Membayangkan Kemudahan Izin Usaha

Oleh : Agus Yuliawan

Pemerhati Ekonomi Syariah

Kebijakan pemerintah Presiden Jokowi dalam mendorong iklim usaha memang diakui cukup bagus. Tapi secara praktik sepenuhnya belum mampu menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetutama pelaku usaha di tanah air dalam memiliki ijin usaha. Dimana dalam kepemilikan izin usaha, para pelaku usaha merasa kurang nyaman dengan banyaknya regulasi yang harus dipenuhi, sehingga hal ini menghambat para pelaku usaha yang akan mengembangkan bisnis.

Jika ini diteruskan teruskan akan terjadi ambiguitas kebijakan pemerintah dimana disatu sisi mengembangkan gerakan kewirausahaan disatu sisi regulasi perijinan usaha mengalami penghambatan. Ambiguitas ini yang harus segera diakhiri oleh pemerintahan Jokowi agar benar benar dapat simpati dari masyarakat.

Kemudahan izin usaha merupakan program strategis yang dilakukan oleh banyak negara seperti Jepang, Korea Selatan, China dalam mendorong iklim usaha. Di negara - negara tersebut untuk memiliki usaha tak kurang dari sebulan sudah keluar. Selain itu semua mekanismenya sangat jelas dan mudah dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini sangat kontras yang terjadi di republik ini dimana untuk memiliki izin perseroan saja banyak regulasi yang harus diikuti. Bahkan terlalu rumitnya mengurusi izin tersebut, banyak pelaku pelaku usaha yang tergabung dalam usaha kecil dan menengah (UKM) enggan mengurus izinnya pada hal izin usaha bagi pelaku usaha sangat penting agar tidak dinilai sebagai ilegal.

Untuk menumbuhkan para pelaku usaha di tanah air ini pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang strategis dan izin usaha yang mudah dan cepat itu adalah awal dari sebuah reformasi regulasi. Untuk menerapkan kebijakan ini harus ada integrasi kebijakan dan komunikasi dengan antar kementerian. Salah satu kendala selama ini dalam implementasi reformasi regulasi antar kementerian minim koordinasi sehingga mempersulit para pelaku usaha ketika mengurus izin usaha. Seperti contoh, meskipun pelaku usaha sudah mendapatkan badan hukum berupa Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMK) tapi pelaku usaha tersebut belum bisa menjalankan usaha perlu sebuah izin usaha dari kementerian atau departemen terkait. Untuk memperoleh ijin usaha tersebut--banyak mekanisme dan proses yang sangat panjang, bahkan untuk memperoleh ijin edar produk obat - obatan atau makanan saja pelaku usaha memerlukan waktu selama dua tahun. Sementara waktu dua tahun bagi pelaku usaha sebuah investasi yang sangat besar untuk dilakukan dalam membayar berbagai macam kebutuhan operasional. Maka bisa dibilang setelah ijin usaha itu terbat langsung usaha tersebut mati suri karena habisnya modal kerja yang dimiliki. inilah potret realitas yang dialami oleh pelaku usaha.

Untuk itu--dalam mengembangkan iklim usaha di tanah air ini pemerintah tak perlu hanya sekedar "jargon" atau "slogan" saja akan tetapi tetatpi persoalan substansi yang menggerakkan iklim usaha itu harus diselesaikan secara konkret, yakni kemudahan dalam mengurus ijin usaha. Jika kebijakan ini dilakukan kita akan menyakinin penyerapan tenaga kerja akan sangat besar karena kemudahan yang diberikan oleh pemerintah.

Hal ini berbeda sekali dengan realitas yang ada selama ini, sudah ijin susah ditambah dengan aturan pajak yang tiinggi, retribusi dan berbagai pungli diluar nalar akal sehat. Inilah yang melahirkan kebijakan ambiguitas yang dilakukan oleh pemerintah yang harus diperbaiki oleh pemerintah Jokowi. Semoga refleksi pemikiran ini bisa diterima oleh pemeriintah untuk mendorong pelaku usaha bisnis di tanah air ini bisa tumbuh berkembang dengan pesat. Sehingga harapan masyarakat terhadap pemerintah ini bukan jauh api daripada panggang. Semoga.

BERITA TERKAIT

Wisman Peroleh Kemudahan Usai Gempa Lombok

Seorang turis asal Jerman, Barry memberikan kesaksiannya terkait bantuan yang didapatkannya usai gempa besar yang melanda Lombok pada pekan lalu.…

Rumitnya Urus Izin di OJK, Timbulkan Fintech Ilegal

Oleh: Rezkiana Nisaputra Banyaknya syarat yang mesti dipenuhi oleh penyelenggara fintech membuat status perizinan fintech lending kian pelik. Meski banyak…

Lembaga SRO Gelontorkan Dana Rp 75 Miliar - Bentuk Anak Usaha di Bidang IT

NERACA Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Nilai Tambah Ekonomi Nasional

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Bicara ekonomi, industri dan bisnis selalu menarik. Banyak isu penting yang…

Dinamika Politik

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Dinamika politik pencapresan akhirnya terjawab ketika duet pasangan…

Indeks Kemaslahatan Pembangunan Kemiskinan

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekononomi Syariah Salah satu isu  yang kini ditunggu oleh masayarakat di tanah air saat ini…