NERACA

Jakarta - Rencana kebijakan pemerintah menaikan BBM, TDL dan tarif tol dalam waktu yang bersamaan  bisa memicu inflasi yang tak terkendali. Buntutnya, nilai tukar rupiah dapat ikut tertekan. Dampak panjangnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia  makin melambat. Malah tingkat pertumbuhan diprediksi  hanya mencapai 5,5%-6%. 

Karena itu, perlu ada prioritas kebijakan kenaikan.  "Kalau nilai tukar rupiah lepas dari Rp9.400 bahkan sampai Rp9.700 per dolar AS dan disertai dengan kenaikan BBM dan tarif dasar listrik (TDL), perlambatan ekonomi akan terasa sekali, bisa mencapai 5,5%-6%," kata pengamat ekonomi Yanuar Rizki di Jakarta, Senin (6/2)

Menurut Yanuar, mestinya pemerintah mengurungkan niat menaikkan BBM dan TDL.  Sehingga pertumbuhan ekonomi akan berkisar antara 6,2%-6,3%. “"Ekonomi kita tahun ini terjaga di 6,5% dipicu beberapa hal seperti nilai tukar dolar AS yang terjaga, konsumsi domestik yang tinggi meskipun dipicu oleh barang-barang impor dan inflasi yang rendah," tambahnya

Namun, adanya kenyataan di pasar keuangan yang mulai bergejolak di kuartal terakhir menjadi pemicu ekonomi Indonesia 2012 ini diprediksi akan melambat di angka 6,2%-6,3%.

Yang jelas, komisaris independen Permata Bank Tony Prasetiantono menuturkan, kenaikan tarif yang paling mendesak saat ini adalah BBM. Pasalnya subsidi BBM saat ini mencapai Rp150 triliun sedangkan TDL hanya Rp50 triliun. "Saya rasa yang paling mendesak BBM, baru TDL.  Untuk tarif tol belum begitu mendesak,” tegasnya.

Dalam menerapkan kebijakan BBM, jelas Tony, pemerintah bisa saja  menaikan harga dengan sistem pukul rata secara bertahap atau menaikkan harga dengan penggolongan. "Bisa langsung pukul rata Rp1000 pada semester pertama dan Rp1000 untuk semester berikutnya, kalau sekaligus ada gejolak nanti. Opsi lain, Rp4.500 motor, Rp6.500 mobil",  tandasnya.

Namun, apapun kebijakan yang nantinya diterapkan, Tony mengakui, untuk opsi pertama pemerintah tidak memandang asas keadilan. Sementara, opsi kedua juga terganjal pengawasannya.”Ini akan menjadi dilema tersendiri buat pemerintah,” kata dia.

Sementara, guru besar FE Unibraw Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, menilai penerapan kebijakan kenaikan secara bersamaan tersebut sangat memberatkan rakyat, pasalnya apabila itu terjadi benar-benar diterapkan akan menambah beban penderitaan rakyat miskin. “Itu yang seharusnya dipikirkan pemerintah,” ujarnya.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah dapat memilah-milah apa yang seharusnya perlu dan tidak untuk dinaikan, karena kebijakan tersebut akan berimbas juga bagi masyarakat. Seperti TDL misalnya, walaupun kenaikannya diusahakan seminimal mungkin, yakni dibawah 10%, akan berimbas bagi masyarakat juga. ”Kan apabila TDL industri naik, masyarakat juga akan ikut pengaruhnya,” kata dia.

Karena, kenaikan dari TDL, BBM dan jalan tol nantinya, akan mempengaruhi tingginya biaya logistik di Indonesia sekitar 17%, dari persentase tersebut alkan menjadi yang paling tinggi dibandingkan negara negara tetangga yang hanya 8% sampai 9%.

”Kalau kenaikan yang berbarengan itu terjadi,pertumbuhan ekonomi yang saat ini mencapai 6,5%, saya rasa akan terpengaruhi juga, sebab daya beli masyarakat pasti akan berkurang, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi  Indonesia,” sebutnya.

Senada dengan Erani, analis ekonomi makro EC-Think, Telissa Felianty, menilai dengan adanya kenaikan BBM, tarif dasar listrik dan kenaikan tarif tol, sangat jelas pengaruhnya kepada kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok. Pasalnya, ongkos produksi tentunya juga akan semakin tinggi. ”Dan yang paling terpengaruh tentunya usaha di bidang sektor riil. Kepastian bagi sektor riil semakin tidak ada,” tambahnya.

Tentunya, implikasi dari kompensasi pengurangan subsidi BBM harus bisa dirasakan oleh rakyat. Pemerintah bisa mengaplikasikannya dengan memberikan subsidi untuk menciptakan energi alternatif dengan mengoptimalkan industri UKM. “Dua hal yang bisa kita dapat, pertama energi alternatif dan produktifitas masyarakat, tentunya mengurangi pengangguran,” tuntasnya.  

Menurut Telissa, pemerintah semestinya meminimalisir dengan membuat kebijakan baru karena dampak dari kenaikan akan semakin terasa bagi rakyat. Prioritas menjadi hal dipertimbangkan pemerintah. “BBM sudah dipersiapkan sejak lama dan mendesak, seharusnya fokus utama pemerintah adalah mengurangi subsidi BBM,” paparnya.

Seharusnya pemerintah mengerti bagaimana memformulasikan kebijakan  yang tidak memberatkan masyarakat, terutama rakyat kecil. Jika biaya produksi meningkat akibat kenaikan BBM, TDL maupun Tarif Tol, biasanya dibebankan kepada para konsumen yang notabene adalah masyarakat. ”Otomatis dengan adanya kenaikan BBM, TDL maupun tarif tol, harga barang-barang akan ikut naik dan tentunya sangat memberatkan rakyat,” ujarnya.

Menurut Andrinof, pengamat kebijakan publik UI menilai langkah yang ditempuh pemerintah ini merupakan kebijakan yang plin-plan. Kontan, itu menunjukkan lemahnya kepemimpinan. Karena, ciri kepemimpinan yang kuat adalah jelasnya arah kebijakan, terlepas ada yang tidak suka,” sebutnya.

Karena, lanjut dia, rencana pemerintah dalam menaikkan harga barang dan jasa yang memerlukan keputusan pemerintah seringkali terdengar simpang siur dan maju mundur. Sebab, menurut dia terdapat dua hal. Pertama, proses teknokratis di dalam lembaga pemerintahan untuk membuat opsi-opsi tidak berjalan dengan baik. Kedua, Presiden dan beberapa menteri tidak punya posisi ideologi politik yang jelas di bidang ekonomi. ”Sebetulnya, salah satu saja baik, apakah langkah teknokratis atau posisi politik jelas, masyarakat dan pelaku ekonomi tidak akan dibuat bingung berlama-lama,” tegas dia. iwan/yahya/maya/munib/ahmad/cahyo