LAMBANNYA REFORMASI BIROKRASI - CIPS: Investor Keluhkan Regulasi Berbelit-belit

Jakarta-Peneliti CIPS mengungkapkan, regulasi yang panjang yang berbelit-belit sudah sering dikeluhkan oleh calon investor saat akan berinvestasi di Indonesia. Untuk itu, penyederhanaan regulasi menjadi hal yang harus dilakukan pemerintah jika ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif.

NERACA

Menurut peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri, hambatan yang paling sering ditemui oleh calon investor adalah terlalu banyaknya regulasi dan rantai birokrasi yang sangat panjang. Terdapat 69 regulasi untuk pendaftaran menjadi bisnis legal. Hal ini masih diikuti dengan adanya izin bangunan, izin gangguan (masih diberlakukan di beberapa daerah). Hal ini berdampak pada minat investor di awal untuk membuka bisnis di Indonesia.

“Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi terkait regulasi-regulasi ini. Dengan adanya evaluasi, pemerintah bisa merumuskan mana langkah-langkah yang efektif dan mana yang tidak. Terkadang regulasi satu dengan lainnya tumpang tindih dan berakibat pada waktu yang terbuang saat mengurusnya,” ujar Novani dalam keterangan tertulisnya diterima Neraca, akhir pekan lalu.

Menurut dia, pemerintah harus meningkatkan koordinasi antara Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri, perda dan peraturan Lembaga. Hal ini wajib diselaraskan terlebih dulu supaya tidak tumpang tindih. Setelah proses ini, pemerintah juga harus memperhatikan mempelajari efektivitas berbagai peraturan tadi supaya bisa merevisi dan menghapus peraturan yang tidak perlu.

Selain memangkas beberapa aturan yang menghambat, sebenarnya pemerintah dapat memberikan insentif kepada para pelaku usaha dengan tidak mewajibkan adanya modal awal yang harus disetor (0 minimum-paid capital), akses kredit perbankan yang lebih mudah dan dibentuknya sistem pendaftaran dan pengurusan dokumen lainnya (NPWP) secara online.

Namun sayangnya, menurut Novani,  sistem pendaftaran online ini tidak berlaku secara efektif untuk peraturan di daerah. Di beberapa wilayah masih banyak ditemukan sistem pemeriksaan dokumen secara fisik yang mewajibkan calon pelaku bisnis mendatangi kantor pelayanan untuk proses registrasi bisnis.

Bagaimanapun, potensi investasi di Indonesia tidak lagi dapat dipandang sebelah mata. Faktor penghitung GDP ini mampu memberikan kontribusi pada nilai GDP di Indonesia lebih dari 50% dalam lima tahun terakhir. Hal ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia banyak berasal dari dunia usaha yang berkembang.  Pentingnya sektor investasi di Indonesia perlu dibarengi dengan adanya peraturan pemerintah yang mendukung dan mempermudah pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis mereka di dalam negeri.

“Dengan memberikan kemudahan berinvestasi ini, diharapkan akan meningkatkan iklim investasi lebih baik sehingga mampu merangsang usaha baru yang dapat berkembang di Indonesia. Dengan semakin banyaknya jumlah investasi di Idonesia diharapkan mampu meningkatkan GDP secara agregat yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya daya saing nasional,” ujar Novani.

Baru-baru ini Mendagri Tjahjo Kumolo menghapus 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dianggap menghambat kemudahan berinvestasi di Indonesia. Hal ini layak diapresiasi sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Tanah Air. Indonesia saat ini berada di peringkat ke-72 dalam Ease of Doing Business (EODB) Index yang dikeluarkan oleh World Bank pada 2017 lalu. Posisi sebelumnya adalah di peringkat ke-91.

