Reformasi Pendidikan Nasional

Dalam salah satu pasal di UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara bertanggung jawab meningkatkan kecerdasan bangsa. Atas dasar itu maka segala upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah sejatinya tidak terkesan hanya gembar-gembor belaka, bahkan yang muncul adalah membuat aturan publikasi karya ilmiah. Masalahnya, apakah publikasi karya ilmiah itu bisa menjadi “patokan” yang tepat untuk mengukur kualitas lulusan perguruan tinggi?

Kita akui publikasi karya ilmiah adalah hasil akhir dari proses pendidikan. Namun pada hakikatnya bila mau memperbaiki kualitas pendidikan, maka tekanan perhatian pemerintah mestinya pada proses penyelenggaraan pendidikan itu sendiri seperti dukungan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, metode pendidikan yang emansipatoris dan partisipatoris, dan kurikulum yang berkualitas dan mencerdaskan bangsa.

Nah, kalau sekedar bertumpu pada publikasi karya ilmiah, kita merasa tidak ada jaminan untuk mencegah terjadinya praktik manipulasi seperti jual-beli artikel/karya ilmiah, plagiarisme, dan lain-lain. Sekarang ini, misalnya, tidak bisa dipungkiri bahwa terjadi praktik jual beli ijazah, karya ilmiah, jual-beli nilai, dan lain-lain.

Itupun kalau ada standarisasi berupa karya ilmiah, hal itu tidak akan berguna jikalau kualitas tenaga pengajar dan peserta didiknya tidak bermutu. Tidak mungkin berharap mahasiswa-mahasiswa itu bisa menulis dan menuangkan gagasan ilmiah, bila mereka memang tidak punya kapasitas untuk itu.

Ada baiknya tekanan pemerintah diarahkan pada proses penyelenggaraan pendidikan itu sendiri: penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, metode pendidikan yang emansipatoris dan partisipatoris, dan kurikulum yang berkualitas dan mencerdaskan peserta didik.

Jadi, persoalan pokoknya adalah infrastruktur pendidikan kita belum memadai. Banyak perguruan tinggi yang belum punya laboratorium, perpustakaan, pusat penelitian, pusat informasi, dan lain-lain. Bahkan, untuk penyediaan literatur, kampus-kampus di Indonesia masih kelangkaan.

Begitu juga dengan metode pendidikan dan kurikulum. Kalau dunia pendidikan masih dikuasai neoliberalisme, maka sulit berbicara metode pendidikan yang emansipatoris dan partisipatoris, juga kurikulum yang berkualitas dan sesuai moral bangsa: Pancasila.

Dengan demikian, sistem pendidikan kapitalis akan menolak berkembangnya gagasan yang mempertanyakan atau menolak gagasan sistem kapitalisme. Sistem pendidikan ini akan menggusur pikiran kritis dan emansipatoris. Sebaliknya yang dikembangkan dalam pendidikan kapitalis adalah kesadaran “mengabdi kepada sistem” seperti mencari pekerjaan yang bagus, menemukan teknologi yang bisa dijual, dan sejenisnya.

Padahal, seperti dikatakan ekonom besar AS John Kenneth Galbraith, manusia dunia ketiga mestinya lebih dulu menerima pendidikan umum, khususnya ilmu sosial, sebelum memasuki sekolah kejuruan. Sebab, kata dia, orang miskin memerlukan pendidikan umum untuk memahami relasi ekonomi, politik, dan sosial-budaya yang menyebabkan mereka miskin.

Bagaimanapun, masalah pendidikan sebenarnya bukan sekedar pada soal kuantitas dan kualitas, tetapi juga soal fungsi sosialnya: pendidikan harus memanusiakan-manusia, berkontribusi pada kemanusiaan, dan berguna dalam pembangunan bangsa dan negara. Kita perlu belajar kembali mengenai konsep pendidikan progresif yang sudah diperkenalkan pendiri bangsa, seperti konsep Ki Hajar Dewantara dan menghidupkan kembali pendidikan moral Pancasila.

BERITA TERKAIT

Wings Peduli Kasih Bangun Perpustakaan di Sumba Timur - Tingkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada dunia pendidikan dan kepedulian untuk mencerdaskang bangsa, Yayasan Wings Peduli Kasih (YWPK) yang…

PTPN V Kucurkan Rp 1,6 Miliar Peningkatan Pendidikan

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V mengucurkan anggaran sebesar Rp1,6 miliar melalui program hibah dana bina lingkungan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan…

Olimpiade Sains Nasional Yang Istimewa

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 2018 yang diselenggarakan pada 16 hingga…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Asian Para Games 2018: Ajang Bergengsi Para Difabel

    Oleh : Afrizal Adam, Peneliti di Nusantara Research Satu lagi perhelatan besar se-Asia dilaksanakan di Indonesia. Kali ini…

Kewirausahaan Kaum Muda

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Tantangan kaum muda di era ke depan semakin pelik,…

Integrasi OSS dan INSW, Kemudahan Usaha & Pencegahan Korupsi

Oleh:  Johana Lanjar Wibowo, Pemeriksa Pajak Pertama Ditjen Pajak Kemenkeu Presiden Republik Indonesia menaruh atensinya terhadap pencegahan korupsi. Pencegahan dan…