Presiden Minta Kebijakan Satu Peta Dilaksanakan Cermat

 

 

 

NERACA

 

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kementerian serta lembaga melaksanakan pendataan wilayah dalam Kebijakan Satu Peta dilakukan secara cermat, teliti, dan akurat. "Saya minta segala permasalahan yang muncul di lapangan segera dicarikan solusinya, khususnya terkait peta tanah ulayat dan batas desa," kata Presiden Jokowi dalam sambutan pembukaan rapat terbatas tentang Kebijakan Satu Peta di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2).

Menurut Presiden, peta tunggal yang akan dihasilkan dari Kebijakan Satu Peta dapat memberikan kepastian baik bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam menerbitkan perizinan dan regulasi. Sebelumnya pada April 2016, Presiden juga telah membahas fokus pelaksanaan Kebijakan Satu Peta untuk wilayah Kalimantan. Sementara pada 13 Juni 2017, Jokowi bersama kementerian dan lembaga sepakat menyelesaikan Kebijakan Satu Peta di Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara.

Kepala Negara menjelaskan pada 2018 pemerintah berfokus menggarap kebijakan satu peta untuk Papua, Maluku dan Jawa sehingga dapat tuntas secara keseluruhan pada 2019. “Saya yakin kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta juga membantu penyelesaian batas daerah di seluruh tanah air," ujar Presiden.

Dalam rapat terbatas yang dimulai pada pukul 15.30 WIB itu, pemerintah membahas pelaksanaan pendataan kebijakan satu peta di lapangan, hingga wilayah-wilayah yang sudah dan belum berhasil dibuatkan peta, kemudian kendala-kendala yang dihadapi.

Kebijakan satu peta atau one map policy akan dirilis pada 17 Agustus 2018 mendatang. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan saat ini kebijakan satu peta tersebut masih dalam proses penyusunan. Beberapa daerah pun hampir selesai dilakukan penyusunan petanya, seperti Kalimantan dan Sumatera. "Intinya gini, kalau Kalimantan udah selesai walau tidak mencapai target 58 sekian itu, karena belum ada petanya. Tapi sejauh yang ada, Kalimantan selesai. Kemudian Sumatera hampir selesai. Kawasan timur di timurnya Kalimantan itu juga hampir selesai, Jawa sedang dimulainya," ujar Darmin.

Kebijakan Satu Peta merupakan upaya mewujudkan satu referensi dan standar yang menjadi acuan bersama dalam menyusun berbagai kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang. Kehadiran peta ini bisa mencegah pembangunan infrastruktur di Indonesia berbenturan atau 'tabrakan'.

BERITA TERKAIT

Jokowi Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita

Jokowi Resmikan Sejumlah Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca  Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita NERACA Jakarta - Jokowi Resmikan…

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jokowi Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita

Jokowi Resmikan Sejumlah Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca  Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita NERACA Jakarta - Jokowi Resmikan…

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…