Pemerintah Terapkan Prosedur Ketat - Penerima PKH Meningkat

Jakarta - Kementerian Sosial menerapkan prosedur ketat dalam sistem targeting Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2018 seiring perluasan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dari enam juta menjadi 10 juta KPM. "Bantuan sosial PKH, Rastra maupun BPNT cakupannya sangat signifikan tentunya diharapkan memberikan efek kepada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat di Jakarta, Selasa (13/2).

Prosedur ketat yang diterapkan menurut Harry adalah terkait dengan verifikasi dan falidasi data KPM. Harry menjelaskan ada perbedaan dalam hal validasi di 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya terkait dengan legalitas dan keabsahan data sesuai standar pembukaan rekening Bank. Pada 2018 lanjut Harry, updating data menggunakan aplikasi HP berbasis android dengan sistem validasi e-PKH new initiative yang melibatkan seluruh pendamping PKH di daerah.

Adapun sumber data berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) 2015. Penggunaan teknologi informasi ini guna mencegah terjadinya duplikasi data. "Kaitannya dengan pemutakhiran BDT 2015 secara keseluruhan, maka hasil validasi PKH, harus dimanfaatkan sebagai bagian pemutakhiran data BDT dalam SIKS-NG. Demikian juga dalam.hal komplementaritas program bansos, maka penerima PKH yang sudah validasi secara otomatis menjadi penerima Rastra tanpa proses verifikasi dan validasi lagi," jelas Harry.

Harry menambahkan, pemutakhiran data tidak hanya dilakukan dalam rangka perluasan PKH saja, namun juga terhadap status sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan KPM PKH seluruh peserta PKH dari 2007 sampai 2016. Hasil pemutakhiran sosial ekonomi tersebut nantinya terbagi dalam empat kelas yaitu belum sejahtera (masih target bansos), menuju sejahtera (transisi), sudah sejahtera (graduasi) dan ada yg belum dimuktahirkan.

Kegiatan pemutakhiran data akan menjadi kegiatan reguler yg dilakukan pendamping PKH sebanyak 41 ribu orang. Pendamping PKH mempunyai social record KPM. Sistem ini dikenal sebagai Dinamic Updating Data. Sebelumnya pada pembukaan Rakornas Data Terpadu 2018, Menteri Sosial Idrus Marham menyatakan, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), hingga September 2017 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 persen.

Artinya jumlah tersebut berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang atau 10,64 persen. Data BPS tersebut, menjadi bukti efektifitas PKH yang terus mengalami perbaikan dalam hal penyaluran dan sasaran intervensi.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Minta Pemda Miliki Data RTLH dan Kawasan Kumuh

    NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memiliki data…

Jurus Pemerintah Antisipasi Pelemahan Rupiah

  Oleh : Zaki Walad, Mahasiswa IAIN Pekalongan   Menjelang berakhirnya masa Pemerintahan Jokowi menjabat sebagai Presiden Indonesia dapat diakui…

Pemerintah Sebut GPN Hemat Devisa Negara

  NERACA   Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia menganggap penerapan Kartu Debit Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan keluaran dalam…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pentingnya Memanfaatkan Energi Baru dan Terbarukan

      NERACA   Jakarta - Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan penentu tercapainya kedaulatan energi. Indonesia pun…

Taiwan akan Jadikan Indonesia Basis Produksi di Asia

      NERACA   Jakarta - Pemerintah New Taipei City bekerjasama dengan Taiwan External Trade and Development Council di…

LG Targetkan Penjualan AC Komersil Naik 30% - Sertifikasi Uji Hemat Listrik

      NERACA   Jakarta – PT LG Electronics Indonesia (LG) baru saja mengantongi uji hemat listrik dari lembaga…