NERACA

Jakarta---Sebanyak 121 perusahaan penempatan tenaga kerja di Malaysia menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Indonesia dalam penempatan TKI sektor domestik pascapencabutan moratorium pada Maret 2012.  "Untuk memastikan proses penempatan TKI sektor domestik ke Malaysia berjalan dengan baik, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah sepakat melakukan pengawasan ketat terhadap PPTKIS Indonesia dan Agensi Malaysia yang melakukan kerja sama penempatan TKI," kata Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemnakertrans Reyna Usman di Kantor Kemnakertrans, Jakarta, Senin.

Reyna mengatakan, penataan kerja sama yang lebih baik antara agensi dan PPTKIS merupakan salah satu poin penting dalam kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk dilaksanakan oleh "Joint Task Force" (JTF) atau Satuan Tugas Gabungan.  Sementara itu, perusahaan Malaysia yang telah siap memfasilitasi penempatan TKI tersebar di 11 negeri di Malaysia.  Wilayah Selangor merupakan daerah yang memiliki paling banyak agensi TKI dengan jumlah 42 perusahaan kemudian disusul oleh Kuala Lumpur 23 perusahaan.  Sisanya tersebar di Johor (13 perusahaan), Perak (11 ), Pulau Pinang (11), Melaka (7), Negeri Sembilan ( 5), Pahang (5), Kedah (2), Kelantan (1) dan Terengganu (1) .

Dikatakan Reyna, pengawasan ketat dan evaluasi rutin terhadap agensi penempatan TKI di masing-masing negara akan dilakukan secara optimal.  "Bila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan, skorsing bahkan pencabutan izin oprasional oleh masing-masing pemerintah," ujarnya.

Satuan Tugas Gabungan akan berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan penempatan TKI dan memberikan bantuan penyelesaian yang tepat dan cepat bagi berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. 

Satgas gabungan itu berada di kedua negara dimana di Indonesia, keanggotaan satgas terdiri atas unsur Kemenakertrans, Kemenlu, Kemenhukum dan HAM, Kemeneg PP dan Perlindungan Anak, BNP2TKI serta Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Satgas Malaysia juga terdiri atas beberapa kementerian terkait dan Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur.   "Harapan kami, semua `stakeholder` yang terkait pelaksanaan penempatan TKI sektor domestik ke Malaysia, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, yang berada di Indonesia dan Malaysia dapat saling mengawasi, mengontrol dan mengawal pelaksanaan penempatan TKI ke Malaysia dengan lebih baik," paparnya

Kemnakertrans secara resmi mencabut moratorium (penghentian sementara) penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) domestik worker ke Malaysia terhitung 1 Desember 2011.  Namun dibutuhkan waktu setidaknya tiga bulan untuk menjalani tahapan proses penempatan TKI sehingga penempatan TKI ke Malaysia baru bisa dilaksanakan awal Maret 2012.

 Jangka waktu selama tiga bulan itu dimaksudkan agar PPTKIS mempersiapkan calon TKI mulai mendapatkan job order, rekrutmen hingga pelatihan 200 jam, mengurus dokumen resmi sesuai peraturan dan proses pemberangkatan TKI ke Malaysia.   **cahyo