Mahasiswa Kritisi Rencana Kenaikan Tarif Listrik

NERACA

Jakarta - Listrik salah satu energi yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh wilayah di bumi ini sudah membutuhkan energi ini untuk menggerakkan roda kehidupan. Hubungannya dengan kedaulatan sebuah negara, peranan listrik ini sangat di prioritaskan, bahkan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan negara tersebut.

Diskusi mahasiswa tentang “Energi dan Kita” ini menjadi relevan, sehubungan dengan problem yang dihadapi PLN sebagai penyedia listrik untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak. Diskusi ini dihadiri oleh Ketua BEM Politeknik Negri Jakarta Andy Setya Utama, Ketua BEM FISIP Universitas Indonesia Fuadil Ulum dan Kabiro Kastrat FTSP Trisakti Liven Hopendy serta rekan-rekan sesama mahasiswa lainnya.

Andy Setya Utama menyebutkan, pentingnya pemanfaatan energi listrik oleh PLN, yang 60% bersumber dari batubara dan dinilai paling efisien, dibanding pemanfaatan energi lainnya yang bersumber dari energi baru dan terbarukan seperti energi surya dan tenaga air.

Sementara itu Liven Hopendy selaku Kepala Biro Kastrat FTSP Trisakti mengemukakan kepedulian mahasiswa terhadap kebutuhan listrik sebagai energi, mengingat persoalan energi menyangkut hajat hidup orang banyak. “Itu sebabnya kami mengharapkan agar tarif listrik tetap stabil,” jelasnya dalam diskusi tersebut, Senin (12/2).

Fuadil Ulum Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Indonesia mengharapkan, pengelolaan energi primer sebaiknya tidak ditawar lagi, melainkan tetap dikelola oleh negara. Tujuannya agar negara memiliki kedaulatan di bidang energi, sehingga hak pengelolaan tersebut tetap dihormati oleh negara lain.

Seperti diketahui, pemerintah mencanangkan program penyediaan listrik 35.000 Megawatt yang direncanakan selesai di tahun 2025. Tugas lainnya yaitu mengoperasikan dan memelihara daerah-daerah pelosok, terpencil dan terdepan dimana seluruh masyarakat dapat menikmati listrik tersebut membutuhkan dana yang sangat besar. Langkah tersebut perlu dapat dukungan semua pihak mengingat pentingnya pemerataan listrik di seluruh negeri, yang juga berperan menggerakkan perekonomian nasional.

Saat ini Indonesia mengalami problem yang serius dalam masalah pelistrikan, itu tak lain akibat melambungnya harga batubara di mana PLN menggantungkan 60%-nya kepada produk tambang tersebut. Tiap kenaikan harga batubara otomatis akan mendongkrak biaya produksi listrik, dan ujung-ujungnya akan mempengaruhi tarif dasar listrik.

Sebenarnya, PLN bersama pemerintah dan pengusaha batubara pernah mendiskusikan masalah tersebut. Namun sayangnya, belum ada kata sepakat, termasuk soal harga batara untuk domestic market obligation (DMO) – yang sebenarnya penting untuk menjaga kestabilan harga batubara dalam negeri, yang tentu bisa menekan ongkos produksi PLN. Sebagai catatan, akibat kenaikan harga batubara di pasar internasional, keuntungan berbagai perusahaan pertambangan batubara di Indonesia meraup keuntungan besar.

Sejatinya batubara adalah milik negara dan perusahaan pertambangan itu sekadar mendapat izin untuk mengeruknya. Di sini negara punya kewenangan dalam menetapkan aloksi dan harga, untuk optimalisasi pendapatan negara, juga mengatur biaya pokok produksi kelistrikan yang tepat. Batubara bukanlah semata-mata komoditas belaka. Ia adalah sumber energi yang sangat penting untuk menggerakkan perekonomian dengan segala multplier effect-nya.

BERITA TERKAIT

Menkeu : Aturan Tarif Pajak UMKM Segera Diterbitkan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang…

Pendapatan Sillo Maritime Tumbuh 32,7% - Didorong Kenaikan Harga Minyak

NERACA Jakarta – Kembali menggeliatnya bisnis minyak dan gas (migas), memberikan berkah bagi perusahaan transportasi pengiriman minyak karena kembali mendapatkan…

Program Magang Mahasiswa di BUMN Dibuka - Terampil Jelang Masuki Dunia Kerja

NERACA Jakarta - Dalam rangka memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas dan daya saing dalam mendorong kemajuan dan kemandirian bangsa, Kementerian…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PB HMI akan Mencetak 15.000 Wirausaha Baru

  NERACA   Jakarta - Guna merealisasikan penciptaan lapangan pekerjaan, PB HMI menegaskan untuk mencetak 15.000 wirausaha baru. Presidium Majelis…

Pemerintah Masih Merancang Tax Holiday

      NERACA   Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan pihaknya saat ini masih merancang…

Menkeu : Aturan Tarif Pajak UMKM Segera Diterbitkan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang…