NERACA

Jakarta – Pemerintah tengah berupaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional melalui dua cara, yaitu peningkatan nilai ekspor dan investasi di sektor produktif seperti industri manufaktur. Dukungan kebijakan dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut, sesuai arahan Presiden Joko Widodo kepada para menteri di Kabinet Kerja agar terus bersinergi untuk memacu ekspor Indonesia.

“Terkait ekspor, Indonesia masih mampu membawa produk-produk industrinya menembus pasar internasional, terutama menuju pasar-pasar yang belum pernah dijajaki sebelumnya atau pasar non-tradisional seperti Kawasan Afrika dan Amerika Latin,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara di Jakarta, yang disalin dari siaran resmi Kemenperin.

Berdasarkan data BPS, industri pengolahan merupakan sektor andalan dalam menyumbang nilai ekspor Indonesia. Pada tahun 2017, nilai ekspor industri pengolahan sebesar USD125 miliar. Angka tersebut memberikan kontribusi tertinggi hingga 76 persen, dari total nilai ekspor Indonesia yang mencapai USD168,73 miliar.

Bahkan, dalam periode lima tahun (2012-2016), peran produk industri terus meningkat dalam komposisi ekspor Indonesia. Pada tahun 2012, ekspor produk industri sebesar USD118,1 miliar atau sekitar 62,2 persen dari total ekspor Indonesia yang mencapai USD 190,0 miliar. Sementara tahun 2016, porsi ekspor produk industri sebesar USD109,7 miliar atau mengalami peningkatan menjadi 75,6 persen terhadap total ekspor Indonesia yang mencapai USD145,2 miliar.

“Capaian tersebut mengindikasikan bahwa produk industri merupakan tulang punggung dan memiliki peranan sangat penting dalam porsi ekspor Indonesia,” tegas Ngakan. Artinya juga, semakin pemerintah menggenjot ekspor produk industri, dapat menopang kinerja perdagangan Indonesia.

Untuk itu, Kemenperin selaku anggota Komite Penugasan Khusus Ekspor (PKE), terus berupaya menyiapkan fasilitas pembiayaan ekspor sebagai salah satu strategi mendorong peningkatan ekspor produk industri nasional. “Salah satu tantangan yang dialami oleh industri dalam negeri untuk melakukan penetrasi ke pangsa pasar ekspor adalah daya saing produk, terutama dari sisi persaingan harga,” ungkap Ngakan.

Menurutnya, beberapa negara seperti China, telah memberikan dukungan pembiayaan kepada industrinya yang berorientasi ekspor, sehingga dapat meningkatkan daya saing dari sisi harga di negara tujuan ekspor. Oleh karena itu, sejak tahun 2015, Pemerintah Indonesia meluncurkan program penugasan khusus ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

“LPEI bertujuan untuk menyediakan dukungan pembiayaan kepada pelaku usaha yang melakukan ekspor. Adapun bentuk fasilitas pembiayaan ekspor tersebut meliputi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi,” papar Kepala BPPI.

Ngakan mencontohkan, hasil nyata dari pembiayaan tersebut terlihat dengan keberhasilan PT INKA yang kembali memenangkan proses tender internasional untuk pengadaan 200 unit kereta penumpang yang dilakukan oleh Bangladesh Railway pada tahun 2017. “Pada proyek pengadaan kereta tersebut, PT INKA didukung oleh Eximbank sehingga mereka dapat menawarkan harga yang kompetitif,” jelasnya.

Di samping itu, lanjut Ngakan, adanya fasilitas pembiayaan ekspor ke Kawasan Afrika, menjadi peluang industri dalam negeri untuk dapat melakukan penetrasi ekspor ke kawasan tersebut. Sehingga akan menjadi salah satu alternatif strategi dalam upaya memenuhi target ekspor produk industri pada tahun 2018 yang diproyeksikan mencapai USD135 miliar atau meningkat 8 persen dari perolehan tahun 2017.

Ngakan menyampaikan, peluang ekspor tidak hanya terbatas pada industri besar, pelaku industri kecil dan menengah (IKM) juga memiliki potensi ekspor yang perlu dioptimalkan. Terlebih lagi, beberapa produk IKM nasional telah unggul di pasar global seperti makanan dan kerajinan. “Produk IKM kita sangat unik dan cukup kompetitif,” tuturnya.

“Produk IKM kita sangat unik dan cukup kompetitif. Dengan jumlah unit usaha yang banyak, peran IKM juga harus dapat dimaksimalkan,” tuturnya. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan, antara lain pelaku IKM perlu memahami prosedur dan mekanisme yang harus dilalui supaya produknya bisa diekspor ke luar negeri.

Selanjutnya, sebaran IKM yang berlokasi di beberapa wilayah membutuhkan peran dan fasilitasi dari aparatur pemerintah daerah untuk mendorong kegiatan ekspor. “Untuk solusinya, Kemenperin telah melakukan beberapa langkah strategis termasuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas nonfiskal yang salah satunya berupa pelatihan guna peningkatan pengetahuan dan kapasitas pelaku IKM,” jelasnya.

Kebijakan fasilitas nonfiskal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Dalam hal ini, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri (Puslitbang KIUI) di bawah BPPI Kemenperin bekerja sama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia Kementerian Perdagangan.