BRI Bantah Terima Rp8 M

BRI Bantah Terima Rp8 M

Jakarta--- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) membantah pernah menerima titipan uang hasil penjualan aset PT PGNI senilai Rp8 miliar. “Fakta yang ada adalah BRI pernah menerima uang hasil penjualan aset PGNI dari pihak KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) untuk pembayaran sebagian kewajiban utang macet PT PGNI di BRI,” kata ucap Corporate Secretary BRI Muhammad Ali dalam keterangan pers yang diterima okezone, Jakarta, Senin (6/2/2012).

Penjualan aset tersebut, menurut Ali, telah dilakukan jauh hari sebelum adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 7 Juni 2001 lalu. Apalagi, aset yang dijual merupakan asset yang diagunkana atau dijadikan jaminan kredit kepada BRI dan penjualan tersebut dilakukan oleh PGNI atas persetujuan KP2LN Jakarta karena berkaitan dengan penyelesaian utang PT PGNI. “Aset tersebut saat dijual dalam status bersih dari beban-beban karena sita jaminan yang sebelumnya dijatuhkan," lanjut Ali.

Ali menambahkan penjualan aset tersebut tidak terkait dengan Pasal 27 PP 8 Tahun 1981 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengingat penjualan asset PT PGNI tersebut tidak didasarkan pada suatu peristiwa kepailitan dan dan PT PGNI tidak pernah dilikuidasi. “Di pasal 27 PP 8 Tahun 1981 Jo. Pasal 95 ayat (4) UU No 13 Tahun 2003 dengan tegas mengatur tentang upah karyawan dalam kaitannya dengan akibat hukum yang disebabkan oleh adanya peristiwa kepailitan atau likuidasi,” ucapnya

Berdasarkan fakta hukum di atas, Bank BRI mengajukan keberatan terhadap penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.20/2004. **cahyo

BERITA TERKAIT

Sepanjang 2018 BPSK Kabupaten Sukabumi Tangani 21 Pengaduan - Januari Hingga Februari 2019 Terima 3 Pengaduan

Sepanjang 2018 BPSK Kabupaten Sukabumi Tangani 21 Pengaduan Januari Hingga Februari 2019 Terima 3 Pengaduan NERACA Sukabumi – Sepanjang tahun…

Tiga Anggota DPRD Sumut Kembali Didakwa Terima Suap

Tiga Anggota DPRD Sumut Kembali Didakwa Terima Suap NERACA Jakarta - Jaksa penuntut umum (JPU) KPK kembali mendakwa tiga orang…

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Holding BPR Bisa Terjadi

      NERACA   Padang – Pemerintah sedang gencar untuk menyatukan perusahaan-perusahaan BUMN yang satu lini bisnis. Seperti misalnya…

Suku Bunga Acuan Ditahan

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) untuk keempat-kalinya secara berturut-turut mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse…

BI Jamin Longgarkan Likuiditas dan Kebijakan Makroprudensial

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menjamin kondisi likuiditas yang longgar bagi perbankan dan akan memberikan stimulus…