Ketua DPR RI - Klinik "E-LHKPN" Permudah Pelaporan Harta Kekayaan

Bambang Soesatyo

Ketua DPR RI

Klinik "E-LHKPN" Permudah Pelaporan Harta Kekayaan

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan klinik Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Elektronik atau "e-LHKPN" yang didirikannya, akan mempermudah anggota DPR melaporkan harta kekayaannya untuk memenuhi asas keterbukaan dan transparansi.

"Peresmian klinik 'e-LHKPN' tujuannya mempermudah anggota DPR melaporkan LHKPN miliknya apabila ada perubahan dengan cukup mengisi secara 'online' dan tidak perlu secara manual," kata Bambang di Jakarta, Senin (12/2).

Dia mengatakan klinik tersebut mempermudah anggota DPR apabila mereka membeli atau ada perubahan aset, yaitu cukup mencantumkan nomor sertifikat, nilainya, dan alamat lengkapnya sehingga tidak perlu mengirimkan foto copy sertifikatnya. Menurut dia, KPK sudah memiliki program LHKPN Elektronik sehingga DPR tertarik agar mendirikan klinik tersebut di parlemen.

"Ketika anggota DPR membeli kendaraan, mereka tidak perlu mengirimkan foto copy BPKB dan STNK namun hanya mencantumkan nomor polisi, nomor mesin, dan alamat secara 'online'," ujar dia.

Bambang mengatakan klinik tersebut sebagai upaya memperbaiki citra dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR. Dia mengatakan pimpinan KPK mengatakan kepadanya dan menyambut baik langkah DPR karena sebagai bentuk ketanggapan dalam membantu anggota DPR dalam meningkatkan kesadaran mengenai LHKPN.

"Pimpinan KPK menyambut baik dan senang DPR tanggap dan membantu anggotanya tingkatkan kesadaran. LHKPN dengan sistem 'online' jauh lebih mudah dan murah," kata dia.

Selain itu menurut dia, DPR juga meresmikan pusat pengaduan masyarakat yang dilakukan semi manual dan elektronik yang diterima lalu diteruskan ke komisi terkait. Bambang mengatakan sistem pengaduan masyarakat itu telah dibuatkan aplikasinya sehingga masyarakat bisa cek dan bisa mengakses Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan komisi-komisi."Tiap rapat komisi ada kamera sehingga dapat dilihat secara 'real time' kecuali rapat tertutup," ujar dia. Ant

BERITA TERKAIT

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital - Ketua KPPU

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital Ketua KPPU NERACA Padang – Ketua Komisi Pengawas Persaingan…

Ketua DPR - Kritik Adalah “Vitamin" Bagi DPR

Bambang Soesatyo Ketua DPR  Kritik Adalah “Vitamin" Bagi DPR Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa kritik yang…

Karyawan Telkomsel Bangun Jembatan Berdaya - Permudah Akses Masyarakat di Pelosok Garut

Sebagai wujud kepedulian bagi masyarakat sekitar tempat beroperasi, Telkomsel bersinergi bersamaan salah satu komunitas keagamaan karyawan, Majelis Taklim Telkomsel (MTT)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Mantan Ketua MK - Pasal Penghinaan Parlemen Berlebihan

Mahfud MD Mantan Ketua MK Pasal Penghinaan Parlemen Berlebihan Yogyakarta - Pakar Hukum Tatanegara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi…

DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur

DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur NERACA Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta aparat Kepolisian memproses secara hukum kelalaian…

Presiden Tidak Akan Tanda Tangani UU MD3

Presiden Tidak Akan Tanda Tangani UU MD3 NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani revisi Undang-Undang No 17…