NERACA

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan optimistis ekspor produk kayu nasional pada 2018 akan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sekjen KLHK Bambang Hendroyono mengatakan dalam lima tahun terakhir ekspor produk kayu nasional cenderung mengalami peningkatan, misalnya pada 2012 sebesar 6 miliar dolar AS meningkat menjadi 11 miliar dolar AS pada 2017.

"Memasuki 2018, pada bulan Januari saja ekspor produk kayu telah menghasilkan sebesar 1 miliar dolar AS, sampai akhir 2018 bisa mencapai 12 miliar dolar, minimal," katanya, sebagaimana disalin dari Antara, pekan lalu.

Dia mengatakan, ekspor produk kayu tersebut dipastikan akan meningkat terus, apalagi angka tersebut belum termasuk dari kayu bulat. Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo mengatakan, pihaknya siap mendukung permintaan Presiden Joko Widodo untuk mendorong peningkatan ekspor nasional dari sektor kehutanan.

Dia mengungkapkan, kinerja ekspor produk kayu nasional selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang mana pada 2012 sebanyak 10,02 miliar dolar AS naik menjadi 10,77 miliar pada 2014, kemudian meningkat lagi menjadi 10,94 miliar pada 2017.

Komoditas produk kayu yang diekspor meliputi kertas, kayu lapis, bubur kertas (pulp), furnitur kayu, kayu olahan, serpih kayu, kerajinan kayu, veneer, bangunan prefeb, partikel board dan produk kayu lainnya.

Pada kesempatan tersebut, APHI menyampaikan usulan kepada pemerintah guna memacu investasi dan meningkatkan devisa dari ekspor produk kayu. Beberapa usulan tersebut yakni agar dilakukan percepatan penetapan tata batas wilayah konsesi, Kementerian LHK diminta mendukung pengembangan pasar ekspor, serta diversifikasi usaha melalui penguatan izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH).

Kemudian segera dilakukan implementasi PP no 46 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup untuk antara lain carbon credit, perhutanan sosial dan lain-lain. Selain itu melakukan deregulasi beragam kebijakan sektor yang tumpang tindih dan kadaluarsa, salah satunya pembayaran dana reboisasi (DR) ke dalam rupiah. "Pemerintah agar memperkuat aturan yang mendorong investasi baru masuk," ujar mantan Menteri Koordinator Kemaritiman itu.

Indroyono mengungkapkan, ke depan bisnis dari sektor kehutanan tidak hanya dari industri berbasis hutan kayu, namun juga bidang agroforestri, ekowisata, jasa lingkungan serta bionergi.

Pada November tahun lalu, Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membatalkan rencana membuka kembali kran ekspor kayu log atau gelondongan yang telah ditutup selama 16 tahun. "Rencana dibukanya ekspor kayu gelondongan sebuah kemunduran bagi bangsa ini," kata Ketua Bidang Organisasi DPP Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Erndro Wardoyo di Yogyakarta.

Menurut Endro, Asmindo sangat menyayangkan dan meminta Menteri KLHK untuk membatalkan rencana tersebut karena bertentangan dengan instruksi Presiden Joko Widodo mengenai penghentian ekspor bahan mentah yang disampaikan media beberapa waktu yang lalu pada saat kunjungan kerja di Tokyo. "Asmindo dengan tegas menolak karena industri dalam negeri masih sangat membutuhkan bahan baku kayu sehingga lebih baik digunakan sendiri," kata dia.

Kayu gelondongan, kata dia, lebih baik digunakan sendiri karena akan memperoleh nilai tambah bagi pendapatan ekonomi masyarakat secara luas. Apalagi industri ini bersifat padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar.

Oleh sebab itu, pembukaan ekspor kayu gelondongan, menurut dia, bukan waktu yang tepat untuk dilakukan saat ini. Hal itu, menurut dia, mengingat industri berbahan baku kayu dalam negeri yang sedang terpuruk karena tidak mampu bersaing dalam berbagai hal. "Sehingga dengan dibukanya kran ekspor berarti memberi kesempatan kompetitor kita di luar negeri untuk membunuh industri kita di dalam negeri," kata dia.

Lebih dari itu, menurur Endro, dengan dibukanya kembali kran ekspor kayu gelondongan sama halnya membuka peluang bagi mafia kayu yang saat ini jumlahnya sudah sangat sangat berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang sangat marak di negeri ini.

"Problem industri mebel kita sekarang ini adalah ketidakpastian pasokan bahan baku, persaingan yang ketat dalam memperoleh bahan baku, bahan baku kualitas rendah, dan tingginya harga bahan baku sehingga mempengaruhi daya saing," kata dia.