Wartawan Harus Kompeten dan Jujur

Dewan Pers pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-27 di Jambi, hari ini (9/2), akan mendeklarasikan pelaksanaan sertifikasi bagi wartawan. Sertifikasi ini adalah hasil dari uji kompetensi yang dilakukan Dewan Pers bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hingga saat ini sudah tercatat 1.000 wartawan yang memiliki sertifikasi, dan jumlahnya akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Bagaimanapun, upaya untuk menetapkan standarisasi kemampuan profesi melalui sertifikasi wartawan ini merupakan bagian dari empat kesepakatan yang dibuat pada 2010 antara Dewan Pers dengan kalangan organisasi pers untuk mendorong peningkatan kualitas, kesejahteraan dan perlindungan bagi wartawan.

Empat kesepakatan itu akan mengatur profesi wartawan yang mencakup peraturan tentang perusahaan pers, kompetensi wartawan, kode etik dan kesejahteraan serta perlindungan wartawan.

Kompetensi wartawan memerlukan pengembangan, peningkatan, dan pengasahan. Mengingat, kemajuan di bidang teknologi informasi dan dinamika sosial masyarakat belakangan ini semakin pesat. Karena itu, wartawan dapat mengembangkan kompetensinya melalui organisasi profesi yang ada. Organisasi profesi menjadi wadah pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan, pertukaran pengetahuan dan pengalaman, dan membangun kebersamaan.

Kita mengetahui ada beberapa oknum, yang mengatasnamakan wartawan sering berkeliaran mencari nara sumber yang bisa dijadikan uang. Singkat kata diperas dengan sejumlah modus dan cara dilakukan. Yang paling sederhana, adalah mengaku wartawan dan/atau LSM yang sedang menginvestigasi suatu kasus atau proyek, mereka lalu menakut-nakuti narasumber dengan berbagai alasan, dan sebagainya.

Padahal profesi wartawan sama sebenarnya dengan profesi lain seperti dokter, notaris dan lain-lain. Karena itu Dewan Pers memandang perlu harus ada standarisasi kompetensi wartawan (SKW). Tanpa SKW, lima penyakit berbahaya pers tidak akan pernah hilang yaitu pornografi, character assassination, bohong provokatif, vulgar dan wartawan gadungan. Ini harus diberantas habis dan tidak boleh ada dalam sejarah pers Indonesia ke depan.

Selain itu, wartawan dalam tugas di lapangan perlu memiliki sikap jujur, independen dan teguh melaksanakan nilai-nilai dalam kode etik jurnalistik (KEJ) secara konsisten, dan selalu menggunakan hati nurani saat membuat berita untuk layak siar atau tayang.

Pengetahuan tentang KEJ tidak semata-mata untuk wartawan. Tetapi juga penting bagi masyarakat umum. Dengan demikian, akan mengetahui hak-haknya sebagai warga masyarakat maupun narasumber dalam hubungannya dengan tugas-tugas wartawan. Selain itu, akan memberikan pemahaman tentang kewajiban-kewajiban wartawan, dan mekanisme apa yang harus ditempuh jika terjadi permasalahan dalam hubungannya dengan wartawan maupun media.

Dalam praktiknya, untuk mewujudkan sajian berita, kerja wartawan itu melibatkan unsur keterampilan, seni, pengetahuan dan keahlian, kreativitas, kemampuan berkomunikasi, serta mendesain sajian sehingga enak dibaca oleh pelanggannya. Tanpa perpaduan berbagai elemen tersebut, maka karya jurnalistik yang dihasilkan kemungkinan kurang bermanfaat, dangkal, dan terasa hambar.

Di sinilah pentingnya kompetensi wartawan, sehingga mampu melahirkan karya jurnalistik yang berguna.Wartawan juga harus menjadikan organisasi profesi sebagai sarana dan mitra untuk mengasah kompetensi dan kemampuan profesional. Institusi media massa perlu menjadikan wartawan sebagai mitra meraih sukses dalam semangat kemajuan dan kerangka kebersamaan. Sebab, semuanya bermuara pada pengabdian kepada kemanusiaan dan wujud cinta kepada bangsa dan negara. Selamat Hari Pers Nasional!

BERITA TERKAIT

Sentry Safe Hadirkan Brankas dengan Proteksi terhadap Kebakaran dan Banjir

  NERACA Jakarta – Brankas biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting ataupun barang-barang berharga. Oleh karena itu Sentry Safe mengeluarkan…

Manajemen Risiko Utang dan Investasi

    Oleh: Ambara Purusottama School of Business and Economic Universitas Prasetiya Mulya   Utang yang terus menumpuk pada pemerintahan…

Penerimaan Pajak, Investasi, dan CAD Jadi Momok Ekonomi

Oleh: Djony Edward Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan menolak pengajuan sengketa hasil Pilpres 2019. Dengan demikian Presiden Jokowi dan Wakil…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Setelah Baja, Giliran Semen Lokal Dihantam Semen China

Oleh: Djony Edward Seperti ayam mati di lumbung padi. Itulah nasib industri strategis kita, seperti industri baja dan semen yang…

Pengentasan vs Pendataan Kemiskinan

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Kemiskinan masih menjadi persoalan akut, tidak hanya…

Agresifnya Pemerintah Atasi Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

  Oleh : Alfisyah Kumalasari, Pemerhati Sosial dan Politik   Berlangsungnya kehidupan sosial di masyarakat tentu akan berpengaruh pada timbulnya…