Data Perikanan Tak Akurat

NERACA

Jakarta--Kementerian Kelautan dan Perikanan mengakui bahwa berbagai data di sektor perikanan masih tidak akurat sehingga dibutuhkan sekitar 8.000 penyuluh yang antara lain bertugas memperbaiki data-data tersebut. "Data yang ada sekarang ini, khususnya data untuk perikanan budidaya dan tangkap termasuk garam tidak mempunyai pencatatan yang saya anggap akurat," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif di Jakarta, Senin.

Padahal, ujar dia, dalam mengambil kebijakan yang tepat adalah dengan menggunakan pencatatan data yang akurat. Untuk itu, KKP juga telah menyiapkan hingga sebanyak 8.000 penyuluh perikanan yang juga dinilai merupakan bagian penting dalam mendukung kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan. "Diharapkan mereka (para penyuluh) bisa mendata produksi yang akurat dan pasti," katanya.

Terkait dengan data garam yang tidak akurat, Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) KKP Sudirman Saad sebelumnya mengatakan KKP akan menghitung secara pasti produksi kebutuhan garam nasional sebagai perbandingan data dari berbagai pihak, termasuk hasil audit Sucofindo yang dikemukakan Kementerian Perdagangan. "Kami juga memiliki data hasil dari pendataan yang dilakukan oleh dinas-dinas kelautan dan perikanan di daerah," kata Sudirman Saad dalam acara diskusi tentang Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) di Jakarta, Kamis (2/2).

Sudirman memaparkan, pihaknya akan menghitung berapa produksi garam tahun 2011, berapa jumlah impor yang dibutuhkan, serta berapa target produksi tahun 2012. Dirjen KP3K KKP juga mengemukakan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi garam dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian pada tanggal 9 Februari 2012. **cahyo

BERITA TERKAIT

JK: Tak Ada Penumpukan Kendaraan di Gerbang Tol

Memasuki mudik lebaran tahun 2018 ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan tidak ada penumpukan kendaraan di gerbang tol pada…

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

DPR Minta KPK Tak Buka Perseteruan Kelembagaan

DPR Minta KPK Tak Buka Perseteruan Kelembagaan NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mempersilakan Komisi Pemberantasan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

PPATK Keluarkan Surat Edaran Tentang Gratifikasi

      NERACA   Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat…

Produksi Avtur Kilang Cilacap Meningkat

  NERACA   Jakarta - Produksi avtur atau bahan bakar pesawat terbang dari kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa…