Masuk Tahun Politik, FDI Diyakini Tetap Menggeliat

 

 

NERACA

 

Jakarta - Fundamental perekonomian Indonesia yang terus membaik akan menjadi penarik utama masih derasnya investasi langsung luar negeri (foreign direct investment/FDI) di 2018, meskipun memasuki tahun yang dipenuhi agenda politik, kata pimpinan Bank Sentral. "Investasi langsung tidak terlalu dipengaruhi oleh kegiatan musiman politik, karena lebih ditentukan oleh kondisi fundamental ekonomi dan faktor jangka panjang," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di hadapan 600 investor dalam Mandiri Investment Forum, di Jakarta, Rabu (7/2).

Mencoba meyakinkan para investor dalam forum tersebut, Agus mengatakan bahwa ekonomi Indonesia pada 2018 akan tumbuh lebih tinggi dibanding pencapaian 2017 yang sebesar 5,07 persen (yoy). Salah satu pendorong pertumbuhan itu adalah perkiraan masih tingginya FDI yang akan menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan "Beberapa survei, dan kajian menyebutkan Indonesia menjadi peringkat atas negara-negara yang dapat meningkatkan pembelanjaan para investor," ujar Agus.

Bank Sentral memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di 5,1-5,5 persne (yoy) tahun ini, dengan inflasi di 2,5-4,5 persen (yoy) dan defisit neraca transaksi berjalan di 2-2,5 persen PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan terus menjaga momentum pemulihan pertumbuhan ekonomi yang telah terjalin baik dengan mempertahankan stabilitas kinerja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Indonesia punya keinginan untuk menjaga momentum perekonomian dan stabilitas APBN, jadi kita mencari titik 'balance'," ujar Sri Mulyani menanggapi hasil penilaian terbaru IMF terhadap perekonomian Indonesia di Jakarta, Rabu. Sri Mulyani mengatakan salah satu upaya untuk mempertahankan stabilitas kinerja APBN adalah menjaga defisit anggaran dalam tingkat yang terkendali serta berada dalam batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang yaitu tiga persen terhadap PDB.

"Kita dengan defisit lebih rendah, terutama untuk membuat 'primary balance' lebih kecil, untuk menciptakan 'fiscal buffer', karena ekonomi tidak selalu 'easy'," tuturnya. Menurut dia, konsolidasi terhadap APBN untuk menjaga agar defisit anggaran lebih terkendali bisa menjadi bantalan ketika terjadi gejolak ekonomi yang berasal dari luar. Pemerintah mengincat pertumbuhan ekonomi di 2018 dapat mencapai 5,4 persen (yoy), setelah hanya tumbuh 5,07 persen (yoy) pada 2017.

 

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…