Wartawan Harus Kompeten dan Jujur

Dewan Pers pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-27 di Jambi, hari ini (9/2), akan mendeklarasikan pelaksanaan sertifikasi bagi wartawan. Sertifikasi ini adalah hasil dari uji kompetensi yang dilakukan Dewan Pers bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hingga saat ini sudah tercatat 1.000 wartawan yang memiliki sertifikasi, dan jumlahnya akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Bagaimanapun, upaya untuk menetapkan standarisasi kemampuan profesi melalui sertifikasi wartawan ini merupakan bagian dari empat kesepakatan yang dibuat pada 2010 antara Dewan Pers dengan kalangan organisasi pers untuk mendorong peningkatan kualitas, kesejahteraan dan perlindungan bagi wartawan.

Empat kesepakatan itu akan mengatur profesi wartawan yang mencakup peraturan tentang perusahaan pers, kompetensi wartawan, kode etik dan kesejahteraan serta perlindungan wartawan.

Kompetensi wartawan memerlukan pengembangan, peningkatan, dan pengasahan. Mengingat, kemajuan di bidang teknologi informasi dan dinamika sosial masyarakat belakangan ini semakin pesat. Karena itu, wartawan dapat mengembangkan kompetensinya melalui organisasi profesi yang ada. Organisasi profesi menjadi wadah pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan, pertukaran pengetahuan dan pengalaman, dan membangun kebersamaan.

Kita mengetahui ada beberapa oknum, yang mengatasnamakan wartawan sering berkeliaran mencari nara sumber yang bisa dijadikan uang. Singkat kata diperas dengan sejumlah modus dan cara dilakukan. Yang paling sederhana, adalah mengaku wartawan dan/atau LSM yang sedang menginvestigasi suatu kasus atau proyek, mereka lalu menakut-nakuti narasumber dengan berbagai alasan, dan sebagainya.

Padahal profesi wartawan sama sebenarnya dengan profesi lain seperti dokter, notaris dan lain-lain. Karena itu Dewan Pers memandang perlu harus ada standarisasi kompetensi wartawan (SKW). Tanpa SKW, lima penyakit berbahaya pers tidak akan pernah hilang yaitu pornografi, character assassination, bohong provokatif, vulgar dan wartawan gadungan. Ini harus diberantas habis dan tidak boleh ada dalam sejarah pers Indonesia ke depan.

Selain itu, wartawan dalam tugas di lapangan perlu memiliki sikap jujur, independen dan teguh melaksanakan nilai-nilai dalam kode etik jurnalistik (KEJ) secara konsisten, dan selalu menggunakan hati nurani saat membuat berita untuk layak siar atau tayang.

Pengetahuan tentang KEJ tidak semata-mata untuk wartawan. Tetapi juga penting bagi masyarakat umum. Dengan demikian, akan mengetahui hak-haknya sebagai warga masyarakat maupun narasumber dalam hubungannya dengan tugas-tugas wartawan. Selain itu, akan memberikan pemahaman tentang kewajiban-kewajiban wartawan, dan mekanisme apa yang harus ditempuh jika terjadi permasalahan dalam hubungannya dengan wartawan maupun media.

Dalam praktiknya, untuk mewujudkan sajian berita, kerja wartawan itu melibatkan unsur keterampilan, seni, pengetahuan dan keahlian, kreativitas, kemampuan berkomunikasi, serta mendesain sajian sehingga enak dibaca oleh pelanggannya. Tanpa perpaduan berbagai elemen tersebut, maka karya jurnalistik yang dihasilkan kemungkinan kurang bermanfaat, dangkal, dan terasa hambar.

Di sinilah pentingnya kompetensi wartawan, sehingga mampu melahirkan karya jurnalistik yang berguna.Wartawan juga harus menjadikan organisasi profesi sebagai sarana dan mitra untuk mengasah kompetensi dan kemampuan profesional. Institusi media massa perlu menjadikan wartawan sebagai mitra meraih sukses dalam semangat kemajuan dan kerangka kebersamaan. Sebab, semuanya bermuara pada pengabdian kepada kemanusiaan dan wujud cinta kepada bangsa dan negara. Selamat Hari Pers Nasional!

BERITA TERKAIT

Pentingnya Deteksi dini Tumor dan Kanker Payudara

Kanker payudara merupakan penyakit yang ditandai dengan tumbuhnya sel abnormal, tidak terkontrol pada kelenjar dan jaringan payudara. Karenanya bagi wanita…

Pulau Batam dan Bintan Potensial Dongkrak Kunjungan Wisman Ke Indonesia

Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa menilai jika digarap dengan serius, Batam dan Bintan sangat…

Pemerintah Wajibkan Kartu SIM Divalidasi Pakai NIK dan KK - Batas Akhir 28 Februari 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan validasi nomor SIM pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Registrasi ini dilakukan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Mengukur Kekuatan Koalisi pada Pilgub Jabar 2018

Oleh: Ajat Sudrajat Sejumlah partai politik mulai bermanuver terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, salah…

Media Sosial Sebagai Ekspresi Kekinian

Oleh: Dra. Ihsanira Dhevina E, MA, Widyaiswara Kementerian Sekretariat Negara Terasa sudah komunikasi sebagai bagian dari kebutuhan hidup manusia. Keperluan untuk…

Inklusi Kesadaran Pajak, Menuju Negara Mandiri Finansial

Oleh: Dewi Damayanti, KPP Pratama Jkt Kebon Jeruk Dua DJP *) Pajak sebagai tulang punggung pembangunan menyimpan masalah krusial yang…