Lambannya Reformasi

Secara terpisah,  mantan Menkeu M. Chatib Basri mengungkapkan proses reformasi ekonomi lainnya berjalan sangat lamban, terutama reformasi generasi kedua. Hal-hal yang menyebabkan lambannya reformasi generasi kedua ini antara lain adalah reformasi birokrasi dan perbaikan layanan publik. Indonesia adalah negara demokrasi yang relatif muda dan dihuni oleh jumlah populasi yang besar. Indonesia juga memiliki dinamika politik yang dinamis dan kelompok kepentingan khusus yang kuat.

Chatib mengatakan, sangat penting untuk memahami sistem politik di Indonesia sebelum mempelajari reformasi ekonominya. Presiden dan anggota parlemen sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Menggunakan sistem presidensiil multi partai menyebabkan partai-partai yang memiliki suara mayoritas juga memiliki suara dalam pengambilan kebijakan.

“Walaupun memegang kekuasaan eksekutif, kekuatan Presiden menjadi terbatas karena harus berkompromi dengan partai-partai tersebut untuk memutuskan sebuah kebijakan. Hal ini juga berlaku saat Presiden akan menerapkan Undang-Undang,” ujarnya.

Mantan Kepala BKPM itu juga mengatakan, Indonesia memiliki sederet teknokrat yang mampu berkontribusi pada reformasi ekonomi. Secara umum, teknokrat memainkan peran penting dalam membentuk reformasi saat krisis terjadi. Saat sebuah krisis melanda, para politisi memberi teknokrat ruangan dan dukungan untuk memperbaiki kondisi. Tapi dalam situasi ekonomi yang baik, politisi enggan mengorbankan modal politik mereka dengan mengadopsi kebijakan yang tidak populer, meski penting dalam jangka panjang.

Kebijakan ekonomi yang diambil seringkali berdampak langsung pada masyarakat miskin. Sebagai akibat langsung kenaikan harga BBM pada 2013 lalu, inflasi meningkat secara signifikan. Kenaikan harga BBM berdampak pada daya beli, terutama di kalangan masyarakat miskin. Salah satunya adalah mengubah sistem impor daging sapi proteksionis dari satu kuota menjadi tarif, dan menurunkan tarif impor kedelai menjadi 0%. Kebijakan ini diberlakukan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya harga daging sapi dan kedelai pada Juli – Agustus di tahun tersebut.

“Seperti di banyak negara, perlindungan impor dan kuota sangat sensitif dan melibatkan berbagai masalah ekonomi politik. Ada dua perspektif utama dalam Rapat Kabinet. Pandangan pertama menyatakan bahwa sistem proteksi kuota diperlukan untuk melindungi produsen lokal, dan mekanisme yang ada cukup memadai, dan perlu diimplementasikan dengan lebih baik, terutama didukung oleh Menteri Pertanian dan Perdagangan. Pandangan kedua adalah bahwa sistem proteksi menimbulkan masalah, dan harus dilepas dan diganti dengan sistem tarif, dan jika dibandingkan dengan kedelai, tarif impor harus dipotong menjadi 0%.,” ujarnya saat berbicara sebagai keynote address dalam Asia Liberty Forum 2018 di Jakarta, Sabtu (10/2).

Pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau selalu menjadi permasalahan di Indonesia. Orang miskin adalah pihak yang paling terdampak dari tingginya harga pangan.  Proporsi belanja terbesar oleh orang miskin adalah pada makanan. Oleh sebab itu, penurunan harga pangan dengan membuka impor dan mengubah sistem dari kuota menjadi tarif akan meningkatkan daya beli masyarakat miskin.

Dia memaparkan, setelah melewati beberapa Rapat Kabinet, akhirnya Presiden Yudhoyono sepakat untuk menghapus kuota daging sapi dan menurunkan tarif impor kedelai. Menteri Perdagangan kemudian mengeluarkan peraturan yang menghapus kuota daging sapi dan menggantinya dengan sistem harga preferensial, di mana harga daging sapi ditetapkan di bawah tingkat tertentu (Rp 76.000) dan Menteri Keuangan, sesuai dengan Menteri Pertanian, memotong tarif impor kedelai menjadi 0%.

