Dana Kampanye Harus Dikelola Transparan-Akuntabel

Dana Kampanye Harus Dikelola Transparan-Akuntabel

NERACA

Jakarta - Dana kampanye yang digunakan harus dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan UU Pilkada meminta pasangan calon menggunakan dana kampanye secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa penggunaan serta pembatasan dana dalam acara-acara kampanye sudah diatur oleh regulasi yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia mencontohkan untuk kampanye dalam bentuk rapat umum, penghitungan dilakukan dengan menghitung jumlah peserta dikali frekuensi kegiatan, kemudian dikali standar biaya daerah.

Selain itu, ujar dia, apabila paslon menggunakan jasa konsultan, ini juga sudah diatur pembatasan biayanya."Pembatasan penggunaan dana kampanye ditetapkan oleh KPUD Provinsi dan kabupaten/kota dengan berkoordinasi dengan parpol pengusung paslon. Kalau ketentuan ini dilanggar, sanksinya bisa pembatalan sebagai calon," papar Hetifah dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/2).

Dia juga mengingatkan pasangan calon untuk dapat melakukan pembukuan dana kampanye sejak awal masa kampanye agar lebih mudah dalam melaporkan dana kampanye yang akan diaudit oleh KPU.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti persoalan pendanaan sumbangan kampanye pemilu yang dinilai berpotensi menimbulkan korupsi politik, yang tidak jauh berbeda antara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif.

Siaran pers ICW, Minggu (14/1), menyatakan, dalam hal pendanaan kampanye, problem regulasinya serupa, seperti dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan tentang batasan maksimum untuk calon presiden juga ternyata meningkat secara drastis.

Sumbangan perorangan maksimum meningkat menjadi sebesar Rp2,5 miliar dari sebelumnya Rp1 miliar, dan sumbangan badan usaha menjadi Rp25 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar.

ICW menyayangkan bahwa tidak ada argumentasi kuat dalam risalah pembahasan UU Pemilu yang mendasari kenaikan dalam jumlah yang besar tersebut. Sama seperti yang terjadi dalam pilkada, di mana batasan sumbangan juga mengalami kenaikan. LSM antikorupsi itu berpendapat bahwa naiknya batas sumbangan akan semakin mempermudah pemodal dan pemburu rente untuk masuk mendanai dan mengikat kandidat.

Selain itu, pemberian modal kampanye dalam jumlah besar dan mengikat dinilai juga telah banyak terjadi pada pemilu sebelumnya dengan trik dan modus tertentu, namun bersifat ilegal karena batasan tidak setinggi sekarang.

ICW mengemukakan, berkaca pada pemilu sebelumnya tahun 2014, sistem proporsional terbuka memiliki beberapa kelemahan karena banyak tidak disertai dengan integritas kandidat dan pengawasan pemilu yang kuat. Sedangkan masalah terbesar yang dihadapi dinilai adalah potensi politik uang dari kandidat kepada masyarakat. Ant

BERITA TERKAIT

Lawan Kampanye Hitam dari Medsos

NERACA Bogor- Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Wibawa menegaskan, banyak konten di media yang biasanya berseliweran di jagat maya baik positif…

Literasi Investasi Mahasiswa Harus Ditingkatkan

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kantor perwakilan Surakarta menyatakan, literasi keuangan dan investasi di kalangan mahasiswa harus ditingkatkan karena sektor…

Luhut: Dubes Harus Mampu Berikir “Out of The Box” - EKSPOR MOBIL RI KE VIETNAM MULAI TERANCAM

Jakarta-Menko bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menilai, Indonesia harus menjalankan politik luar negeri yang lebih ofensif, dengan tetap mengedepankan kepentingan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Mantan Ketua MK - Pasal Penghinaan Parlemen Berlebihan

Mahfud MD Mantan Ketua MK Pasal Penghinaan Parlemen Berlebihan Yogyakarta - Pakar Hukum Tatanegara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi…

DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur

DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur NERACA Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta aparat Kepolisian memproses secara hukum kelalaian…

Presiden Tidak Akan Tanda Tangani UU MD3

Presiden Tidak Akan Tanda Tangani UU MD3 NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani revisi Undang-Undang No 17…