Jakarta-Meningkatnya harga beras belakangan ini pada akhirnya mengerek laju inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, indeks harga konsumen (IHK) meningkat 0,62% secara bulanan (month-to-month) pada Januari 2018, atau secara kumulatif secara tahunan (yoy) inflasi mencapai 3,25%. Sementara itu, DPR meminta BPS agar serius memvalidasi data impor beras.

NERACA

Menurut Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, lonjakan inflasi ini utamanya disebabkan oleh komoditas beras yang memberikan andil sebesar 0,24% terhadap inflasi bulan Januari. Karena itu, tidak heran jika inflasi bahan pangan bergejolak (volatile food) bulan lalu tercatat 2,58% dan memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,47%.

Meski demikian, menurut dia, inflasi ini masih lebih rendah dibanding Januari 2017 yakni 0,97%. Bahkan, infasi secara tahunan ini masih lebih baik dari tahun lalu yaitu 3,49%. "Memang ini sudah jelas bahwa penyebab utamanya adalah beras untuk inflasi bulan Januari,” ujarnya di Jakarta, Kamis (1/2).

Kecuk mengatakan, harga beras medium Januari di tingkat penggilingan yang dibandrol Rp10.177 per kg atau naik 6,83% dibanding bulan sebelumnya. Akibatnya, harga beras grosir naik sebesar 3,7% dan harga beras eceran juga naik 6,25%. "Tak hanya beras medium, beras kualitas lain juga naik harganya. Harga beras golongan rendah di penggilingan naik 5,2% dan harga beras premium di penggilingan juga naik 4,96%," ujarnya.

Menurut Kecuk, harga beras premium, medium, dan kualitas rendah mengalami kenaikan di tingkat penggilingan masing-masing sebesar 4,96%, 6,83%, dan 5,20% pada Januari 2018 dibanding Desember 2017. "Harga beras premium di Januari ini Rp 10.350 per kg, medium Rp 10.177 per kg, dan kualitas rendah Rp 9.793 per kg. Naiknya kan sudah tinggi," ujarnya.  

Kenaikan ini mengikuti peningkatan harga Gabah Kering Giling (GKG) dan Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dan penggilingan pada bulan pertama tahun ini. GKP dan GKG di tingkat petani masing-masing naik 8,42% dan 7,07% menjadi Rp 5.415 per kg dan Rp 6.002 per kg di Januari 2018. Begitupun di tingkat penggilingan masing-masing naik 8,41% dan 7,21% menjadi Rp 5.508 per kg dan Rp 6.099 per kg. "Tapi beberapa hari terakhir ini ada daerah yang sudah panen, jadi harga gabah dan beras sudah mengalami penurunan. Sudah mulai stabil harganya di beberapa tempat," tutur dia.  

Tak hanya beras, beberapa bahan pangan juga mencatat inflasi seperti daging ayam ras sebesar 0,07%, ikan segar  0,05%, cabai rawit  0,04%, dan sayuran mencapai 0,01%. Namun, tak semua bahan pangan menyumbang inflasi. Telur ayam ras, contohnya, menyumbang deflasi sebesar 0,01%. "Selain itu, bawang merah juga tercatat menyumbang deflasi sebesar 0,01%," ujarnya.

Selain bahan makanan, inflasi juga terjadi pada kelompok makanan jadi, rokok, dan tembakau dengan angka 0,43% secara bulanan dan memberikan andil inflasi sebesar 0,08%. Ini disebabkan karena kenaikan cukai rokok yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2018.

Meski pangan masuk kategori volatile food jadi momok inflasi bulan lalu, setidaknya inflasi dari segi harga barang-barang yang diatur pemerintah (administered prices) mencatat deflasi 0,15% dan komponen inflasi inti ada di level 0,31%.  "Dan ada potensi deflasi dari komponen transportasi di awal tahun ini karena kemarin high season liburan di akhir tahun sudah selesai," ujarnya.

Awasi Data Impor

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR-RI Taufik Kurniawan mengharapkan agar BPS dapat benar-benar mengvalidasi data terkait kontroversi impor beras yang mengemuka di masyarakat akhir-akhir ini. “Perlu validitas data BPS dan keterbukaan informasi, jenis apa yang diimpor,” ujarnya kepada pers, pekan lalu.  

Menurut Taufik, kalau data yang digunakan berbeda maka berpotensi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Taufik juga tidak menginginkan kebijakan impor beras ditumpangi muatan-muatan kepentingan tertentu. “Kalau disisipi oknum repot. Katanya impor beras premium, namun beras non premium ikut juga, maka akan merugikan kita. Apalagi harga beras kini mencapai Rp 13 ribu, jelas akan memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah juga berjanji akan menyelesaikan persoalan mengenai perbedaan data menyangkut beras melalui penyempurnaan data luas panen dan produksi yang selama ini belum menyatu. “Ke depan, pemerintah meminta BPS dibantu oleh BPPT (Badan Pengkajian Penerapan Teknologi) untuk membuat pendataan dan perkiraan mengenai luas panen, produktivitas, dan produksi,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, belum lama ini.

Penyempurnaan data tersebut memungkinkan untuk menjadi dasar penugasan pemerintah kepada Perum Bulog untuk menyerap gabah dan beras petani. Darmin juga mengatakan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan kebijakan satu peta (one map policy) yang rencananya akan diluncurkan pada 18 Agustus 2018.

Percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta dilandasi oleh Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016. Kebijakan itu bertujuan mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

Menurut Darmin, dalam soal data ini, pemerintah akan memverifikasi melalui sampel agar ada pengecekan di lapangan sehingga pemerintah bisa mendahului untuk menghitung perkiraan produksi pada bulan-bulan ke depan.

Pada bagian lain, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga berencana membentuk tim guna mengawasi kebijakan pemerintah mengimpor 500 ribu ton beras guna menstabilkan harga.

Menurut Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno, tim ini terdiri dari perwakilan fraksi yang tergabung di komisi VI DPR RI. Pihaknya akan membahas pembentukan tim pengawas tersebut dalam rapat internal. "Kami akan melakukan rapat internal mungkin pekan depan sudah bisa," ujarnya, belum lama ini.

Tim pengawas ini, menurut Teguh, akan memastikan angka ketersediaan beras yang ada guna mencegah adanya permainan pada harga beras impor. Pihaknya juga akan memastikan agar beras impor ini benar-benar sampai ke masyarakat. "Jadi pastikan impor itu bukan untuk kepentingannya rente, untuk sekedar mengambil keuntungan," ujarnya.

Teguh menjelaskan, selisih harga di negara pengimpor beras dan harga jual di pasaran cukup besar, diperkirakan selisih harganya bisa mencapai Rp5.000 per kg. Menurut dia, jika memang ada selisih sebesar itu, maka Perum Bulog yang harus menikmati keuntungan dari selisih harga tersebut.

Lebih lanjut, Teguh menuturkan, pembentukan tim pengawas ini harus didukung oleh data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) guna mengetahui data gudang beras. Teguh mengharapkan, adanya sosialisasi dari Kemendag kepada gudang-gudang untuk melapor stoknya.

Pembentukan tim pengawas ini sebenarnya juga merupakan usulan dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Pemerintah, menurut dia, memang perlu diawasi oleh DPR terkait kebijakan impor beras tersebut. "Terkait tim monitoring, kami minta mereka (DPR) untuk melakukan," ujarnya. bari/mohar/fba