NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengatasi persoalan investasi di Indonesia, salah satunya dengan menyamakan persepsi di tingkat kementerian guna memperlancar keran investasi.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (6/2). "Presiden minta saya untuk mengatasi itu, oleh karenanya (Presiden) minta semua kementerian untuk mempelajari itu. Saya kumpulkan di sini data itu, saya kasih datanya semua," kata Wapres Kalla usai pertemuan di Jakarta.

Wapres menjelaskan untuk meningkatkan investasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengurangi masalah. Untuk itu, Wapres telah mengumpulkan perwakilan pengusaha besar asing, para duta besar dan kamar dagang dan industri Indonesia (Kadin) guna menganalisa persoalan yang dialami. "Itu sudah dikemukakan masalah-masalahnya, nah itu yang kita perbaiki. Disamping itu kita bandingkan dengan apa yang dibuat oleh negara-negara sekitar, supaya kita berada di level yang sama," jelasnya.

Menyamakan tingkat ekonomi dengan negara di kawasan perlu dilakukan supaya dapat menjadi tolok ukur dalam memasarkan produk ke negara kawasan. "Kalau level kita beda dengan negara di sana, misalnya mereka kasih kebebasan sekian persen, komponennya begini tetapi kita lebih tinggi, kan nanti orang akan memilih negara-negara itu. Jadi kita ingin 'benchmarking'-nya dalam negeri dan luar negeri," katanya.

Presiden Jokowi mengatakan upaya peningkatan investasi dan ekspor Indonesia merupakan kunci penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Ya tadi bicara banyak hal, terutama berkaitan investasi, menaikkan investasi; yang kedua meningkatkan ekspor karena kunci ekonomi kita ada di dua hal itu. Dan yang ketiga tadi berkaitan dengan persiapan Asian Games," kata Presiden Joko Widodo.

Masih banyaknya permasalahan di sisi perizinan berusaha dinilai menjadi salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan realisasi investasi Indonesia pada 2017. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Indonesia membukukan investasi senilai Rp692,8 triliun pada 2017. Angka itu melampaui target yang sebesar Rp678,8 triliun. Untuk tahun ini, BKPM membidik realisasi investasi senilai Rp765 triliun.

Namun, pertumbuhan investasi tersebut mengalami perlambatan. Pada periode 2013-2017, peningkatannya masing-masing sebesar 27,2%, 16,1%,17,7%, 12,3%, dan 13%. Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan masih banyak kendala di ranah perizinan berusaha, yang sering tidak konsisten dan tidak sinkron. Meski demikian, pemerintah diakui sedang berusaha, misalnya dengan rencana dibuatnya single submission dan prosesnya memerlukan waktu.

Pemerintah diharapkan dapat lebih fokus dalam menentukan sektor mana yang ingin dibangun. Pasalnya, kapasitas investasi nasional sangat terbatas dan mustahil untuk membangun semua sektor dalam waktu bersamaan. "Contohnya, kita bisa memperbaiki sektor farmasi karena 90% bahan baku itu kita impor. Seandainya bisa dibangun pabrik bahan baku obat, nanti baru selesaikan regulasi-regulasi yang menghambat," jelasnya.