Daya Saing dan Iklim Usaha Perlu Diperbaiki - Dorong Pertumbuhan Ekonomi

 

 

NERACA

 

Jakarta - Komitmen pemerintah untuk memperkuat daya saing dan memperbaiki iklim usaha perlu terus direalisasikan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2018 yang ditargetkan mencapai 5,1-5,5 persen (tahun ke tahun/yoy). Bank Indonesia dalam pernyataan resmi menyikapi pengumuman Produk Domestik Bruto kuartal IV/2017 mengatakan komponen investasi, ekspor, dan struktur lapangan usaha akan menjadi basis berlanjutnya proses pemulihan pertumbuhan ekonomi 2018.

"Kinerja ekonomi pada kuartal IV/2017 didukung struktur yang lebih kuat," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman, seperti dikutip, Selasa (6/2). Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2017 sebesar 5,19 persen (yoy), dan secara kumulatif pada 2017 sebesar 5,07 persen.

Secara terpisah, Ekonom DBS Bank Gundy Cahyadi memperkirakan ekonomi 2018 akan tumbuh 5,3 persen (yoy). Menurut Gundy, harga komoditas yang terus menanjak diyakini akan mengundang aliran investasi yang pada akhirnya mendongkrak konsumsi rumah tangga. "Jika komoditas tetap pada level saat ini, kami memperkirakan pertumbuhan investasi akan lebih luas mendasari (pertumbuhan) tahun ini, dan akan berdampak positif pada konsumsi rumah tangga," katanya.

Selain itu realisasi pembangunan infrastruktur sejak 2016 akan mulai berdampak pada perekonomian di 2018. Pada 2017, pembangunan infrastruktur juga telah menarik investasi yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV 2017 yang sebesar 5,19 persen (yoy). "Kami perkirakan pertumbuhan PDB sebesar 5,3 persen di 2018," ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi pada 2017 tertinggi dalam empat tahun terkahir. Di 2014, ekonomi tumbuh sebesar 5,01 persen, periode 2015 sebesar 4,88 persen dan periode 2016 sebesar 5,03 persen. Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi 2017 didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,95 persen, pembentukan modal tetap bruto tumbuh 6,15 persen dan konsumsi pemerintah tumbuh 2,14 persen.

Pengamat Ekonomi Chatib Basri memperkirakan, pertumbuhan ekonomi di tahun ini hanya akan berada di kisaran 5,2 persen hingga 5,3 persen. Proyeksi ini di bawah target pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 5,4 persen. Chatib menjelaskan, pertumbuhan ekonomi di tahun ini akan ditunjang oleh pertumbuhan ekspor dan daya beli masyarakat yang membaik.

"Ekspor, kalau harga batu bara bertahan di US$80 sampai US$90 per metrik ton dan harga CPO bagus, maka pertumbuhan di 2018 bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu," papar Chatib. Daya beli masyarakat, menurut Chatib, juga diperkirakan akan meningkat karena adanya program padat karya tunai (cash for work) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pasalnya, menurut dia, kelompok miskin yang menjadi sasaran program tersebut, akan cenderung membelanjakan uang yang didapat. 

"Padat karya tunai, di mana orang kerja kemudian dikasih uang tunai. Kelompok yang miskin itu tidak akan bisa menabung, kalau dia punya uang tunai pasti dia akan belanjakan," terangnya. Selain program pemerintah, Chatib juga menyebut, adanya momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah juga akan mendongkrak daya beli masyarakat. "Kemudian, Kandidat presiden itu di September sudah bisa announce, jadi efek dari spending itu akan membantu untuk mendorong daya beli," ujarnya.

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…