Pelaku Industri Besi dan Baja Hilir Nasional Keluhkan Permendag 22/2018

Pelaku Industri Besi dan Baja Hilir Nasional Keluhkan Permendag 22/2018

NERACA

Jakarta - Sejumlah pelaku industri besi dan baja hilir nasional merasa khawatir akan membanjirnya produk impor di pasar dalam negeri. Hal ini seiring dengan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi dan Baja.

Keluhan terhadap regulasi tersebut, salah satunya datang dari Asosiasi Fastener Indonesia (AFI). Asosiasi yang saat ini anggotanya sekitar 15 perusahaan dengan total menyerap tenaga kerja sebanyak 6.000 orang, di antaranya mereka memproduksi sekrup, baut, mur, paku, dan komponen otomotif.“Kami khawatir akan membanjirnya produk jadi dari industri hilir yang didatangkan oleh importir umum untuk keperluan diperdagangkan,” ujar Ketua AFI Rahman Tamin di Jakarta, Minggu (11/2).

Menurut dia, Permendag 22/2018 yang menghapuskan adanya pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian, diprediksi tidak bisa lagi mengontrol pasokan dan permintaan industri di dalam negeri.“Kami merasa pertimbangan teknis Kemenperin itu masih diperlukan dalam proses importasi besi dan baja,” tutur Rahman.

Apabila dalam pengajuan perizinan impor oleh importir umum tidak dikendalikan, importasi produk jadi dari besi dan baja akan melimpah dan mengancam industri dalam negeri.“Apalagi, pengawasan lartas telah bergeser ke post border,” imbuh dia.

Padahal, kata Rahman, saat ini produksi nasional dari industri besi dan baja turunan sedang berjalan baik dan tengah berencana untuk meningkatkan investasi dan kapasitas pada tahun ini.“Utilisasi kami terus meningkat, dari tahun 2015 sekitar 45 persen, menjadi 55 persen pada 2016, dan naik signifikan sebesar 80 persen tahun 2017. Selanjutnya, nilai penjualan kami mencapai Rp3,2 triliun per tahun dan kami juga menargetkan tambah investasi sebesar Rp300 miliar tahun ini,” ungkap dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Yusman menjelaskan, kebijakan baru Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito tersebut, yang ditandatangani pada 10 Januari 2018, dianggap blunder dan perlu ditinjau ulang. Permendag 22/2018 merupakan perubahan ketiga dari Permendag Nomor 82 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.

“Pertimbangan teknis Kemenperin seharusnya menjadi syarat utama, apakah boleh atau tidaknya impor bahan baku, karena Kemenperin adalah institusi yang sangat menguasai data antara kebutuhan dan suplai produk industri baja turunan dalam negeri,” papar dia.

Dia pun menilai, kebijakan Permendag 22/2018 tidak mencerminkan keberpihakan terhadap industri dalam negeri. Padahal, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sedang fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri nasional.

Bahkan, melalui kebijakan hilirisasi industri mampu membawa efek yang luas berupa peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor. Apalagi, Indonesia tengah menargetkan produksi 10 juta ton baja pada tahun 2025.

“Sudah seharusnya Bapak Presiden segera turun tangan untuk meninjau dan mengoreksi kebijakan yang sudah terlanjur dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Kami berharap, pemerintah terus melindungi kepentingan industri dalam negeri agar bisa tumbuh sehat dan berdaya saing untuk ikut berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas dia. Mohar

BERITA TERKAIT

Kampanye Pilkada 2018 - Ini Dia Visi, Misi dan Program Pak Dirman Menuju Kursi Gubernur Jateng

Kampanye Pilkada 2018 Ini Dia Visi, Misi dan Program Pak Dirman Menuju Kursi Gubernur Jateng NERACAJakarta – Genderang kampanye Pemilihan…

PRI 2018 Hadirkan Hiburan 100 Band

Mengulang kesuksesan menggelar pekan raya Indonesia (PRI) di tahun sebelumnya, kali ini Indonesia International Expo (IIE) kembali menggelar pameran PRI…

Hingga Januari, Defisit APBN 2018 Rp37,1 triliun

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp101,4 triliun atau…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menteri Pertahanan RI - Industri Pertahanan Lokal Lakukan Terobosan Teknologi

Ryamizard Ryacudu  Menteri Pertahanan RI Industri Pertahanan Lokal Lakukan Terobosan Teknologi Jakarta - Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menilai industri…

CSDS: KPK Buka Partisipasi Publik Berantas Korupsi

CSDS: KPK Buka Partisipasi Publik Berantas Korupsi NERACA Jakarta - Peneliti Center for Strategic Development Studies (CSDS) Drs Sapto Waluyo,…

Tatalogam Ambil Langkah Hukum Pemalsuan Merek Taso

Tatalogam Ambil Langkah Hukum Pemalsuan Merek Taso  NERACA Jakarta - PT Tatalogam Lestari produsen rangka atap baja ringan dan genteng…