Reformasi, lanjutnya, bukanlah proses yang mudah. Teori ekonomi tidak selalu bisa diterapkan dalam hal seperti ini. Selain itu, masih banyak kekurangan penelitian yang menjelaskan bagaimana melakukan reformasi di negara-negara berkembang dengan institusi yang kurang mapan. Selain itu, reformasi juga harus dilakukan dalam politik dan institusi yang ada.

Ekonom UI itu mengingatkan, jika reformasi hanya dapat dilakukan dengan mengubah pengaturan politik dan kelembagaan, Indonesia harus menunggu terlalu lama agar semua institusi siap. Karena itu, kalau institusi menyerupai "Jurassic Park", kebijakan "Star Wars" yang canggih tidak sesuai.

“Dengan demikian, reformasi harus disesuaikan Reformasi bisa dimulai dengan sesuatu yang sangat sederhana yang berada dalam kendali kita, namun memiliki efek yang relatif besar atau keuntungan marjinal. Pada akhirnya, reformasi adalah sebuah seni dalam implementasi kebijakan,” ujarnya.

Pada bagian lain, konsultan properti internasional Jones Lang LaSalle (JLL) menginginkan tahun politik seperti 2018 yang dipenuhi dengan perhelatan pilkada di berbagai daerah, jangan sampai mengganggu realisasi investasi sektor properti nasional. "Menjelang tahun politik, diharapkan realisasi investasi tidak terganggu sehingga tetap stabil," kata Country Head JLL Indonesia Todd Lauchlan dalam rilisnya di Jakarta, pekan lalu.

Menurut dia, secara umum sepanjang 2017 dinilai mampu memberikan kesan bahwa bisnis properti di Indonesia masih menarik, yang ditandai dengan tingkat permintaan yang mulai membaik khususnya dalam investasi sektor perkantoran.

Selain itu, ia juga melihat sejumlah investor dari beberapa negara Asia seperti Jepang, Tiongkok, dan Singapura masih menunjukkan minat yang cukup tinggi untuk berinvestasi pada sektor properti di Indonesia, seperti logistik dan residensial.

Asia Liberty Forum adalah forum internasional yang digagas oleh Atlas Network, sebuah lembaga kajian yang berasal dari Amerika Serikat. Terhubung dengan lebih dari 450 think tank di lebih dari 100 negara, Atlas Network menggelar beberapa forum regional, salah satunya adalah Asia Liberty Forum untuk wilayah Asia. bari/mohar/fba

 

BERITA TERKAIT

DUGAAN KORUPSI DANA KREDIT DI LPEI: - Kejagung Ingatkan 6 Perusahaan Terindikasi Fraud

Jakarta-Setelah mengungkapkan empat perusahaan berpotensi fraud, Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin mengungkapkan ada enam perusahaan lagi yang berpeluang fraud dalam kasus…

Jakarta Jadi Kota Bisnis Dunia Perlu Rencana Jangka Panjang

NERACA Jakarta – Pasca beralihnya ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan membuat status Jakarta berubah menjadi kota bisnis.…

LAPORAN BPS: - Februari 2024, Kelapa Sawit Penopang Ekspor

NERACA Jakarta –  Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor sektor pertanian pada Februari 2024 mengalami peningkatan sebesar 16,91 persen…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

DUGAAN KORUPSI DANA KREDIT DI LPEI: - Kejagung Ingatkan 6 Perusahaan Terindikasi Fraud

Jakarta-Setelah mengungkapkan empat perusahaan berpotensi fraud, Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin mengungkapkan ada enam perusahaan lagi yang berpeluang fraud dalam kasus…

Jakarta Jadi Kota Bisnis Dunia Perlu Rencana Jangka Panjang

NERACA Jakarta – Pasca beralihnya ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan membuat status Jakarta berubah menjadi kota bisnis.…

LAPORAN BPS: - Februari 2024, Kelapa Sawit Penopang Ekspor

NERACA Jakarta –  Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor sektor pertanian pada Februari 2024 mengalami peningkatan sebesar 16,91 persen…