NERACA

Jakarta - Hambatan calon investor yang ingin menanamkan modal atau membuka usaha di Indonesia adalah panjangnya rantai birokrasi sehingga pemerintah perlu segera bertindak guna mengatasi permasalahan tersebut. "Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi terkait regulasi-regulasi ini. Dengan adanya evaluasi, pemerintah bisa merumuskan mana langkah-langkah yang efektif dan mana yang tidak," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Menurut dia, regulasi yang panjang yang berbelit-belit sudah sering dikeluhkan oleh calon investor saat akan berinvestasi di Indonesia. Untuk itu, ujar Novani, penyederhanaan regulasi menjadi hal yang harus dilakukan pemerintah jika ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif. "Hambatan yang paling sering ditemui oleh calon investor adalah terlalu banyaknya regulasi dan rantai birokrasi yang sangat panjang," katanya.

Ia mencontohkan terdapat 69 regulasi untuk pendaftaran menjadi bisnis legal. Hal ini masih diikuti dengan adanya izin bangunan dan izin gangguan (masih diberlakukan di beberapa daerah) yang berdampak pada minat investor di awal untuk membuka bisnis. Baru-baru ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghapus sebanyak 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dianggap menghambat kemudahan berinvestasi di Indonesia, sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Tanah Air.

Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat koordinasi dengan para menteri terkait bidang perekonomian di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat, guna meningkatkan investasi dan ekspor di Indonesia. Berdasarkan pantauan Antara, rapat yang dilaksanakan secara tertutup itu dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

Ketua Tim Ahli Wapres Sofyan Wanandi mengatakan dalam rapat tersebut Wapres mendesak para menteri untuk mengidentifikasi dengan serius masalah-masalah yang selama ini menghambat penanaman modal dan ekspor komoditas Indonesia. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menginginkan pemerintah dapat benar-benar mengatasi hambatan terhadap investasi karena dirinya masih kerap mendengar adanya keluhan perwakilan sejumlah negara yang mengaku sulit berinvestasi.

Fadli di Jakarta, Kamis (8/2), menegaskan bahwa investasi itu harusnya dipermudah sehingga negara sahabat mau berinvestasi. Menurut politisi Gerindra itu, masih adanya keluhan dari sejumlah negara terkait dengan banyaknya regulasi yang menimbulkan beban biaya tinggi. Selain itu, sejumlah hambatan lainnya yang juga masih dilaporkan, seperti adanya peraturan yang tumpang-tindih di antara lintas kementerian.