NERACA

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati menilai Indonesia bisa lolos dari jebakan kelompok negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Karena apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut maka cukup berbahaya bagi negeri ini yang terus mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi dan sulit menjadi negara maju.

"Dalam sejarah ekonomi dunia menurut Bank Dunia, hanya sedikit sekali yang berhasil keluar dari perangkap pendapatan menengah menjadi negara maju berpenghasilan tinggi,” ujarnya saat memberikan orasi di acara wisuda di Balairung Kampus UI, Depok, Sabtu (3/2).

Lantas apa saja yang perlu dilakukan Indonesia agar bisa keluar dari jebakan middle income trap? Menurut Sri Mulyani, ada empat cara. Pertama, adalah bonus demografi yang dimiliki Indonesia harus bisa dimanfaatkan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya (SDM). Dengan SDM meningkat otomatis produktivitas naik. Imbasnya pendapatan yang diterima juga tinggi (high income).

"Pada tahun 2013 sampai tahun 2020, populasi angkatan kerja diperkirakan akan bertambah sebesar 14,8 juta orang. Jumlahnya akan mencapai 189 juta orang pada tahun 2020,” ujarnya.

Kedua, adalah urbanisasi aglomerasi. Menurut Sri Mulyani,  pertumbuhan populasi perkotaan Indonesia termasuk yang tercepat di dunia, yakni 4% per tahun. Diperkirakan sebanyak 60% sampai 68% penduduk Indonesia akan menghuni wilayah perkotaan pada tahun 2025.

“Pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi ini akan meningkatkan permintaan akan perumahan (housing), konsumsi, serta mendorong peningkatan investasi dan produktivitas. Sehingga diperlukan infrastruktur perkotaan yang tepat, efektif dan efesien untuk mengakomodasi urbanisasi ini,” katanya.

Selanjutnya ketiga, adalah harga komoditi global yang melemah justru bisa memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memacu diversifikasi ekonomi. Keempat, yang juga tidak kalah pentingnya adalah peningkatan industri manufaktur. Sektor industri ini dinilai bisa menyerap banyak tenaga kerja sekaligus memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia.  "Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan keahlian tenaga kerja serta kebijakan meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan sekolah kejuruan maupun universitas,” ujarnya.

Pada bagian lain, Menkeu memaparkan turunnya angka kemiskinan di Indonesia. Ini adalah prestasi terbaik pemerintah untuk mengurangi angka ketimpangan di Indonesia. “Selama tiga dekade menghasilkan penurunan tingkat kemiskinan dari 70% menjadi 18%,” ujarnya.  

Menurut dia, perekonomian Indonesia juga telah mengalami transformasi struktural ekonomi, dari sebelumnya mengandalkan sektor pertanian dan komoditas minyak serta gas menjadi sektor industri non migas dengan industri padat karya sebagai motor penggerak perekonomian.

“Perekonomian Indonesia juga pernah berada di titik nadir ketika krisis keuangan Asia melanda di tahun 1997/1998, dan membuat ekonomi mengalami kontraksi sangat dalam hingga minus 13% sehingga kemiskinan meningkat tajam dan menyebabkan kerusuhan sosial dan gejolak politik yang melahirkan era reformasi. Kampus kita (UI) tercinta mempunyai andil besar dalam proses perubahan tersebut,” ujarnya.  

Lebih lanjut Sri Mulyani menuturkan, pada tahun 2045 nanti, Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Pada saat itu dia memprediksi 52% dari total 309 jiwa penduduk Indonesia adalah berusia produktif di mana 80% adalah kelas menengah dan 75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Maka tidak heran jika Sri Mulyani yakin di tahun tersebut perekonomian Indonesia akan menjadi yang terbesar kelima di dunia. “Indonesia akan menjadi negara kelima dengan perekonomian terbesar dengan pendapatan per kapita sebesar US$29.300 serta 73% kue perekonomian bergeser pada sektor jasa,” ujarnya.  

Dia menambahkan bahwa visi 100 tahun kemerdekaan Indonesia tersebut hanya akan terwujud apabila Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi dan politik serta menjaga keterbukaan untuk memanfaatkan ide, investasi dan perdagangan global. “Untuk mencapai visi 100 tahun kemerdekaan yang bermartabat, kita harus mampu menjawab tantangan ini,” ujarnya.  

Sebelumnya Presiden Jokowi saat berkunjung ke UI Depok menyatakan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah bukan hanya bertujuan untuk menggerakkan ekonomi di dalam negeri. Pembangunan ini juga ditujukan untuk mendorong daya saing Indonesia di kancah global.

Presiden mengungkapkan, saat ini ada dua hal yang menjadi fokus pemerintah, yaitu mendorong investasi di bidang infrastruktur dan investasi di bidang sumber daya manusia (SDM).  "Ada dua hal besar yang ingin saya sampaikan dan akan kita kerjakan, yaitu investasi di bidang infrastruktur dan investasi di bidang sumber daya manusia," ujarnya, Jumat (2/2).

Di bidang infrastruktur, lanjut dia, pemerintah telah bangun infrastruktur ‎dalam berbagai hal, mulai dari jalan hingga penyediaan listrik bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil.‎ Menurut Jokowi, hal ini dilakukan bukan hanya semata untuk mendorong perekonomian masyarakat, tetapi mengangkat daya saing Indonesia di dunia internasional. mohar