Mahasiswa Kritisi Rencana Kenaikan Tarif Listrik

NERACA

Jakarta - Listrik salah satu energi yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh wilayah di bumi ini sudah membutuhkan energi ini untuk menggerakkan roda kehidupan. Hubungannya dengan kedaulatan sebuah negara, peranan listrik ini sangat di prioritaskan, bahkan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan negara tersebut.

Diskusi mahasiswa tentang “Energi dan Kita” ini menjadi relevan, sehubungan dengan problem yang dihadapi PLN sebagai penyedia listrik untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak. Diskusi ini dihadiri oleh Ketua BEM Politeknik Negri Jakarta Andy Setya Utama, Ketua BEM FISIP Universitas Indonesia Fuadil Ulum dan Kabiro Kastrat FTSP Trisakti Liven Hopendy serta rekan-rekan sesama mahasiswa lainnya.

Andy Setya Utama menyebutkan, pentingnya pemanfaatan energi listrik oleh PLN, yang 60% bersumber dari batubara dan dinilai paling efisien, dibanding pemanfaatan energi lainnya yang bersumber dari energi baru dan terbarukan seperti energi surya dan tenaga air.

Sementara itu Liven Hopendy selaku Kepala Biro Kastrat FTSP Trisakti mengemukakan kepedulian mahasiswa terhadap kebutuhan listrik sebagai energi, mengingat persoalan energi menyangkut hajat hidup orang banyak. “Itu sebabnya kami mengharapkan agar tarif listrik tetap stabil,” jelasnya dalam diskusi tersebut, Senin (12/2).

Fuadil Ulum Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Indonesia mengharapkan, pengelolaan energi primer sebaiknya tidak ditawar lagi, melainkan tetap dikelola oleh negara. Tujuannya agar negara memiliki kedaulatan di bidang energi, sehingga hak pengelolaan tersebut tetap dihormati oleh negara lain.

Seperti diketahui, pemerintah mencanangkan program penyediaan listrik 35.000 Megawatt yang direncanakan selesai di tahun 2025. Tugas lainnya yaitu mengoperasikan dan memelihara daerah-daerah pelosok, terpencil dan terdepan dimana seluruh masyarakat dapat menikmati listrik tersebut membutuhkan dana yang sangat besar. Langkah tersebut perlu dapat dukungan semua pihak mengingat pentingnya pemerataan listrik di seluruh negeri, yang juga berperan menggerakkan perekonomian nasional.

Saat ini Indonesia mengalami problem yang serius dalam masalah pelistrikan, itu tak lain akibat melambungnya harga batubara di mana PLN menggantungkan 60%-nya kepada produk tambang tersebut. Tiap kenaikan harga batubara otomatis akan mendongkrak biaya produksi listrik, dan ujung-ujungnya akan mempengaruhi tarif dasar listrik.

Sebenarnya, PLN bersama pemerintah dan pengusaha batubara pernah mendiskusikan masalah tersebut. Namun sayangnya, belum ada kata sepakat, termasuk soal harga batara untuk domestic market obligation (DMO) – yang sebenarnya penting untuk menjaga kestabilan harga batubara dalam negeri, yang tentu bisa menekan ongkos produksi PLN. Sebagai catatan, akibat kenaikan harga batubara di pasar internasional, keuntungan berbagai perusahaan pertambangan batubara di Indonesia meraup keuntungan besar.

Sejatinya batubara adalah milik negara dan perusahaan pertambangan itu sekadar mendapat izin untuk mengeruknya. Di sini negara punya kewenangan dalam menetapkan aloksi dan harga, untuk optimalisasi pendapatan negara, juga mengatur biaya pokok produksi kelistrikan yang tepat. Batubara bukanlah semata-mata komoditas belaka. Ia adalah sumber energi yang sangat penting untuk menggerakkan perekonomian dengan segala multplier effect-nya.

BERITA TERKAIT

Bakrie Brothers Kembangkan Bisnis Bus Listrik

PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) memulai langkah strategis untuk masuk ke dalam bisnis otomotif yakni menggarap segmen usaha bus…

Kenaikan Harga BBM Dianulir, Cermin Buruknya Manajerial Pemerintah

Oleh: Zainal C. Airlangga Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Keputusan Jokowi ini…

KSPI Minta Kenaikan UMP 2019 Sebesar 25%

Jakarta-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun depan sebesar 25%. Sementara itu, pemerintah menetapkan besaran kenaikan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Komoditas Pangan Berkualitas Perlu Perhatian Capres

  NERACA   Jakarta - Banyak kajian yang menunjukkan bahwa dengan semakin berlipatnya jumlah populasi di dunia, maka persaingan antarnegara…

Pemerintah Keluarkan Moratorium Izin Lahan Sawit

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan moratorium izin pelepasan kawasan hutan untuk…

Pemerintah Alokasikan Dana Khusus untuk Museum

      NERACA   Jakarta - Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan bagi sejumlah museum milik pemerintah…