas untuk kawasan ASEAN terdapat di Indonesia. Sehingga harus ditingkatkan kesiapan dan daya saing dari berbagai pelabuhan tersebut.  "Dari 47 pelabuhan yang akan dikembangkan untuk konektivitas ASEAN di Asia Tenggara, sebanyak 14 pelabuhan terletak di Indonesia," terangnya

Menurut Wamenhub, dengan demikian maka salah satu hal yang penting adalah memastikan agar bagaimana kepentingan antara ASEAN dan kepentingan Indonesia itu sendiri juga dapat saling bersinergi. Dengan adanya konektivitas ASEAN juga harus diingat bagaimana agar kepentingan "merah-putih" juga bisa masuk ke dalam kepentingan ASEAN.

Karenanya, Bambang juga menginginkan agar berbagai pelabuhan di Indonesia dapat meningkatkan daya saing dan kesiapan tidak hanya di tingkat lokal atau domestik tetapi juga hingga dalam tahap ekspansi keluar.  "Masih banyak PR yang harus dilakukan menyangkut pelabuhan dan kinerja logistik," katanya.

Senada dengan Wamenhub, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II, RJ Lino mengatakan, untuk memperbaiki infrastruktur memang dibutuhkan dana yang banyak. "Kita juga mesti selektif dalam menentukan infrastruktur yang harus diperbaiki dengan segera," kata RJ Lino.

Dirut Pelindo II mengingatkan, posisi Indonesia dalam Logistic Performance Index (LPI) menurun dari urutan ke-43 pada 2007 menjadi urutan ke-75 pada 2010.  Pelabuhan Tanjung Priok sendiri pada pekan lalu untuk pertama kalinya telah menerima kedatangan kapal berkapasitas di atas 4.000 TEUs (`twenty-feet equivalent units`).  Kapal terbesar yang masuk ke pelabuhan di Indonesia itu adalah kapal Northern Loop Service yang dioperasikan Maersk Line dengan kapasitas 4.546 TEUs dengan panjang keseluruhan 291,68 meter dan berat bobot mati 58.241 GT ("gross ton").

Selain itu, RJ Lino juga mengemukakan bahwa kedatangan kapal milik operator besar seperti Maersk Line secara reguler itu juga akan meningkatkan kepercayaan operator internasional lain untuk menggunakan fasilitas kepelabuhanan di Indonesia. **cahyo