Perokok Capai 65 Juta orang di Indonesia

NERACA

Jakarta---Kampanye anti tembakau tampaknya menemui “kegagalan”. Alasanya jumlah perokok di Indonesia saat ini dua kali lipat melebihi total jumlah penduduk Malaysia saat ini. "Perkiraan saya, hingga saat ini setidaknya ada 65 juta orang yang merokok setiap hari, jumlah ini jauh lebih besar dibanding dengan total jumlah penduduk Malaysia yang berjumlah sekitar 27 juta," kata Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan di Jakarta,7/2

Abdillah, salah satu pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), mengatakan perokok berusia 15 tahun ke atas mengalami kenaikan hingga 7,7% sejak 1995. "Tahun 1995, jumlah perokok naik 27 persen, sekarang jumlahnya naik sekitar 34,7%," tambahnya

Lebih jauh kata Abdillah, jumlah perokok laki-laki dewasa pada tahun 1995 mencapai 53 persen. Namun, pada tahun 2010, jumlah perokok pria meningkat menjadi 66%. "Jika di tahun 1995 satu dari dua laki-laki dewasa merokok, pada tahun 2010 meningkat menjadi du dari tiga laki-laki dewasa yang merokok," kata Abdillah.

Sementara itu, jumlah perokok perempuan pada tahun 1995 tercatat sebesar 1,7% dan meningkat menjadi. 4,2% pada 2010.

Menurut Abdillah penyebab meningkatnya jumlah perokok di Indonesia karena lemahnya peraturan pengendalian konsumsi rokok. "Lemahnya pengendalian di Indonesia contohnya adalah dengan tidak adanya pelarangan iklan rokok, harga rokok yang murah, dan tidak ada peringatan kesehatan bergambar di bungkus rokok dan belum efektifnya kawasan tanpa rokok," jelas Abdillah.

Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Bogor, No Tobacco Comunnity (NoTc) dituding menerima dana asing sebesar 228 ribu dolar AS atau sekitar Rp 2 miliar, dari Bloomberg Iniative to Reduce Tobbaco Use. Dana itu digunakan NoTc untuk mengampanyekan aksi-aksi anti tembakau. “Kami dapatkan dari laporan pendanaan Bloomberg Iniative to Reduce Tobbaco Use," ujar penulis buku Kriminalisasi Berujung Monopoli, Salamudin Daeng, Kamis (15/12), di Kota Bogor.

Salamudin mengatakan, dana yang diberikan Bloomberg Iniative to Reduce Tobbaco Use merupakan wujud konspirasi asing menguasai industri rokok di Indonesia. Selain itu dia juga menyatakan aliran dana itu sebagai wujud intervensi terhadap kedaulatan nasional Indonesia. Hal Kampanye anti tembakau yang didanai lembaga asing berpotensi menghancurkan nasib buruh rokok Indonesia dan perekonomian nasional. "Pada tahun 2010 terdapat sekitar 30 juta buruh yang bekerja di industri rokok. Dimana industri ini turut menjadi penyumbang pajak terbesar negara Rp 62 triliun," katanya.

Salamudin mengutarakan, dirinya heran dengan aksi anti tembakau yang dilakukan NoTc. Aksi anti tembakau yang mengarah pada penaikan harga cukai tembakau hanya akan menghancurkan industri rokok kecil, namun tidak benar-benar meniadakan industri rokok besar nasional maupun internasional. “Kalau cukai tinggi yang kasihan nasib pekerja rokok rumahan. Lama-lama mereka akan mati,” ujarnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Indonesia-Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indonesia-Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan NERACA Katowice, Polandia - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sabtu, 8…

Rambah Bisnis Air Bersih - RAJA Siapkan Dana Akuisisi US$ 1,6 Juta

NERACA Jakarta – Kembangkan ekspansi bisnis di tahun depan, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) menambah lini bisnis baru di sektor…

Jurnalis Afsel Pelajari Potensi Kerjasama Ekonomi dengan Indonesia

    NERACA   Jakarta - Dalam rangka memperingati 25 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Afrika Selatan, Kedutaan Besar RI (KBRI) di…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Manfaatkan Zakat untuk Pembangunan

      NERACA   Jakarta - Forum Zakat Dunia mengajak kepada semua negara anggotanya untuk mengadopsi zakat sebagai instrumen…

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

Data Penyusutan Lahan Sawah Diragukan

      NERACA   Jakarta - Kalangan Pengamat Pertanian mengomentari peringatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional…