Data Perikanan Tak Akurat

NERACA

Jakarta--Kementerian Kelautan dan Perikanan mengakui bahwa berbagai data di sektor perikanan masih tidak akurat sehingga dibutuhkan sekitar 8.000 penyuluh yang antara lain bertugas memperbaiki data-data tersebut. "Data yang ada sekarang ini, khususnya data untuk perikanan budidaya dan tangkap termasuk garam tidak mempunyai pencatatan yang saya anggap akurat," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif di Jakarta, Senin.

Padahal, ujar dia, dalam mengambil kebijakan yang tepat adalah dengan menggunakan pencatatan data yang akurat. Untuk itu, KKP juga telah menyiapkan hingga sebanyak 8.000 penyuluh perikanan yang juga dinilai merupakan bagian penting dalam mendukung kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan. "Diharapkan mereka (para penyuluh) bisa mendata produksi yang akurat dan pasti," katanya.

Terkait dengan data garam yang tidak akurat, Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) KKP Sudirman Saad sebelumnya mengatakan KKP akan menghitung secara pasti produksi kebutuhan garam nasional sebagai perbandingan data dari berbagai pihak, termasuk hasil audit Sucofindo yang dikemukakan Kementerian Perdagangan. "Kami juga memiliki data hasil dari pendataan yang dilakukan oleh dinas-dinas kelautan dan perikanan di daerah," kata Sudirman Saad dalam acara diskusi tentang Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) di Jakarta, Kamis (2/2).

Sudirman memaparkan, pihaknya akan menghitung berapa produksi garam tahun 2011, berapa jumlah impor yang dibutuhkan, serta berapa target produksi tahun 2012. Dirjen KP3K KKP juga mengemukakan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi garam dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian pada tanggal 9 Februari 2012. **cahyo

BERITA TERKAIT

JICT Tak Toleransi Tindakan Melanggar Hukum Karyawan

JICT Tak Toleransi Tindakan Melanggar Hukum Karyawan NERACA Jakarta - PT Jakarta International Container Terminal (JICT) tidak akan pernah memberi…

Permudah Logistik Sektor Perikanan, KKP Gandeng Stakeholder Angkutan Udara

NERACA Permudah Logistik Sektor Perikanan, KKP Gandeng Stakeholder Angkutan Udara NERACA Jakarta - Jasa logistik sejatinya bertujuan untuk mengatasi kendala…

Pembangunan Infrastruktur Tak Dijadikan “Dagangan Politik”

NERACA Jakarta-Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengungkapkan, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol hendaknya tidak dijadikan sebagai 'dagangan politik'. Sebab,…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…