KPPU Usulkan Pasar Induk Beras Selain Cipinang

NERACA

Garut - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai anggota dari Tim Satgas Pangan mengusulkan agar pemerintah membentuk pasar induk beras di enam wilayah yang menjadi sentra produksi beras di Indonesia, selain yang sudah ada di Cipinang.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf, berpendapat bahwa tidak relevan jika Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta Timur menjadi satu-satunya barometer harga beras nasional."Kita dorong pasar induk juga ada di Jabar, Surabaya, Sumatera Selatan maupun Sulawesi Selatan karena daerah-daerah ini merupakan sentra beras di Indonesia, sehingga kita punya banyak referensi mengenai pasokan maupun harga beras tidak tergantung pada PIBC," kata Syarkawi saat menghadiri panen raya mendampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (6/2).

Menurut dia, selama ini yang menjadi barometer terkait pasokan maupun harga beras hanya melihat pada PIBC, padahal pasokan beras setiap harinya hanya berkisar 5.000 ton pada Senin sampai Kamis. Di luar hari tersebut, hanya berkisar 2.500 ton. Di lain sisi, total pasokan beras per bulan sekitar 80 ribu ton dari total jutaan ton beras yang ada di Indonesia.

Oleh sebab itu, KPPU mengusulkan pembentukan pasar induk beras di enam wilayah sentra produksi beras, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara."Karena di Sulsel kurang lebih 8 persen dari total produksi beras nasional, Jawa Timur 17 persen, Jawa Temgah 15 persen, Jawa Barat 15 persen, Sumatra Selatan 6 persen dan Sumatra Utara 6 persen," papar dia.

Ia menambahkan KPPU sudah membicarakan pengembangan pasar induk beras di Surabaya dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, apalagi mengingat Surabaya menjadi hub untuk distribusi beras Indonesia bagian Timur, seperti Kalimantan, Papua, Maluku, NTT serta NTB."Kita harapkan di sana menjadi patokan harga beras yang baru sehingga orang tidak terlalu fokus dengan PIBC. Di Cipinang saja sewa gudang sudah mahal, transportasi mahal," ujar dia.

Sementara itu, Kementerian Pertanian mengungkapkan pada Februari 2018 Kabupaten Garut, Jawa Barat mengalami surplus beras sebanyak 71.593 ton. Penanggungjawab Upaya Khusus (Upsus) Jawa Barat, Banun Harpini mengatakan, total luas panen di Kabupaten Garut pada Februari 22.972 ha dengan produktivitas gabah kering giling (GKG) 6,9 ton/ha sehingga produksi mencapai 158.506 ton setara dengan 99.859 ton beras.

"Dengan jumlah penduduk Garut 2,5 juta jiwa, maka konsumsi berasnya sebesar 28.266 ton, sehingga terjadi surplus 71.593 ton," kata dia saat mendampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan panen padi serempak seluas 300 ha di Desa Mancagahar, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jabar.

Mentan Amran memanen padi bersama Wagub Provinsi Jabar Deddy Mizwar, bersama pejabat setempat seperti Bupati Garut, Ketua KPPU, Kasdam Siliwangi, Danrem dan berbagai lapisan masyarakat Garut."Dari hamparan 764 ha di desa ini kita panen serempak hampir setengahnya. Sisanya bertahap hingga akhir Februari," kata Mentan.

Menurut Dedi Mizwar, Jabar selalu surplus beras dan merupakan produsen beras tertinggi kedua nasional setelah Jatim. Produksi GKG Jabar pada Februari 2018 sekitar 950.000 ton atau setara beras sekitar 600 ribu ton, sementara itu konsumsi beras untuk jumlah penduduk 46,7 juta jiwa sekitar 330 ribu ton beras sehingga surplus sekitar 270.000 ton.

Harga GKP di akhir 2017 mencapai Rp5.800/kg, sementara hari ini hanya Rp4.500 - Rp4.800/kg atau menurun sekitar Rp1.000-Rp1.300/kg, ujar Wagub, yang membuktikan bahwa sesungguhnya sejak Januari lalu stok beras berlimpah.

Dedi juga mengapresiasi pemerintah pusat yang kini sangat memperhatikan petani, misalnya dengan pembangunan bendungan Jatigede yang selama puluhan tahun mangkrak kini sudah beroperasi.

Sementara itu Amran menambahkan, pemerintah pusat juga juga telah memberikan berbagai bantuan untuk petani seperti bibit, benih, alat mesin pertanian, pupuk, dan cetak sawah baru."Hasilnya sejak 2015 padi, jagung, bawang merah, dan cabai kita swasembada bahkan ekspor," ujar dia.

Amran juga menegaskan bahwa sejak dua tahun lalu, Kementan telah membantu asuransi untuk petani seperti pada kematian sapi, padi kekeringan, kebanjiran, kena hama penyakit semuanya diganti oleh PT Jasindo. Ant