Oleh: Muhammad Razi Rahman

Awan hitam sedang menaungi berbagai proyek pembangunan infrastruktur di sejumlah lokasi di Tanah Air, karena adanya beberapa kasus, baik dalam konstruksi yang sedang dibangun atau sudah selesai, yang memakan korban jiwa. Contohnya adalah tembok beton sepanjang 20 meter di jalur Perimeter Selatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang ambruk pada Senin (5/2) sekitar pukul 17.45 WIB. Tembok tersebut menimpa sebuah mobil yang ditumpangi dua orang penumpang Dianti Dyah Ayu Chayani Putri dan Mukhmainna.

Petugas gabungan membutuhkan waktu lebih dari 12 jam untuk mengevakuasi kedua korban namun salah satu korban Putri meninggal dunia di rumah sakit. Pada saat ini, penyidik kepolisian menunggu hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Kamis, mengatakan penyidik Polres Metro Bandara Soetta akan menganalisa dan mempelajari pihak yang terkait kejadian yang menewaskan seorang penumpang kendaraan mobil itu. Hal tersebut dilakukan aparat dalam rangka antara lain untuk mengetahui apakah ada unsur pidana atau tidak di sana. Argo mengungkapkan beberapa saksi telah dimintai keterangan sementara terkait peristiwa longsor dinding beton tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Nurhasan Zaidi menegaskan perlunya investigasi yang mendalam terhadap longsor yang terjadi di sekitar terowongan Jalan Perimeter Selatan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, untuk dapat dievaluasi secara tepat.

Dia mengakui, ada kecurigaan bahwa tuntutan agar pembangunan cepat selesai bisa berdampak kepada kurang sempurnanya aspek desain hingga pengawasan konstruksi sehingga investasi harus transparan dan terbuka kepada publik.

Politisi PKS itu juga menegaskan agar negara harus membiayai penuh pengobatan kepada para korban tragedi tersebut.

Jangan "Kejar Tayang"

Sedangkan terkait dengan kecelakaan yang terjadi di berbagai proyek infrastruktur lainnya, Nurhasan mengingatkan agar pembangunan infrastruktur di berbagai daerah tidak seharusnya "kejar tayang". Menurut dia, pembangunan yang serentak dan bersifaat "kejar tayang" pasti menimbulkan beban moral bagi siapapun termasuk penyedia jasa kontruksi.

Ia menegaskan, pemerintah harus bertanggung jawab di samping penyedia jasa kontruksi yang harus mempertanggungjawabkan sesuai regulasi berlaku. Untuk itu, ia juga menginginkan ada ketegasan dan perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka mengatasi masalah itu.

Pemerintah juga diminta untuk segera melakukan investigasi secara mendalam dan segera mengambil tindakan tegas terkait berbagai musibah yang menimba pekerjaan konstruksi selama beberapa bulan terakhir. "Jelas ada indikasi masalah di sini, kita tidak menghakimi, tapi ini fakta yang berulangkali terjadi. Ini menunjukkan proyek tersebut minim pengawasan dan tidak memperhatikan keselamatan kerja, ini fatal," paparnya.

Komisi V DPR mendesak Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) segera melakukan investigasi secara mendalam dan melakukan evaluasi terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Faktor kesalahan Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar menyatakan, dalam mengejar target penyelesaian pembangunan infrastruktur bisa saja ada faktor kesalahan manusia yang merugikan semua pihak. Apalagi, bila proyek pembangunan tersebut diberikan target untuk diselesaikan sehingga menimbulkan tekanan kepada para pekerja agar bekerja sesuai dengan target yang ditentukan.

Politisi PAN itu berpendapat secara teknis pekerja proyek infrastruktur sudah mumpuni sesuai dengan keahliannya. Untuk itu, perlu adanya sikap kehati-hatian agar kecelakaan kerja seperti yang telah terjadi jangan sampai terulang kembali.Ia juga tidak menginginkan peristiwa tersebut sampai dijadikan sebagai komoditas politik untuk pencitraan pada tahun politik.

Terkait kecelakaan pembangunan infrastruktur yang terjadi akhir-akhir ini, Wapres Kalla telah meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk mengevaluasi semua pekerjaan pembangunan.

Wapres mengemukakan, kecelakaan umumnya terjadi pada akhir pekan sehingga berarti ada kemungkinan operator kurang istirahat ditambah dengan adanya potensi yang mengoperasikan belum terlatih dengan betul.

Untuk itu, ia juga menekankan perlunya sertifikasi bagi pekerja pembangunan infrastruktur penting diberlakukan, karena dengan adanya program percepatan pembangunan Pemerintah maka pekerjaan pembangunan infrastruktur juga semakin bertambah.

Perketat Keselamatan

Sementara itu, Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) mengingatkan perusahaan pelaksana proyek infrastruktur memperketat keselamatan kerja dalam mengerjakan berbagai proyek infrastruktur di Tanah Air.

Sekjen Badan Pengurus Pusat Gapensi Andi Rukman Karumpa mengingatkan, meski pengerjaan konstruksi saat ini telah banyak mengandalkan teknologi tinggi, namun pelaksana proyek tidak boleh terlena dengan kehebatan teknologi tersebut. Hal itu, ujar dia, karena adalah ujung-ujungnya manusia juga yang mesti memeriksa, mengecek, dan memutuskan sesuatu.

Oleh sebab itu, pimpinan proyek dan kepala satuan di lapangan mesti disiplin dan rajin mengecek ke lokasi saat ada keputusan penting.

Andi meminta semua pelaksana proyek kembali menekankan pentingnya ketaatan dan displin kepada prosedur keselamatan di titik-titik kritis pengerjaan sebuah proyek konstruksi. Ia mengingatkan semakin tinggi kekritisannya maka semakin ketat penerapan prosedur.

Gapensi juga menyatakan pihaknya tidak segan dalam meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap aspek kesehatan kerja. Untuk itu, dia meminta agar perusahaan konstruksi benar-benar memenuhi persyaratan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). (Ant.)