Ketua DPR RI - Klinik "E-LHKPN" Permudah Pelaporan Harta Kekayaan

Bambang Soesatyo

Ketua DPR RI

Klinik "E-LHKPN" Permudah Pelaporan Harta Kekayaan

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan klinik Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Elektronik atau "e-LHKPN" yang didirikannya, akan mempermudah anggota DPR melaporkan harta kekayaannya untuk memenuhi asas keterbukaan dan transparansi.

"Peresmian klinik 'e-LHKPN' tujuannya mempermudah anggota DPR melaporkan LHKPN miliknya apabila ada perubahan dengan cukup mengisi secara 'online' dan tidak perlu secara manual," kata Bambang di Jakarta, Senin (12/2).

Dia mengatakan klinik tersebut mempermudah anggota DPR apabila mereka membeli atau ada perubahan aset, yaitu cukup mencantumkan nomor sertifikat, nilainya, dan alamat lengkapnya sehingga tidak perlu mengirimkan foto copy sertifikatnya. Menurut dia, KPK sudah memiliki program LHKPN Elektronik sehingga DPR tertarik agar mendirikan klinik tersebut di parlemen.

"Ketika anggota DPR membeli kendaraan, mereka tidak perlu mengirimkan foto copy BPKB dan STNK namun hanya mencantumkan nomor polisi, nomor mesin, dan alamat secara 'online'," ujar dia.

Bambang mengatakan klinik tersebut sebagai upaya memperbaiki citra dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR. Dia mengatakan pimpinan KPK mengatakan kepadanya dan menyambut baik langkah DPR karena sebagai bentuk ketanggapan dalam membantu anggota DPR dalam meningkatkan kesadaran mengenai LHKPN.

"Pimpinan KPK menyambut baik dan senang DPR tanggap dan membantu anggotanya tingkatkan kesadaran. LHKPN dengan sistem 'online' jauh lebih mudah dan murah," kata dia.

Selain itu menurut dia, DPR juga meresmikan pusat pengaduan masyarakat yang dilakukan semi manual dan elektronik yang diterima lalu diteruskan ke komisi terkait. Bambang mengatakan sistem pengaduan masyarakat itu telah dibuatkan aplikasinya sehingga masyarakat bisa cek dan bisa mengakses Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan komisi-komisi."Tiap rapat komisi ada kamera sehingga dapat dilihat secara 'real time' kecuali rapat tertutup," ujar dia. Ant

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua MPR RI - Bangsa Indonesia Agar Komit Jaga Pancasila-NKRI

Ahmad Basarah Wakil Ketua MPR RI Bangsa Indonesia Agar Komit Jaga Pancasila-NKRI Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah…

Ketua BKBM: Kemaritiman Sediakan 45 Juta Lapangan Kerja

NERACA Jakarta - Ketua Badan Kerjasama Usaha Bidang Maritim (BKBM) Rokhmin Dahuri mengatakan bahwa sektor kemaritiman memiliki potensi lapangan kerja…

DPR Desak Pemerintah Atasi Problem Beras Medium

NERACA Jakarta – Pemerintah diminta perlu benar-benar memastikan ketersediaan beras medium di tengah-tengah masyarakat di berbagai daerah agar dapat menghentikan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Idrus Bantah Terima Uang untuk Keperluan Umrah

Idrus Bantah Terima Uang untuk Keperluan Umrah NERACA Jakarta - Mantan Menteri Sosial Idrus Marham (IM) membantah menerima 50.000 dolar…

Setujui Skema Restrukturisasi, Kominfo Pastikan Tak Cabut Izin Frekuensi Bolt dan First Media

Setujui Skema Restrukturisasi, Kominfo Pastikan Tak Cabut Izin Frekuensi Bolt dan First Media NERACA Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika…

KPK Temukan Indikasi Kebocoran Pajak Batu Bara

KPK Temukan Indikasi Kebocoran Pajak Batu Bara NERACA Samarinda - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan indikasi kebocoran pajak penjualan…