Kajian BPPT Soal Kereta Jakarta-Surabaya

 

NERACA

 

Jakarta - Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto memaparkan sejumlah hal yang menjadi kajian proyek kereta Jakarta-Surabaya, di antaranya mengenai rincian biaya hingga penggunaan teknologi. Dalam Rapat Kerja BPPT 2018 di Jakarta, Rabu (31/1), Unggul menjelaskan pihaknya saat ini masih terus melakukan kajian proyek transportasi massal tersebut dan ditargetkan selesai pada Maret mendatang.

"Finalnya kita akan gunakan jalur yang ada, tapi ada penambahan rel. Perintah Presiden ada dua, semi cepat atau cepat di jalur yang sama. Tidak dibikin di tol atau yang lain sehingga hemat biaya dari masalah pembebasan lahan," katanya. Unggul menjelaskan, karena ada opsi membuat kereta semicepat atau cepat, maka ada dua opsi penggunaan rel, yakni rel lebar sempit (narrow gauge) atau rel lebar standar (standard gauge).

Penggunaan "narrow gauge" disebutnya bisa memangkas anggaran cukup signifikan meski imbasnya kecepatan kereta akan berkurang. Dengan "narrow gauge", biaya yang dikeluarkan sekitar Rp100 triliun dengan kecepatan mencapai 120 km/jam. Sedangkan dengan "standard gauge", biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp140 triliun dengan kecepatan hingga 300 km/jam. "Nanti mau diputuskan, kalau bedanya tidak jauh, bisa saja diputuskan yang cepat. Itu nanti Presiden yang akan memutuskan," tuturnya.

Menurut Unggul, teknologi rel keretalah yang nantinya menjadi poin utama dalam proyek tersebut. Estimasi biaya yang dijelaskannya juga hanya berlaku untuk trek tunggal, bukan trek ganda yang biayanya bisa mencapai Rp200 triliun. Belum lagi, jika menggunakan trek ganda, pemerintah dipastikan tidak akan memilih jalur yang ada karena kebutuhan lahannya lebih besar. Nilai tersebut bahkan disebutnya bisa lebih membengkak karena harus ada anggaran pembebasan lahan.

Dengan estimasi anggaran sekitar Rp100 triliun yang diajukan, Unggul mengatakan biaya tersebut masih bisa ditekan agar sesuai dengan keinginan pemerintah yang menargetkan anggaran proyek tersebut sekitar Rp60 triliun. "Tapi kita masih studi lagi karena Pak Menhub minta yang lebih teliti lagi," ucapnya.

Efisiensi, menurut dia, bisa dilakukan dengan penggunaan jalur eksisting milik PT KAI, metode konstruksi "flyover" dan "underpass" dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang lebih murah, juga tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi dari produksi PT INKA. "Bisa saja jatuhnya lebih murah. Tapi mungkin lokomotif atau mesin propulsinya yang mesti dari luar," imubhnya.

Unggul menambahkan, jalur kereta juga tidak akan sepenuhnya dibangun melayang (elevated). Namun, ia memastikan tidak akan ada lintasan sebidang. “Tidak semua 'elevated'. Mungkin daerah mulai Jakarta-Karawang kan padat, mungkin saja 'elevated', misalnya. Tapi yang jelas tidak akan ada lintasan sebidang karena menggunakan jalan layang atau bawah,” tuturnya.

 

BERITA TERKAIT

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…