Oleh: Genta Tenri Mawangi

Salah satu isu penting yang patut diperhatikan sepanjang lawatan Presiden RI Joko Widodo ke lima negara Asia Selatan adalah apa peran Indonesia dalam membantu menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan rawan konflik tersebut? Pasalnya, kerja sama ekonomi hanya mungkin berjalan efektif jika suatu kawasan stabil dan damai. Namun, tanggung jawab itu bukan hanya harus dipenuhi negara-negara di kawasan Asia Selatan, melainkan juga Indonesia yang berkepentingan membangun poros Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).

Terlebih, Presiden Jokowi turut menegaskan bahwa kedatangan dirinya ke lima negara Asia Selatan merupakan upaya untuk memberi "keseimbangan".
Presiden mengatakan bahwa kawasan tersebut perlu mendapat "perhatian khusus", sebagaimana wilayah Timur Tengah.

Perhatian khusus semacam apa? Publik kemungkinan dapat berspekulasi bahwa negara-negara Asia Selatan merupakan kawasan yang cukup "rawan", terlebih dengan isu para pegaris keras, konflik agama, sektarian, dan para pengungsi Rohingya. Tentunya ada semacam kekhawatiran jika eskalasi konflik meningkat di kawasan tersebut, stabilitas di kawasan tetangga, Asia Tenggara, dan khususnya Indonesia, turut terganggu.

Sebagaimana tertuang dalam "Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia", sebuah cetak biru yang disusun oleh Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia. Stabilitas KSST menjadi penting bagi Indonesia karena tiga alasan: sektor politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Dalam cetak biru yang disusun Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Keuangan, pentingnya menjaga stabilitas di kawasan Asia Selatan karena KSST merupakan saran diplomasi politik Indonesia dalam ranah global yang berdampak pada ketahanan negara. "Manfaat lain KSST di bidang politik juga demi mendorong tatanan dunia yang aman dan tertib sehingga berdampak pada stabilitas keamanan nasional," demikian tulis cetak biru tersebut.

Indonesia sebenarnya telah memiliki lima program utama dalam mengimplementasikan KSST, yaitu ikut berperan mewujudkan demokrasi, perdamaian, resolusi konflik, pelaksanaan hukum, dan pembangunan lokal, serta kawasan.

Dari program acuan itu, tentu Indonesia punya peranan penting setidaknya menjadi "penengah" atau "mediator" atas sejumlah konflik dan masalah yang saat ini terjadi di kawasan Asia Selatan, khususnya lima negara tujuan lawatan Presiden Jokowi.

Sejauh ini, kawasan Asia Selatan, khususnya Afghanistan tengah diguncang oleh kelompok pegaris keras Taliban, sementara Bangladesh sedang menghadapi gelombang pengungsi Rohingya.

Sementara itu, di India dan Pakistan kerap masih bersitegang karena masalah perbatasan di Kashmir. Begitu pula, antara Afghanistan dan Pakistan, keduanya kerap bersilang pendapat, lagi-lagi karena masalah perbatasan dan tuduh-menuduh perihal melindungi teroris.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi sempat mengatakan bahwa kunjungan Presiden Jokowi memiliki nilai strategis, khususnya sebagai "penengah" dari konflik yang tengah terjadi di kawasan.

Dalam konteks politik luar negeri, Presiden Jokowi memberikan gestur bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar, siap menjembatani konflik sebagai penengah antara Pemerintah Afghanistan dengan oposisi bersenjata, kata Bobby di Jakarta, bulan lalu.

Ia berpendapat bahwa Presiden Jokowi dapat menjadi "pemimpin" untuk menggalang dukungan internasional dalam membuat "peta jalan damai" di kawasan.

Peta Damai Jokowi

Presiden Jokowi memulai rute "peta damai"-nya ke Sri Lanka pada 23 Januari, dilanjutkan ke India pada tanggal 25 s.d. 36 Januari, Pakistan pada tanggal 26 Januari, Bangladesh, dan Afghanistan.

Dalam lawatannya, Presiden didampingi oleh Ibu Negara Iriana Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, berikut para duta besar Indonesia di negara tujuan.

Tujuan terakhir Presiden Jokowi, Afghanistan, perlu diakui merupakan agenda yang cukup membuat banyak pihak khawatir. Pasalnya, sekitar sepekan sebelum Jokowi tiba, sejumlah insiden terjadi, antara lain, peristiwa bom mobil dan penyerangan di Hotel Intercontinental, Afghanistan. Meski demikian, peristiwa itu tidak menyurutkan langkah Presiden Jokowi untuk menyempurnakan peta damainya dengan berkunjung ke Afghanistan.

Bagi Jokowi, kunjungannya ke Afghanistan merupakan "amanat konstitusi". "Dari sana menginginkan kita bisa memediasi itu, ya, kewajiban kita untuk ikut menjaga perdamaian dunia. Sudah jadi kewajiban kita, dan itu emang diamanatkan oleh konstitusi," kata Presiden Jokowi di Jakarta, akhir bulan lalu.

Dalam pertemuan dengan Presiden Afghanistan Ashraf Gani di Istana Presiden Agr, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen mendukung perdamaian di negara tersebut melalui peningkatan kapasitan sumber daya manusia, bantuan hukum, tata kelola pemerintahan, bantuan kesehatan, dan pemberdayaan perempuan.

Dengan demikian, sepatutnya kunjungan Jokowi ke lima negara tersebut merupakan sebuah momentum bahwa Indonesia punya kekuatan dan dapat menjadi "leader" untuk menciptakan perdamaian melalui jalur negosiasi dan diplomasi.

Indonesia sudah punya cetak biru dan rancangan program yang jelas. Setelah itu, publik menanti bagaimana rumusan tersebut diimplementasikan ke langkah konkret. (Ant.)