NERACA

Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Unit Tim Fasilitasi Pembiayaan Investasi Non-anggaran Pemerintah (PINA) tengah memetakan proyek-proyek infrastruktur potensial untuk didanai obligasi "hijau" (green bonds). Chief Executive Officer (CEO) PINA Ekoputro Adijayanto ditemui di Jakarta, Senin, mengatakan proyek infrastruktur yang potensial untuk dibiayai dengan skema obligasi "hijau" merupakan sektor yang bukan terkait jalan raya.

Hal tersebut dikarenakan obligasi "hijau" ditujukan untuk pengembangan proyek dengan skema berwawasan lingkungan, terutama yang mengurangi kendaraan bermotor di jalan raya. "Jadi semua yang tidak terkait jalan raya itu pantas dipilih untuk menerima skema tersebut, yang di antaranya ada pelabuhan, bandar udara, dan perkeretaapian. Di luar itu, ada satu lagi yang terkait dengan pengolahan air dan energi baru terbarukan," tutur Ekoputro.

Tiga proyek infrastruktur yang potensial didanai dengan skema obligasi hijau antara lain Bandara Kertajati di Jawa Barat oleh PT Angkasa Pura II, New Tanjung Priok di DKI Jakarta oleh PT Pelindo II, dan penyaluran air bersih dari Jatiluhur ke Jakarta melalui Perum Jasa Tirta. Ekoputro mengatakan pendekatan ke masing-masing pemangku kepentingan atas proyek-proyek tersebut akan dilakukan melalui bisnis ke bisnis (business-to-business).

Kementerian PPN/Bappenas juga telah memfasilitasi penandatanganan Nota Kesepahaman kerja sama obligasi hijau antara PT Efek Beragun Aset Indonesia (EBA) dan The Climate Bonds Initiative (CBI) di Jakarta, Senin. PT EBA Indonesia merupakan perusahaan konsultan untuk obligasi hijau dan sekuritisasi aset. Sementara CBI adalah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada instrumen keuangan dan investasi berwawasan lingkungan.

CEO Climate Bonds Initiative Sean Kidney memproyeksikan nilai obligasi "hijau" untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia mencapai 3 miliar dolar AS sampai 2018.

Menurut data CBI, total penerbitan obligasi hijau pada 2017 secara global mencapai 155,5 miliar dollar AS di 37 negara. Sementara itu, target penerbitan obligasi hijau di 2018 mencapai 250 miliar dollar AS atau meningkat 60 persen dari capaian di 2017. Keunggulan investasi di proyek hijau yaitu mengurangi emisi karbon dengan menyasar proyek non-kendaraan bermotor. Selain mengurangi emisi, investasi tersebut juga secara bersamaan memperluas jangkauan transportasi darat, laut, dan udara.

Investasi proyek hijau juga menjadi pendorong pendanaan proyek pembangkitan listrik energi terbarukan. Hal-hal tersebut selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dalam implementasinya, skema obligasi hijau banyak dimanfaatkan oleh berbagai negara dalam pengembangan infrastruktur. Misalnya, pada sektor perkeretaapian oleh China Railway Corp (222 miliar dollar AS), Indian Railways (14,7 miliar dollar AS), dan Korea Railroad (10,5 miliar dollar AS).

Meksiko juga memanfaatkan skema ini untuk mengembangkan sektor kebandarudaraan sebesar 2 miliar dollar AS. Menurut data Bappenas, saat ini terdapat 34 proyek infrastruktur senilai Rp348,2 triliun yang terdaftar dalam proyek PINA dan siap ditawarkan kepada investor potensial. Proyek tersebut terdiri dari 19 proyek jalan tol, empat proyek penerbangan baik bandara dan pesawat, 10 proyek pembangkit dan transmisi listrik, dan satu proyek pariwisata.

Ekoputro menambahkan apabila pembiayaan diarahkan untuk suatu proyek infrastruktur, maka yang diperlukan adalah pembiayaan jangka panjang. Oleh karena itu, obligasi hijau atau efek beragun aset dapat menjadi alternatif pembiayaan.