NERACA

Jakarta - Bank-bank Daerah (BPD) yang jumlahnya 27 bank tidak semua menyakurkan kredit properti, terutama Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Hanya 20 BPD yang menyalurkan kredit properti dan itu pun hanya 10 BPD yang punya portofolio di atas Rp100 miliar. Kebijakan loan to value (LTV) per daerah segera diberlakukan oleh BI. Demikian diungkapkan oleh Thea Triana, Managing Director, The Consumer Banking School kepada media, di Jakarta. Selasa (6/2). 

Menurut Thea Triana lebih banyak disebabkan oleh kemampuan SDM dalam bidang mortgage baik analisa sampai mitigasi risikonya."Padahal potensi kredit perumahan di daerah besar sekali," kata Thea Triana kepada media. Menurut data The Consumer Banking School, bank-bank yang menyalurkan kredit ke mortgage pun tidak semuanya mampu mengelola kualitas nya. Bahkan, dalam catatan Thea Triana, angka NPL properti juga besar. Ada 10 BPD angka NPL propertinya di atas 10 persen."Bahkan ada BPD yang angka NPL nya di atas 30 persen."Jangan sampai BPD nantinya hanya jual jaminan properti saja," kata Thea Triana.

Ada beberapa masalah yang harus dilakukan pembenahan di BPD. Menurut Thea Triana adalah faktor SDM dan perubahan bisnis model di sejumlah BPD terutama dalam bidang consumer. "Saat inilah yang paling tepat, dimana sedang masa konsolidasi, pertumbuhan kredit rendah mempersiapkan diri untuk ekspansi dengan mendidik SDM lebih kompeten dalam bidang kredit properti di daerah yang potensinya juga besar," lanjut Thea Triana.

Selain itu, Thea Triana juga menyebut bahwa perlunya Loan to Value (LTV) masing masing daerah juga berbeda. Sebab, masing masing daerah berbeda potensi ekonomi dan kendalanya."Bank Indonesia perlu segera membuat LTV masing masing daerah agar properti daerah berkembang dsn BPD segera dapat menangkap peluang. Sudah waktunya BPD punya peran lebih dengan mendidik SDM bidang kredit properti," lanjut Thea Triana.

Thea Triana juga menyebutkan, masalah visi dan business model yang dikembangkan di BPD yang masih bertumpu pada kredit PNS."Itu tidak salah, tapi justru terus dikembangkan dengan menawarkan produk lain termasuk properti atau KPR. Pasarnya sudah ada dan bisa terus dikembangkan. Produk beragun properti untuk modal kerja juga bisa digarap dengan dukungan kebijakan dari BI maka akan lebih baik," kata Thea Triana.

Data dari The Consumer Banking School menunjukan bahwa pertumbuhan kredit properti BPD tampak melambat sekitar 10 persen, sementara kredit properti perbankan naik sekitar 11 persen. Bahkan, secara nasional pertumbuhan kredit BPD lebih rendah dari perttunbuhan kredit nasional."BPD harus menyiapkan SDM bidang kredit lebih awal untuk mendukung ekspansi," lanjut Thea Triana.

Sekedar informasi, industri properti di 2018 diprediksi akan lebih bergairah. Ada beberapa hal yang membuat industri properti akan tumbuh, pertama bertumbuhnya pasar milenial yang menjadi pasar utama di sektor properti. Kedua, turunnya tingkat suku bunga acuan 7 days reverse repo rate. Ketiga, kesediaan bank untuk terus mengucurkan kredit bagi pertumbuhan industri properti.

Saat ini tingkat suku bunga acuan BI berada pada level 4,25%. Suku bunga acuan bank sentral ini telah mengalami penurunan sebanyak 175 basis points (bps) sejak awal 2016. Dengan makin rendahnya tingkat suku bunga acuan BI, diproyeksikan akan makin mendorong perbankan untuk menerapkan tingkat bunga yang rendah untuk kupon produk kredit properti yang mereka lansir. Besaran suku bunga acuan Bank Indonesia yang sudah beberapa kali mengalami penurunan, menjadi relatif rendah, diharapkan akan mendorong konsumsi masyarakat dan berikutnya akan mempengaruhi pertumbuhan bisnis properti.

Terlebih dengan jumlah penduduk hingga 260 juta orang, yang sebanyak 15% dari angka tersebut merupakan penduduk berusia 25-34 tahun, dan jika pasar di penduduk kelas usia tersebut ditambah dengan pasar penduduk usia 20-29 tahun, bisa dipastikan demand terhadap hunian akan semakin besar.