Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rofi' Munawar mengingatkan pemerintah melakukan antisipasi terhadap trend kenaikan harga minyak dunia yang fluktuatif di kisaran 60 USD/barel dalam tiga bulan terakhir. Harga International Crude Price (ICP) berpotensi mendorong pembengkakan subsidi energi nasional. Hal ini bisa terjadi seperti tahun 2018, dimana besaran subisdi BBM dan LPG 3 Kg tahun 2017 menjadi Rp 47 triliun dari target APBNP Rp 44,5 triliun.

"Kenaikan harga minyak dunia dipengaruhi oleh banyak faktor, utamanya dari sisi eksternal seperti situasi geopolitik dan komitmen pembatasan produksi minyak global dari negara produsen. Menyikapi kondisi tersebut perlu strategi yang cermat dan jitu dari pemerintah dalam mengelola subsidi energi," katanya.

Rofi meminta pemerintah segera merumuskan formula dan strategi yang tepat dari setiap kenaikan angka ICP yang berkembang. Terlebih kenaikan ICP secara faktual tidak sesuai alokasi anggaran energi yang telah dipatok pada Anggaran Peneriman Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 46 ribu barel per hari.

Selain itu, dirinya juga meminta Pemerintah secara efektif meningkatkan produksi migas nasional. Ironisnya, cukup banyak lapangan minyak yang pengelolaannya ditahun 2018 dalam fase terminasi dan transisi.  "Kenaikan harga minyak dunia harus mampu dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai peluang untuk mengungkit penerimaan negara. Meski dengan tentu saja secara hati-hati menjaga konsumsi BBM yang tetap proporsional," ulasnya.

Legislator asal Jawa Timur ini menambahkan, harga minyak yang lebih tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, terutama jika belanja konsumen terdampak langsung. Padahal daya beli dan konsumsi selama ini menjadi tulang punggung menggerakan ekonomi nasional. Namun, perlu ikhtiar yang lebih serius dalam jangka panjang agar harga minyak yang lebih tinggi dapat mendorong konsumen untuk melakukan diversifikasi konsumsi.

"Indonesia saat ini menghadapi penurunan cadangan energi fosil khususnya minyak bumi, ini terus terjadi dan belum diimbangi dengan penemuan cadangan baru. Disisi lain, konsumsi energi terus meningkat," ucapnya.

Rofi menjelaskan bahwa dengan kondisi itu Indonesia rentan terhadap gangguan yang terjadi di pasar global khususnya produk minyak bumi yang dipenuhi dari impor. Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan solusi yang harusnya bisa didorong oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan akan energi.

Terkait sektor energi, sebelumnya, Pengamat migas, Kurtubi, menuturkan pemerintah saat ini tidak memiliki konsep matang untuk keamanan energi nasional. Menurutnya, saat ini pengelolaan energi yang dilakukan pemerintah telah melenceng dari Pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Kebijakan pengelolaan energi yang ada saat ini dianggap hanya merugikan rakyat. ''Pengelolaan energi yang seharusnya untuk kepentingan rakyat, justru merugikan rakyat. Selain itu, berpotensi mengurangi atau menghilangkan pendapatan negara. Sekarang ini rakyat menjadi benar-benar menderita,'' tuturnya.

Ia menilai, pemerintah sama sekali tidak konsisten atau kurang profesional dalam menetapkan kebijakan untuk menjamin keamanan energi nasional. Kurtubi memandang langkah pemerintah saat ini tidak mementingkan kepentingan dan hati nurani rakyat. Untuk itu, ia berharap agar pemerintah lebih mengkaji kebijakan energi untuk kepentingan rakyat.

Impor Pangan

Sementara itu, di sektor pangan, Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Athor Subroto menilai contoh kasus kebijakan impor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand yang masih hangat belakangan ini bukti pemerintah dinilai tidak jujur dalam pengelolaan pangan di Indonesia. “Itu berhasil memberikan kesan pemerintah tidak jujur dalam suplai dan demand beras dalam mengontrol harga beras, ini policy yang mengejutkan,” katanya.

Masih terkait dengan pengelolaan sektor pangan, menurut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Koorkesra), Fahri Hamzah, mengatakan, kenaikan harga beras menjadi awal buruk bagi Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di awal tahun 2018 yang disebut tahun politik. Padahal belum hilang dalam ingatan kalau Pemerintah berjanji tidak akan terjadi gejolak harga.

"Tapi, mana janjinya sekarang? Selama ini kita dininabobokan dengan keberadaan data perberasan, sampai-sampai Pemerintah selalu mengklaim stok beras cukup untuk beberapa bulan kedepan, namun faktanya harga beras naik. Siapa yang mau ambil tanggung jawab?. Ini bukti kalau pemerintah gagal dalam mengelola pangan nasional," tegas Fahri.

Sekarang, lanjut Fahri, semuanya baru menyadari bahwa ada data yang tidak sinkron dengan kenyataan. Mestinya, Pemerintah harus berbesar hati untuk mengakui bahwa kenaikan harga beras awal Januari tahun 2018 ini, bukan semata karena faktor supply dan demand atau faktor cuaca, tapi mal praktik kebijakan.  “Bahwa klaim swasembada dan sukses kelola pangan sudah selesai. Karena nyatanya gagal,” tegas dia lagi. (agus)