Mahasiswa Kritisi Rencana Kenaikan Tarif Listrik

NERACA

Jakarta - Listrik salah satu energi yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh wilayah di bumi ini sudah membutuhkan energi ini untuk menggerakkan roda kehidupan. Hubungannya dengan kedaulatan sebuah negara, peranan listrik ini sangat di prioritaskan, bahkan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan negara tersebut.

Diskusi mahasiswa tentang “Energi dan Kita” ini menjadi relevan, sehubungan dengan problem yang dihadapi PLN sebagai penyedia listrik untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak. Diskusi ini dihadiri oleh Ketua BEM Politeknik Negri Jakarta Andy Setya Utama, Ketua BEM FISIP Universitas Indonesia Fuadil Ulum dan Kabiro Kastrat FTSP Trisakti Liven Hopendy serta rekan-rekan sesama mahasiswa lainnya.

Andy Setya Utama menyebutkan, pentingnya pemanfaatan energi listrik oleh PLN, yang 60% bersumber dari batubara dan dinilai paling efisien, dibanding pemanfaatan energi lainnya yang bersumber dari energi baru dan terbarukan seperti energi surya dan tenaga air.

Sementara itu Liven Hopendy selaku Kepala Biro Kastrat FTSP Trisakti mengemukakan kepedulian mahasiswa terhadap kebutuhan listrik sebagai energi, mengingat persoalan energi menyangkut hajat hidup orang banyak. “Itu sebabnya kami mengharapkan agar tarif listrik tetap stabil,” jelasnya dalam diskusi tersebut, Senin (12/2).

Fuadil Ulum Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Indonesia mengharapkan, pengelolaan energi primer sebaiknya tidak ditawar lagi, melainkan tetap dikelola oleh negara. Tujuannya agar negara memiliki kedaulatan di bidang energi, sehingga hak pengelolaan tersebut tetap dihormati oleh negara lain.

Seperti diketahui, pemerintah mencanangkan program penyediaan listrik 35.000 Megawatt yang direncanakan selesai di tahun 2025. Tugas lainnya yaitu mengoperasikan dan memelihara daerah-daerah pelosok, terpencil dan terdepan dimana seluruh masyarakat dapat menikmati listrik tersebut membutuhkan dana yang sangat besar. Langkah tersebut perlu dapat dukungan semua pihak mengingat pentingnya pemerataan listrik di seluruh negeri, yang juga berperan menggerakkan perekonomian nasional.

Saat ini Indonesia mengalami problem yang serius dalam masalah pelistrikan, itu tak lain akibat melambungnya harga batubara di mana PLN menggantungkan 60%-nya kepada produk tambang tersebut. Tiap kenaikan harga batubara otomatis akan mendongkrak biaya produksi listrik, dan ujung-ujungnya akan mempengaruhi tarif dasar listrik.

Sebenarnya, PLN bersama pemerintah dan pengusaha batubara pernah mendiskusikan masalah tersebut. Namun sayangnya, belum ada kata sepakat, termasuk soal harga batara untuk domestic market obligation (DMO) – yang sebenarnya penting untuk menjaga kestabilan harga batubara dalam negeri, yang tentu bisa menekan ongkos produksi PLN. Sebagai catatan, akibat kenaikan harga batubara di pasar internasional, keuntungan berbagai perusahaan pertambangan batubara di Indonesia meraup keuntungan besar.

Sejatinya batubara adalah milik negara dan perusahaan pertambangan itu sekadar mendapat izin untuk mengeruknya. Di sini negara punya kewenangan dalam menetapkan aloksi dan harga, untuk optimalisasi pendapatan negara, juga mengatur biaya pokok produksi kelistrikan yang tepat. Batubara bukanlah semata-mata komoditas belaka. Ia adalah sumber energi yang sangat penting untuk menggerakkan perekonomian dengan segala multplier effect-nya.

BERITA TERKAIT

OJK Kaji Rencana Menaikkan MKBD Tahun Ini - Dukung Pertumbuhan Pasar Modal

NERACA Jakarta – Bergerak dinamisnya pertumbuhan industri pasar modal dan termasuk meningkatnya kapitalisasi di pasar modal, mendorong Otoritas Jasa Keuangan…

Konsumen Berhak untuk Tarif Listrik Wajar

  NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan konsumen berhak atas tarif listrik…

Literasi Investasi Mahasiswa Harus Ditingkatkan

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kantor perwakilan Surakarta menyatakan, literasi keuangan dan investasi di kalangan mahasiswa harus ditingkatkan karena sektor…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

BI : Siklus Krisis Ekonomi 10 Tahunan Tak Relevan

      NERACA   Jakarta - Pernyataan bahwa siklus krisis ekonomi di Indonesia akan terjadi setiap 10 tahun sekali…

Jepang Tertarik Bangun MRT Di Jakarta

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang…

Empat Provinsi Siaga Karhutla

      NERACA   Jakarta - Sebanyak empat provinsi, yaitu Sumatra Selatan (Sumsel), Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan…