Meski data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2017 memaparkan angka kemiskinan di Indonesia tercatat 10,12%, lebih rendah dibandingkan posisi Maret 2017 sebesar 10,46%, kesenjangan ekonomi di negeri ini sampai sekarang masih menjadi persoalan.

Berdasarkan Laporan Survei Ketimpangan 2017 yang dirilis International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) belum lama ini, indeks ketimpangan sosial pada tahun lalu adalah 5,6, lebih tinggi dari kondisi 2016 yang sebesar 4,4. Ini disebabkan dari sebanyak 2.100 responden yang dilibatkan dalam survei, Infid menemukan ketimpangan paling terasa pada ranah penghasilan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.

“Ketimpangan penghasilan berdampak pada ketimpangan terhadap kepemilikan rumah dan harta benda, pendidikan, dan kesehatan. Pengaruh ketimpangan penghasilan dan kesempatan kerja terhadap ketimpangan sosial keseluruhan paling besar,” tulis Infid dalam laporannya.

Setidaknya ada 54,2% masyarakat yang merasa penghasilan mereka berada di bawah harapan mereka, bahkan kurang dan tidak layak. Sementara 40,1% masyarakat lainnya menilai penghasilan mereka sudah layak atau lebih dari layak.

Apabila dibagi berdasarkan kesesuaian penghasilan, Infid mengkategorikan masyarakat Indonesia ke dalam tiga kelompok, yakni warga yang berpenghasilan kurang layak, warga yang berpenghasilan layak, dan warga yang berpenghasilan lebih dari layak.

Kelompok dengan proporsi terbesar ialah kelompok warga yang berpenghasilan layak, dan kemudian diikuti dengan kelompok warga yang berpenghasilan kurang layak. Sementara proporsi terkecil adalah warga yang berpenghasilan lebih dari layak. Infid pun menyatakan keadaan ini tersebar hampir merata di seluruh wilayah Indonesia.

Penyebab ketimpangan penghasilan, karena pemerintah daerah (Pemda) belum menggelontorkan alokasi dana dari pemerintah pusat secara maksimal. Padahal sekitar 60% angkatan kerja di Indonesia lulusan SD dan SMP.

Tidak hanya itu. Persoalan belanja daerah yang belum optimal juga masih terasa di masyarakat daerah. Ini menunjukkan alokasi prioritas dari pemerintah belum mengarah pada dukungan terhadap angkatan kerja bagi anak muda. Salah satu indikatornya ialah masih minimnya Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di setiap daerah.

Selain pada penghasilan dan pekerjaan, ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki juga tergolong tinggi. Sebanyak 45% responden menilai ketimpangan itu nyata, meski di sisi lain masyarakat ternyata semakin sadar terhadap wacana kesetaraan gender dan berbagai bentuk diskriminasi berbasis gender.

Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan betul alokasi anggaran dan ukuran lapangan kerja bagi masyarakat. Lapangan kerja bagi masyarakat pun harus dibuat berkesinambungan dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah pusat. Karena proyek pembangunan di berbagai daerah seharusnya bisa memberikan dampak kepada masyarakat di sekitarnya.

Dengan demikian, target pemerintah dalam APBN 2018 yang akan menurunkan tingkat kemiskinan bisa mencapai kisaran di bawah 10% dapat menjadi kenyataan. Kuncinya, pemberian bantuan yang tepat sasaran dapat berdampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Perlu ada perbaikan data dan verifikasi sehingga data masyarakat miskin yang terkumpul menjadi lebih akurat.  

Selain itu, pemerintah juga harus serius dan konsisten melakukan perbaikan dasar pada fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sanitasi, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang pada tahun ini ditargetkan mampu menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).