Zakat Urusan Privat

Polemik usulan potongan gaji untuk zakat datang dari Kementerian Agama (Kemenag) memang masih dalam proses di kementerian tersebut. Pasalnya, potensi potongan gaji PNS untuk zakat bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat bisa terkumpul sekitar Rp10 triliun setiap tahun. Namun di sisi lain, urusan zakat pada hakikatnya merupakan ranah privat. Artinya, negara tidak repot mengatur lagi. Bukankah selama ini sudah ada Badan Zakat Nasional (Baznas)?

Celakanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang baru meraih pengahrgaan dunia sebagai Best Minister in the World Award di World Government Summit ikut mempertimbangkan usulan Kemenag tersebut. Padahal, Menkeu belum sepenuhnya memahami kepentingan usulan Kemenag itu, bahkan Presiden Jokowi sempat mengatakan, dan memastikan usulan tersebut masih sebatas wacana.

Namun, di luar pro dan kontra dari kebijakan pemerintah itu, rencana potongan gaji PNS untuk membayar zakat itu bakal menambah daftar potongan wajib gaji para PNS yang sudah berjalan selama ini. Tapi tidak semua PNS setuju dengan program Kemenag yang kontroversial tersebut.

Persoalannya, pemerintah tidak serta merta melakukan pemotongan zakat, melainkan harus meminta persetujuan dahulu dari PNS yang bersangkutan. Jika ternyata akhirnya potongan zakat itu bukan bersifat wajib, lha kenapa pemerintah harus repot-repot melakukan pemotongan gaji PNS hanya sekedar untuk zakat.

Saat ini, sudah banyak potongan wajib pada gaji PNS yang cukup mengurangi pendapatannya (take home pay). Namun, di balik potongan-potongan itu mempunyai manfaat yang signifikan bagi para PNS di kemudian hari. Seperti program pension, PNS akan mendapatkan sejumlah hak atau insentif dari pemerintah, melalui PT Taspen. Rinciannya antara lain hak mendapatkan uang pensiun pertama dan pensiun bulanan, uang pensiun terusan bagi keluarganya dalam jangka waktu tertentu.

Kemudian, ada juga manfaat uang duka wafat kepada keluarga atau ahli waris sebanyak tiga kali penghasilan terakhir, uang pensiun bagi janda/duda/anak karena penerima pensiun meninggal dunia, dan uang kekurangan pensiun.

Karena itu, potongan gaji saat ini seperti tunjangan hari tua (THT) akan bermanfaat di masa tua. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25/1981 tentang asuransi sosial pegawai negeri, program THT yang dikelola PT Taspen adalah program asuransi yang terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.

Asuransi dwiguna adalah asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun, atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Sementara itu, asuransi kematian adalah asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta apabila isteri/suami/anak meninggal dunia, atau sebaliknya bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia.

Terakhir, PNS mendapatkan manfaat dari BPJS Kesehatan. Kendati setiap PNS mendapatkan manfaat yang sama, tetap ada sedikit perbedaan di antara golongan PNS, yakni ketika rawat inap. Untuk PNS golongan III dan IV, mereka mendapatkan kamar perawatan kelas I, atau kamar yang biasa diisi 2-4 pasien. Sementara itu, PNS golongan I dan II mendapatkan kamar kelas II atau kamar yang biasa diisi 3-5 pasien.

Potongan-potongan wajib pada gaji PNS saat ini memang tak sedikit. Namun, bermanfaat bagi PNS di kemudian hari, termasuk potongan zakat yang tak hanya bagi diri PNS, tapi juga buat kepentingan yang lebih luas.

Selain itu, Kemenag harusnya menyadari bahwa masih banyak PNS yang menerima gaji (setelah potongan wajib) selama ini, masih dalam kondisi pas-pasan. Lantas kalau zakat yang besarnya 2,5% dipotong langsung dari gajinya, tentu akan merepotkan lagi PNS yang bersangkutan.

Menurut hemat kami, usulan Kemenag tersebut sebaiknya ditarik kembali saja. Persoalannya akan menimbulkan kompleksitas beban hidup PNS, apalagi kondisi daya beli masyarakat termasuk PNS secara keseluruhan saat ini belum memperlihatkan perbaikan yang signifikan.

BERITA TERKAIT

NU Care-LAZISNU Siap Kelola Dana Zakat yang Dihimpun BAZNAS

Jakarta, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggandeng Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbasis Ormas. Enam LAZ Ormas di antaranya NU Care-LAZIS…

Kontroversi Zakat ASN

Sampai saat ini, draf peraturan mengenai pemotongan gaji ASN untuk zakat belum matang tetapi sudah tersebar di publik dan isu…

Tinjau Ulang Zakat Potong Gaji ASN

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini meminta peninjauan ulang soal kebijakan pemerintah yang akan memotong langsung gaji…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Birokrasi Perizinan vs Kinerja Aparat

Proses percepatan perizinan berusaha dan berinvestasi di Indonesia tampaknya mudah diucapkan, namun sangat sulit diterapkan realisasinya di lapangan. Pasalnya, hingga…

Hapuskan PSO KRL!

Manajemen PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) berharap pemberian subsidi kewajiban pelayanan publik (public service obligation-PSO) untuk KRL Jabodetabek bisa dikurangi.…

Kontroversi SMI Award

Baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) meraih Penghargaan “Menteri Terbaik” di Dunia (Best Minister in the World Award)…