DPRD Jabar Setujui Perda Penyertaan Modal PT BIJB

NERACA

Bandung - DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyetujui pengesahan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Jawa Barat pada PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) menjadi perda.

"Sebetulnya tahun ini tidak ada penyerataan modal, ini adalah pelimpahan dari anggaran yang sudah dikeluarkan ketika untuk pembebasan lahan, itu jadi modal untuk PT BIJB karena pengelolaannya oleh mereka," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari di Bandung, Kamis (8/2).

Persetujuan pengesahan Raperda tersebut menjadi perda melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat pada 5 Februari 2018.

Menurut dia, perda itu akan menjadi "pegangan" bagi PT BIJB untuk bekerja menuntaskan pembangunan bandara yang ada di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Selain itu, lanjut Ineu, perda ini juga diharapkan bisa mempermudahkan PT BIJB untuk mengerjakan target pembangunan bandara tersebut yang diproyeksikan akan selesai pada tahun 2018 dan dapat digunakan untuk penerbangan haji untuk kloter asal Jawa Barat.

"Ya betul, ini juga harus ada kerja sama dengan pihak luar dan mendapatkan modal dari mitra kerja sama dan dibutuhkan bahwa perda ini meyakinkan BIJB telah memiliki modal," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Pansus VII DPRD Jawa Barat Imas Masithoh M Noor, menambahkan pihaknya memandang penting perda ini dan mendesak untuk mendukung keberlanjutan pembangunan bandara sebagai payung hukum agar tahapan perencanaan, pelaksanaan atau penyelesaian bandara sesuai dengan aspek yuridis.

Menurut Imas, raperda ini merupakan amanat Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity yang mengatur penyertaan modal berupa tanah yang digunakan untuk pembangunan bandara. Ant