Data Perikanan Tak Akurat

NERACA

Jakarta--Kementerian Kelautan dan Perikanan mengakui bahwa berbagai data di sektor perikanan masih tidak akurat sehingga dibutuhkan sekitar 8.000 penyuluh yang antara lain bertugas memperbaiki data-data tersebut. "Data yang ada sekarang ini, khususnya data untuk perikanan budidaya dan tangkap termasuk garam tidak mempunyai pencatatan yang saya anggap akurat," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif di Jakarta, Senin.

Padahal, ujar dia, dalam mengambil kebijakan yang tepat adalah dengan menggunakan pencatatan data yang akurat. Untuk itu, KKP juga telah menyiapkan hingga sebanyak 8.000 penyuluh perikanan yang juga dinilai merupakan bagian penting dalam mendukung kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan. "Diharapkan mereka (para penyuluh) bisa mendata produksi yang akurat dan pasti," katanya.

Terkait dengan data garam yang tidak akurat, Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) KKP Sudirman Saad sebelumnya mengatakan KKP akan menghitung secara pasti produksi kebutuhan garam nasional sebagai perbandingan data dari berbagai pihak, termasuk hasil audit Sucofindo yang dikemukakan Kementerian Perdagangan. "Kami juga memiliki data hasil dari pendataan yang dilakukan oleh dinas-dinas kelautan dan perikanan di daerah," kata Sudirman Saad dalam acara diskusi tentang Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) di Jakarta, Kamis (2/2).

Sudirman memaparkan, pihaknya akan menghitung berapa produksi garam tahun 2011, berapa jumlah impor yang dibutuhkan, serta berapa target produksi tahun 2012. Dirjen KP3K KKP juga mengemukakan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi garam dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian pada tanggal 9 Februari 2012. **cahyo

BERITA TERKAIT

Membantah Generasi Milenial yang Terancam Tak Punya Hunian

      NERACA   Bekasi - Ada anggapan generasi milenial yang berusia di bawah 25 tahun tidak mampu mempunyai…

Tak Hanya Masyarakat Miskin, Rentan Miskin Juga Perlu Diperhatikan

      NERACA   Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan, selain masyarakat miskin dan sangat miskin, masyarakat…

“Barang Tak Berwujud” Bakal Dikenakan Bea Masuk

    NERACA   Jakarta - Pemerintah memastikan pada 2018 barang tak berwujud (intangible goods) yang diperdagangkan secara elektronik dari…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kadin Dukung Pemindahan Ibu Kota

      NERACA   Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) siap mendukung rencana pemindahan ibu kota RI…

40% Jembatan Dalam Kondisi Tak Baik

  NERACA   Semarang - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan sekitar 40 persen jembatan di…

BI Dorong Jakarta Tingkatkan Anggaran Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Anggaran pemerintah DKI Jakarta untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dinilai perlu ditingkatkan karena…