Data Perikanan Tak Akurat

NERACA

Jakarta--Kementerian Kelautan dan Perikanan mengakui bahwa berbagai data di sektor perikanan masih tidak akurat sehingga dibutuhkan sekitar 8.000 penyuluh yang antara lain bertugas memperbaiki data-data tersebut. "Data yang ada sekarang ini, khususnya data untuk perikanan budidaya dan tangkap termasuk garam tidak mempunyai pencatatan yang saya anggap akurat," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif di Jakarta, Senin.

Padahal, ujar dia, dalam mengambil kebijakan yang tepat adalah dengan menggunakan pencatatan data yang akurat. Untuk itu, KKP juga telah menyiapkan hingga sebanyak 8.000 penyuluh perikanan yang juga dinilai merupakan bagian penting dalam mendukung kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan. "Diharapkan mereka (para penyuluh) bisa mendata produksi yang akurat dan pasti," katanya.

Terkait dengan data garam yang tidak akurat, Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) KKP Sudirman Saad sebelumnya mengatakan KKP akan menghitung secara pasti produksi kebutuhan garam nasional sebagai perbandingan data dari berbagai pihak, termasuk hasil audit Sucofindo yang dikemukakan Kementerian Perdagangan. "Kami juga memiliki data hasil dari pendataan yang dilakukan oleh dinas-dinas kelautan dan perikanan di daerah," kata Sudirman Saad dalam acara diskusi tentang Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) di Jakarta, Kamis (2/2).

Sudirman memaparkan, pihaknya akan menghitung berapa produksi garam tahun 2011, berapa jumlah impor yang dibutuhkan, serta berapa target produksi tahun 2012. Dirjen KP3K KKP juga mengemukakan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi garam dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian pada tanggal 9 Februari 2012. **cahyo

BERITA TERKAIT

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Pemprov Jabar Tak Bekukan Transportasi Online

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menegaskan pihaknya tidak pernah membekukan operasional angkutan transportasi dalam jaringan atau daring/online di wilayah itu…

Menteri Kelautan dan Perikanan - Lawan Mafia Jangan Dengan Cara Normatif

Susi Pudjiastuti  Menteri Kelautan dan Perikanan Lawan Mafia Jangan Dengan Cara Normatif Depok - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tujuh Pembangkit Diresmikan - Tingkatkan Rasio Elektrifikasi Di NTB dan NTT

NERACA Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tujuh proyek pembangkit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa…

Luhut Sebut Ada Kesempatan Tingkatkan Peringkat Investasi

  NERACA Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyatakan adanya peluang peningkatan peringkat layak investasi (investment grade)…

Mesin Taiwan Mampu Hemat 30%

  NERACA Cikarang - Taiwan mulai fokus untuk memproduksi mesin mesin dengan teknologi tinggi namun dengan harga yang cukup rendah,…