Calon Gubernur BI Harus Bersih dari Pengaruh Rezim Lama

NERACA

Jakarta-Anggota DPR berharap figur calon gubernur BI harus loyal kepada Presiden Jokowi selaku kepala negara, dan bersih dari pengaruh rezim kekuasaan sebelumnya. Artinya, gubernur BI yang baru nanti tidak memiliki rekam jejak dengan kekuasaan masa lalu.

“Jangan sampai punya agenda tersembunyi kebijakan di bidang moneter yang akan menggerogoti kebijakan ekonomi nasional yang digariskan oleh presiden dengan bersembunyi di balik alasan independensi BI dalam merumuskan kebijakan moneter,” ujar M. Misbakhun, anggota Komisi XI DPR di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia berharap nama yang akan diusulkan benar-benar memiliki pengalaman bekerja bersama dengan Presiden Jokowi. “Sehingga mengerti vibrasi getaran hati Bapak Presiden Jokowi mengenai arah kebijakan ekonomi moneter ke depan seperti apa,” ujarnya seperti dikutip Liputan6.com.

Misbakhun mengingatkan, kandidat calon gubernur BI juga sudah semestinya loyal kepada Presiden Jokowi selaku kepala negara. Dengan demikian, kebijakan moneter bank sentral bisa sinkron dengan kebijakan fiskal pemerintah. “Sehingga bauran kebijakan moneter dan fiskal membuat pertumbuhan ekonomi bisa menopang kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, Gubernur BI mendatang sebaiknya figur yang bersih dari pengaruh kekuasaan sebelumnya. Dengan demikian Gubernur BI yang baru nanti tidak punya rekam jejak dengan kekuasaan masa lalu.

“Jangan sampai punya agenda tersembunyi kebijakan di bidang moneter yang akan menggerogoti kebijakan ekonomi nasional yang digariskan oleh presiden dengan bersembunyi di balik alasan independensi BI dalam merumuskan kebijakan moneter,” ujarnya.

Yang juga tidak kalah penting, menurut dia, figur gubernur Bank Indonesia juga tidak boleh satu klik dengan menteri keuangan yang sedang menjabat. Hal itu demi meminimalkan risiko dan menghindari kongkalikong dalam pengambilan kebijakan ekonomi strategis dan penting pada masa-masa krisis. “Dengan demikian pengalaman seperti kasus bailout Bank Century tidak terulang di masa depan,” tutur dia.

Misbakhun juga merasa perlu menyampaikan sejumlah warning itu karena Indonesia memiliki pengalaman tentang kebijakan rasio kredit terhadap nilai agunan (loan to value-LTV) untuk menghindari bubble economy yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengalaman selama ini menunjukkan BI sering terlalu lama menurunkan suku bunga acuan. “Sehingga program single digit rate di sektor perbankan terlambat diterapkan padahal pemerintah telah berkali-kali meminta Bank Indonesia menurunkan BI Rate,” ujarnya.

Seperti public ketahui, bahwa masa jabatan Agus DW Martowardojo sebagai Gubernur BI akan berakhir pada 15 Mei 2018. Presiden Jokowi tengah mempertimbangkan empat nama sebagai kandidat orang nomor satu di bank sentral. Nantinya, Jokowi akan mengajukan nama calon gubernur BI pilihannya ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepantasan di Komisi XI DPR.

Adapun empat nama yang kini dipertimbangkan Jokowi untuk menjabat gubernur BI baru adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, Gubernur BI (petahana) Agus DW Martowardojo, dan Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo.

“Figur gubernur Bank Indonesia haruslah sosok yang punya pengalaman bekerja bersama Presiden Jokowi di bidang ekonomi dan tidak pernah diragukan loyalitas kepada kepala negara. Posisi sebagai kepala negara membuat presiden bertanggung jawab atas semua penyelenggaraan negara,” ujar Misbakhun.

Seperti diketahui Agus Marto merupakan satu-satunya gubernur BI yang berpengalaman bankir pernah menjabat direksi bank swasta dan BUMN. Sedangkan mantan gubernur BI lainnya seperti Radius Prawiro, Rahmat Saleh, Arifin M. Siregar, Syahril Sabirin, Adrianus Mooy, Darmin Nasution dan Boediono adalah figur ahli moneter dan makro ekonomi yang sama sekali belum pernah menjabat direksi bank swasta maupun BUMN.

Tidak hanya itu. Peneliti Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, gubernur BI yang baru nantinya dituntut memiliki integritas tinggi dan tidak terpengaruh politik. Mengingat tahun ini adalah tahun politik dan menjelang Pilpres 2019.

"Ke depannya gubernur BI juga perlu dilihat dari sisi integritas dan afiliasi politik. Karena momentumnya mendekati Pemilu yang riskan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok politik," ujarnya, Sabtu (10/2).

Untuk tahun ini, tantangan yang dihadapi adalah menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil dan inflasi terjaga di tengah ketidakpastian global. Salah satunya dengan normalisasi kebijakan moneter bank sentral AS (The Fed) di bawah kepemimpinan Jerome Powell. mohar

BERITA TERKAIT

Laba Bersih Bersih MNC Studio Tumbuh 49% - Ditopang Rating Tinggi dan Iklan

NERACA Jakarta – Di kuartal tiga 2018, PT MNC Studios International Tbk (MSIN) mencatatkan laba bersih Rp168,1 miliar atau naik…

Gubernur Sumsel Akan Audit BUMD Milik Pemprov

Gubernur Sumsel Akan Audit BUMD Milik Pemprov NERACA Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengatakan, pihaknya segera mengaudit…

Penjualan APLN Baru Capai 40% Dari Target - Bisnis Properti Lesu

NERACA Jakarta –Di kuartal tiga 2018, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) berhasil membukukan nilai pemasaran atau marketing sales sebesar…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

DAMPAK OTT KPK TERKAIT PERIZINAN MEIKARTA - Tersandung Hukum, Saham Lippo Karawaci Merosot

NERACA Jakarta –Bertubi-tubi isu tidak sedap menghampiri mega proyek besar milik PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), yaitu proyek kota mandiri…

DAYA BELI BURUH BANGUNAN MENINGKAT RIIL - BPS: Indonesia Surplus di September 2018

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, Indonesia mencatatkan neraca perdagangan surplus US$ 227 juta pada September 2018. Surplus ini disumbang oleh…

Harga Premium Tidak Naik untuk Jaga Daya Beli dan Inflasi

NERACA Jakarta -- Presiden Jokowi menegaskan,  harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium tidak mengalami kenaikan. Pasalnya, presiden khawatir kenaikan harga…