Ketua DPR RI - Klinik "E-LHKPN" Permudah Pelaporan Harta Kekayaan

Bambang Soesatyo

Ketua DPR RI

Klinik "E-LHKPN" Permudah Pelaporan Harta Kekayaan

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan klinik Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Elektronik atau "e-LHKPN" yang didirikannya, akan mempermudah anggota DPR melaporkan harta kekayaannya untuk memenuhi asas keterbukaan dan transparansi.

"Peresmian klinik 'e-LHKPN' tujuannya mempermudah anggota DPR melaporkan LHKPN miliknya apabila ada perubahan dengan cukup mengisi secara 'online' dan tidak perlu secara manual," kata Bambang di Jakarta, Senin (12/2).

Dia mengatakan klinik tersebut mempermudah anggota DPR apabila mereka membeli atau ada perubahan aset, yaitu cukup mencantumkan nomor sertifikat, nilainya, dan alamat lengkapnya sehingga tidak perlu mengirimkan foto copy sertifikatnya. Menurut dia, KPK sudah memiliki program LHKPN Elektronik sehingga DPR tertarik agar mendirikan klinik tersebut di parlemen.

"Ketika anggota DPR membeli kendaraan, mereka tidak perlu mengirimkan foto copy BPKB dan STNK namun hanya mencantumkan nomor polisi, nomor mesin, dan alamat secara 'online'," ujar dia.

Bambang mengatakan klinik tersebut sebagai upaya memperbaiki citra dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR. Dia mengatakan pimpinan KPK mengatakan kepadanya dan menyambut baik langkah DPR karena sebagai bentuk ketanggapan dalam membantu anggota DPR dalam meningkatkan kesadaran mengenai LHKPN.

"Pimpinan KPK menyambut baik dan senang DPR tanggap dan membantu anggotanya tingkatkan kesadaran. LHKPN dengan sistem 'online' jauh lebih mudah dan murah," kata dia.

Selain itu menurut dia, DPR juga meresmikan pusat pengaduan masyarakat yang dilakukan semi manual dan elektronik yang diterima lalu diteruskan ke komisi terkait. Bambang mengatakan sistem pengaduan masyarakat itu telah dibuatkan aplikasinya sehingga masyarakat bisa cek dan bisa mengakses Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan komisi-komisi."Tiap rapat komisi ada kamera sehingga dapat dilihat secara 'real time' kecuali rapat tertutup," ujar dia. Ant

BERITA TERKAIT

OJK Permudah Aturan IPO Perusahaan Starup - Genjot Pertumbuhan Devisa

NERACA Jakarta – Komitmen mendukung pertumbuhan industri pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengeluarkan relaksasi aturan untuk mempermudah perusahaan…

Ketua Mahkamah Konstitusi - 2019 Jadi Tahun Pertaruhan Bagi MK

Anwar Usman Ketua Mahkamah Konstitusi 2019 Jadi Tahun Pertaruhan Bagi MK NERACA Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman…

DPR Berharap Syafruddin Jauhkan PNS dari Korupsi

DPR Berharap Syafruddin Jauhkan PNS dari Korupsi NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap Menteri Pendayagunaan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Fayakhun Didakwa Terima Suap 911.480 Dolar AS

Fayakhun Didakwa Terima Suap 911.480 Dolar AS NERACA Jakarta - Anggota Komsi I DPR dari fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi…

Saksi Ahli: Misrepresentasi Harus Dibuktikan di Pengadilan

Saksi Ahli: Misrepresentasi Harus Dibuktikan di Pengadilan NERACA Jakarta - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang perkara dugaan…

Hakim Agung Non-Karir yang Dibutuhkan

Hakim Agung Non-Karir yang Dibutuhkan NERACA Jakarta - Komisi Yudisial kembali membuka pendaftaran calon hakim agung pada 2018 untuk memenuhi…