Ketua DPR RI - Klinik "E-LHKPN" Permudah Pelaporan Harta Kekayaan

Bambang Soesatyo

Ketua DPR RI

Klinik "E-LHKPN" Permudah Pelaporan Harta Kekayaan

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan klinik Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Elektronik atau "e-LHKPN" yang didirikannya, akan mempermudah anggota DPR melaporkan harta kekayaannya untuk memenuhi asas keterbukaan dan transparansi.

"Peresmian klinik 'e-LHKPN' tujuannya mempermudah anggota DPR melaporkan LHKPN miliknya apabila ada perubahan dengan cukup mengisi secara 'online' dan tidak perlu secara manual," kata Bambang di Jakarta, Senin (12/2).

Dia mengatakan klinik tersebut mempermudah anggota DPR apabila mereka membeli atau ada perubahan aset, yaitu cukup mencantumkan nomor sertifikat, nilainya, dan alamat lengkapnya sehingga tidak perlu mengirimkan foto copy sertifikatnya. Menurut dia, KPK sudah memiliki program LHKPN Elektronik sehingga DPR tertarik agar mendirikan klinik tersebut di parlemen.

"Ketika anggota DPR membeli kendaraan, mereka tidak perlu mengirimkan foto copy BPKB dan STNK namun hanya mencantumkan nomor polisi, nomor mesin, dan alamat secara 'online'," ujar dia.

Bambang mengatakan klinik tersebut sebagai upaya memperbaiki citra dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR. Dia mengatakan pimpinan KPK mengatakan kepadanya dan menyambut baik langkah DPR karena sebagai bentuk ketanggapan dalam membantu anggota DPR dalam meningkatkan kesadaran mengenai LHKPN.

"Pimpinan KPK menyambut baik dan senang DPR tanggap dan membantu anggotanya tingkatkan kesadaran. LHKPN dengan sistem 'online' jauh lebih mudah dan murah," kata dia.

Selain itu menurut dia, DPR juga meresmikan pusat pengaduan masyarakat yang dilakukan semi manual dan elektronik yang diterima lalu diteruskan ke komisi terkait. Bambang mengatakan sistem pengaduan masyarakat itu telah dibuatkan aplikasinya sehingga masyarakat bisa cek dan bisa mengakses Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan komisi-komisi."Tiap rapat komisi ada kamera sehingga dapat dilihat secara 'real time' kecuali rapat tertutup," ujar dia. Ant

BERITA TERKAIT

Mantan Ketua KPK - Korupsi Merusak Mental dan Budaya

Abraham Samad Mantan Ketua KPK Korupsi Merusak Mental dan Budaya Manado - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad…

Anggota DPR: Usut Semua yang Terlibat - Kasus SKL BDNI

Anggota DPR: Usut Semua yang Terlibat Kasus SKL BDNI NERACA Jakarta – Para pejabat yang diindikasi terlibat kasus di masa…

Wakil Ketua MPR - Pancasila Sudah Sangat Islami

Mahyudin Wakil Ketua MPR  Pancasila Sudah Sangat Islami Balikpapan - Wakil Ketua MPR Mahyudin menegaskan bahwa Pancasila dan UUD'45 merupakan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Personil Polri Ikuti Tes Seleksi Penyidik KPK

Personil Polri Ikuti Tes Seleksi Penyidik KPK NERACA Jakarta - Sejumlah personil Polri masih harus mengikuti tes agar dapat mengisi…

KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan

KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan NERACA Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Komisi Yudisial (KY) dalam…

KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan

KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan NERACA Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Komisi Yudisial (KY) dalam…