KPK Tolak Beri Rekomendasi Asimilasi Nazaruddin

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak untuk memberikan rekomendasi asimilasi kerja sosial untuk mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin."Kami tidak akan memberikan rekomendasi," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, di gedung KPK Jakarta, Jumat (9/2).

Kepala Subbagian Pemberitaan Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto sebelumnya menyatakan bahwa Kalapas Sukamiskin mengusulkan untuk memberikan asimilasi kepada Nazaruddin.

"Alasannya remisi sudah banyak sekali, ya harus imbang juga, kesalahan juga banyak kan," ujar Agus Rahardjo pula.

Sebelumnya, KPK telah menerima surat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM perihal permintaan rekomendasi asimilasi kerja sosial dan pembebasan bersyarat untuk M Nazaruddin."Pertama terkait surat dari Dirjen PAS tadi saya sudah cek, benar KPK sudah menerima surat tersebut tertanggal 5 Februari 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/2).

Febri menyampaikan bahwa di dalam surat tersebut juga menyebutkan bahwa terdapat tim di Kemenkumham, yaitu Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Pusat juga sudah melakukan sidang soal asimilasi kerja sosial dan pembebasan bersyarat terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu."Hasil dari sidang tersebut secara administratif dan substantif M Nazaruddin sudah memenuhi syarat untuk asimilasi dan pembebasan bersyarat tersebut, itu versi yang ada di surat itu," kata Febri.

Nazaruddin merupakan terpidana dua perkara, yaitu korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 serta suap proyek pengadaan yang dilakukan oleh PT Duta Graha Indah serta tindak pidana pencucian uang. Total hukuman Nazaruddin adalah 13 tahun penjara.

Nazaruddin dinilai telah memenuhi syarat baik administratif maupun substantif untuk mendapatkan asimilasi dan pembebasan bersyarat. Lokasi asimilasi Nazaruddin juga sudah ditentukan yaitu di sebuah pondok pensantren di Bandung, Jawa Barat.

Pengusulan asimilasi Nazaruddin oleh Kalapas Sukamiskin, Bandung diajukan pada 23 Desember 2017 karena dinilai telah menjalani dua per tiga masa hukuman pidananya terhitung sejak pertengahan Desember 2017.

Bekas pemilik Permai Grup itu sering mendapat remisi selama 2013-2017 yang keseluruhannya adalah 28 bulan. Ia seharusnya baru dapat bebas murni pada 31 Oktober 2023, namun bila pembebasan bersyaratnya diterima, Nazaruddin dapat bebas pada sekitar 2020.

Sesuai PP Nomor 99 Tahun 2012 pasal 36A ayat 1 bahwa pertama asimilasi diberikan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan Dirjen PAS; kedua Dirjen PAS dalam memberikan pertimbangan dengan memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan keadilan masyarakat; dan ketiga Dirjen PAS wajib meminta rekomendasi kepada instansi penegak hukum Kepolisian, Jaksa Agung, dan atau KPK. Ant